Efisiensi Anggaran 49%, Komdigi Tetapkan Program Prioritas
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Prabowo Subianto menetapkan efisiensi anggaran untuk beberapa kementerian dan lembaga. Anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendapat pemotongan 49,57% untuk Tahun Anggaran 2025.
Dengan begitu, anggaran Komdigi menjadi Rp Rp3.838.734.153.000. Penyesuaian efisiensi anggaran Komdigi itu berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 dan surat Menteri Keuangan nomor S-37 terkait efisiensi belanja Kementerian/lembaga dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025.
"Kemkomdigi mengalami penyesuaian anggaran dengan efisiensi anggaran sebesar 3,84 triliun atau Sebesar 49, 57 persen dari pagu alokasi anggaran tahun anggaran 2025, yang terdiri dari rupiah murni sebesar Rp503,28 miliar, PNBP sebesar Rp519,46 miliar, PHLN sebesar 773,25 miliar, dan BLU sebesar 2,04 triliun," jelas Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail dalam rapat dengan Komisi I DPR, Kamis (13/2/2025).
Efisiensi anggaran membuat Komdigi melakukan reprioritasi pada Program Kerja Prioritas. Mulai dari layanan BTS/Lastmile, akses internet daerah 3T, operasional Pusat Data Nasional, sistem tata kelola pengendalian PSR (TKPPSE), penanganan konten negatif, literasi digital, digital talent scholarship, beasiswa S2/S3.
Dia menjelaskan untuk program yang terdampak dengan efisiensi tengah dikoordinasikan Komdigi bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Selain itu, Komdigi dengan anggaran terbatas ini akan melakukan refocusing anggaran dan review untuk mencegah adanya pembocoran dalam penganggaran. Kementerian juga mengupayakan program dengan pembiayaan lewat pola kemitraan, yakni kerja sama dengan swasta atau badan usaha.
"Ketiga, mengedepankan prinsip kerjasama dan kolaborasi agar program kerja menjadi lebih efisien dan suistanable," kata Ismail.
"Yang keempat, kami akan mengedepankan prinsip efisiensi penguatan peran regulator dan akselerator, serta pemberdayaan ekosistem. kami juga akan mengusulkan kenaikan izin penggunaan PNBP. Peningkatan PNBP BLU melalui utilisasi layanan terutama layanan BLU BAKTI," dia melanjutkan.
Dalam kesempatan itu, Komdigi juga mengusulkan tambahan anggaran Rp 9,69 triliun. Termasuk di antaranya Rp 280 miliar yang bersumber dari dana PHLN untuk penyelesaian Pusat Data Nasional di kawasan Cikarang.
"Untuk kebutuhan operation dan maintenance lainnya akan dicarikan alternatif pembiayaan guna memenuhi kewajiban serta memastikan kelangsungan operasional layanan publik yang esensial bagi masyarakat antara lain melalui izin penggunaan PNBP dan peningkatan PNBP BLU sebagai utilisasi layanan BLU BAKTI," kata Ismail.
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
