Ancaman Nyata Intai IKN, BRIN Temukan Krisis-Bisa Ganggu Kehidupan

Martyasari Rizky, CNBC Indonesia
Sabtu, 04/10/2025 18:15 WIB
Foto: Ibu Kota Nusantara (IKN). (Dok. Otorita IKN)

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap temuan mencemaskan soal kondisi sumber daya air di Ibu Kota Nusantara (IKN). Berdasarkan hasil kajian ilmiah yang dilakukan Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, ketersediaan air di kawasan IKN tergolong sangat minim dan berpotensi menimbulkan ancaman serius bagi kehidupan.

Peneliti BRIN Laras Toersilowati menjelaskan, kajian dilakukan menggunakan pendekatan Artificial Neural Network (ANN) atau Jaringan Saraf Tiruan (JST), yaitu metode pengolahan data yang meniru sistem kerja otak manusia.

"JST atau ANN ini merupakan sistem pemrosesan informasi dengan karakteristik yang mirip dengan jaringan saraf biologis, yaitu jaringan saraf pada otak manusia. JST awalnya dirancang sebagai alat pengenalan pola dan analisis data, yang memiliki keunggulan dibandingkan metode statistik konvensional yang mengharuskan data berdistribusi normal," terang Laras kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (4/10/2025).


Dalam penelitian itu, BRIN memanfaatkan data satelit Sentinel-2A melalui platform Google Earth Engine (GEE) untuk menganalisis tiga indeks spektral: Indeks Air Permukaan Tanah (LSWI), Indeks Perbedaan Vegetasi Ternormalisasi (NDVI), dan Indeks Perbedaan Air Ternormalisasi (NDWI). Ketiga indeks tersebut digunakan sebagai dasar prediksi dalam model ANN.

Hasilnya cukup mengejutkan. Dari analisis data sepanjang 2022, hanya 0,51% wilayah IKN dan sekitarnya yang memiliki ketersediaan air tinggi (HW), sementara 20,41% berupa air vegetasi (VW), dan 79,08% merupakan wilayah non-air (NW). "Betul (kondisi air di IKN kurang), karena air cuma 0,5%," ungkapnya.

Ia menjelaskan, sebagian air tersimpan dalam vegetasi. Namun jika lahan vegetasi beralih fungsi menjadi bangunan, ketersediaan air akan semakin berkurang. "Yang tersimpan di vegetasi 20%. Nah kalau vegetasi jadi bangunan, ketersediaan air berkurang lagi. Ya memang nggak cocok untuk hunian," sambung dia.

Kondisi ini membuat ketersediaan air di IKN menjadi isu yang sangat krusial. "Jika tidak diantisipasi sejak awal, pembangunan besar-besaran di wilayah tersebut dapat berhadapan dengan risiko krisis air," terang Laras.

Ia juga memaparkan potensi dampak lingkungan yang mungkin timbul, mulai dari penurunan curah hujan, penurunan kualitas air, hingga pencemaran zat besi. Tak hanya itu, peningkatan jumlah pendatang ke IKN juga berpotensi menambah beban kebutuhan air bersih.

"Bisa juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan pada peningkatan kebutuhan air, karena pendatang yang tertarik ke IKN bisa meningkatkan kebutuhan air bersih," jelasnya.

Sebagai solusi, Laras menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi seperti membangun bendungan, embung, dan sistem perpipaan baru. Ia juga menyarankan agar pembangunan kota dilakukan dengan konsep Kota Spons (Sponge City), yaitu mengelola air hujan secara alami agar dapat terserap kembali ke tanah dan dimanfaatkan ulang.

"Penerapan Kota Spons dengan cara mengelola air hujan secara alami, menyerap dalam tanah, dan memanfaatkan kembali. Serta tak kalah penting melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menghemat dan tidak mencemari air, ini bisa menjadi solusinya," tutur Laras.

Menurutnya, hasil penelitian ini tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis bagi pemerintah dalam merancang kebijakan. "Data satelit bukan hanya soal angka atau peta, tetapi juga dasar bagi pemerintah dalam membuat keputusan strategis agar pembangunan kota di Indonesia tetap berkelanjutan," ujarnya.

Sebagai informasi, IKN telah ditetapkan sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota politik Indonesia mulai tahun 2028. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Aturan tersebut mempertegas bahwa pembangunan kawasan dan pemindahan ke IKN merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Ibukota Politik Indonesia, atau pusat administrasi tempat berdirinya lembaga negara seperti Istana, Kemenko, DPR/MPR, MA, dan MK.

Namun, di tengah rencana megah tersebut, temuan BRIN menjadi peringatan penting bagi pemerintah agar pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga daya dukung lingkungan. Tanpa pengelolaan air yang hati-hati, proyek IKN yang digadang menjadi simbol kemajuan bangsa bisa menghadapi ancaman nyata terhadap keberlanjutan hidup di dalamnya.


(dce)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Cara Teknologi Bantu Brand Bangun Reputasi-Kelola Jejak Digital