Menko Airlangga: Ekonomi Digital ASEAN Bisa Tembus US$2 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memperkuat kerja sama di bidang digital bersama negara-negara ASEAN melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (ASEAN-DEFA).

Negara-negara di ASEAN pun telah empat hari membahas framework kerjasama digital di tenggara Asia dalam empat hari terakhir di Jakarta. Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto mengungkapkan pertemuan di Jakarta ini sudah mencapai progres 70% dari kesepakatan dan ditargetkan untuk bisa diimplementasikan pada 2026.

"Dalam pertemuan ASEAN Economic Minister sebelumnya, ditargetkan bahwa pertemuan di Indonesia dan di Jakarta ini akan mendorong DEFA untuk mencapai 70 persen daripada kemajuan yang bisa dicapai di tahun 2026," ucap Airlangga di Hotel Le Meridien, Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

Baca: Modus Penipuan WhatsApp Bertambah, Cara Terbaru Korbannya Banyak

Ia menegaskan bahwa kesepakatan ASEAN DEFA penting untuk dilakukan sebagai langkah untuk memperkuat integrasi antar negara di bidang ekonomi digital.

Airlangga menyebut ASEAN memiliki potensi ekonomi digital yang besar. Dengan 680 juta penduduk, nilai ekonomi digital ASEAN ditaksir mencapai US$263 miliar atau Rp4.339.5 triliun (kurs= Rp1 US$) dan akan terus berkembang hingga 2030 hingga mencapai US$2 triliun atau Rp33.000 triliun dengan implementasi DEFA.

"Dengan 680 juta penduduk, ASEAN menjadi pasar digital yang paling dinamis di dunia dan ekonomi digital ASEAN di tahun 2024 itu sebesar US$263 miliar. Kalau kita proyeksikan di 2030, itu besarnya US$1 triliun. Tetapi dengan implementasi Digital Economic Framework Agreement, itu besarnya bisa menjadi US$2 triliun," ujarnya

Airlangga menyebut bahwa Indonesia memimpin ekonomi digital ASEAN di tahun 2024 mencapai US$90 miliar atau mencapai Rp1.485 triliun dan diperkirakan mencapai US$360 miliar atau Rp5.940 triliun pada 2030, di mana sektor e-commerce berkontribusi terhadap US$150 miliar.

Meskipun begitu Airlangga mengatakan ada tantangan yang harus dibereskan yakni akses perdagangan UMKM lintas batas negara.

"Tantangan adalah perbedaan regulasi antar negara yang perlu diharmonisasi dan keterbatasan dari UMKM untuk tembus lintas batas," katanya.

Baca: Aktor Lee Dong-gun Idap Penyakit Langka, Hanya Ada 1% Kasus di Korea

Airlangga menyebut bahwa Komite Perunding dan Senior Economic Officials sepakat 5 pasal utama yang penting untuk diselesaikan segera adalah, "Layanan keuangan, yang masuk transmisi elektronik yang berbasis kepada regulasi WTO yang melakukan moratorium terhadap custom duties tersebut. Kemudian perlakuan non-diskriminatif produk digital, kabel bawah laut dan fleksibilitas payment system atau pembayaran elektronik."

(ras/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Peta Jalan Kebijakan Komdigi Perkuat Ekosistem Digital Prabowo