Kasus Korupsi BTS 4G Bikin Anggaran Kominfo Mandeg
Intan Rakhmayanti Dewi, CNBC Indonesia
10 June 2024 13:50
Jakarta, CNBC Indonesia - Kasus korupsi BTS 4G yang menyeret Mantan Menteri Kominfo Johnny G Plate, berdampak pada anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Pada 2023, penyerapan realisasi anggaran kurang optimal karena beberapa kendala dalam menyelesaikan program dan kegiatan, salah satunya karena proses hukum BTS 4G.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie mengatakan, proses hukum kasus BTS 4G yang masih berjalan tahun lalu mengakibatkan terhambatnya pembangunan BTS 4G. Sehingga operasional maintenance yang telah dianggarkan dari sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum terealisasi optimal.
Pemerintah, kata Budi, meningkatkan anggaran Kemenkominfo dari Rp8,09 triliun pada 2020 menjadi Rp24,13 triliun pada 2021. Lalu sebesar Rp26,37 triliun pada 2022.
Namun pada tahun 2023, pagu anggaran Kemenkominfo mengalami penurunan menjadi Rp16,78 triliun.
"Dari sisi realisasi anggaran, kami terus berupaya melakukan penyerapan secara optimal tiap tahunnya," kata Budi saat Raker dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).
"Tapi pada 2023, kurang optimalnya realisasi anggaran disebabkan oleh beberapa kendala dalam menyelesaikan program dan kegiatan," tuturnya.
Selain karena kasus korupsi BTS 4G, kendala lainnya adalah service level agreement internet di beberapa lokasi yang masih dalam evaluasi.
Kemudian, belum ditandatanganinya implementasi agreement pada program digital broadcasting system dengan sumber dana pinjaman luar negeri, yaitu proses pinjaman tersebut tidak sepenuhnya kewenangan Kominfo.
Adanya pembangunan pusat data nasional (PDN) yang masih dalam tahap proses penetapan pemenang lelang consultant service.
Soal anggaran tahun ini, hingga 6 Juni 2024, realisasi anggaran telah terserap Rp 4,21 triliun dari pagu Rp 15,48 triliun, atau 27,2%.
Sedangkan prognosis realisasi anggaran Kominfo sampai akhir tahun Rp 13,41 triliun dari pagu anggaran 2024 atau 86,6%, yang disebabkan belum direalisasikan alokasi pinjaman luar negeri untuk digital broadcasting system (DBS).
(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Bos Raksasa Teknologi Ramai Kunjungi RI, Ternyata Ini Alasannya
Most Popular