Potret Diskusi One Data One Policy RI Bersama Kominfo
Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya Transformasi Digital Nasional, Kemenkominfo dan CNBC Indonesia berkerja sama menggelar Profit CNBC Indonesia dalam segmen Tech A Look on Location di Menara Bank Mega, Jakarta, Jumat, (15/12/2023). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Dalam diskusi sesi pertama yang menarik salah satu pembahasannya yaitu mengenai pemerintah tengah menyiapkan Pusat Data Nasional (PDN) yang akan mengintegrasikan semua data dan aplikasi berbagai lembaga pemerintahan. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik (MAKPI) Riant Nugroho mengatakan bahwa negara yang hebat wajib memiliki sistem informasi dan manajemen data yang kuat. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
"Data manunggal itu penting agar konflik yang yang tidak produktif tidak terjadi. Tidak ada lagi kebijakan yang pelaksanaannya tidak cepat. Jadi, visi one data one policy nyambung. Visi ini dieksekusi dan memberikan kontribusi, bukan cuma konsep," kata dia. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Hal ini disepakati Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PAN-RB, Cahyono Tri Birowo. Ia mengatakan integrasi data juga penting untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
"Pemerintah nantinya tidak lagi meminta masyarakat untuk mengisi KTP dan NIK, tapi semua sudah dapat digital ID dan layanannya terintegrasi," kata dia dalam kesempatan yang sama. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Menurut dia, data di masing-masing instansi nantinya tak perlu lagi dipertukarkan. Sebab, hal itu akan membuang waktu dan tidak produktif. "Bukan dipertukarkan, tapi interoperabilitas. Misal di Dukcapil akan digunakan untuk kesehatan dan tidak isi lagi berbagai formulir. Data bukan untuk masing-masing, tetapi data manunggal," ia memungkasi. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menjelaskan pihaknya optimis bisa merampungkan PDN dan mengintegrasikan berbagai data menjadi satu pada Oktober 2024 mendatang. Dia menjelaskan konsolidasi data pemerintah akan dilakukan secara bertahap. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Ini dilakukan setelah PDN selesai dibangun tahun depan. Untuk sekarang, penyimpanan data dilakukan pada pusat data nasional sementara. Sementara upaya integrasi bakal didukung Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup publik yang di dalamnya mengatur soal tata kelola klasifikasi data. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Kendati begitu, kekhawatiran soal adanya kebocoran data tentu perlu diperhatikan. Menurut Muhammad Fahru Rozi, salah satu dari infrastruktur dasar sistem pemerintah berbasis elektronik adalah Jaringan Intra Pemerintah (JIP). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Terkait kebocoran data di lembaga pemerintah yang beberapa kali terdengar, ia mengatakan mayoritas sumbernya bukan dari lembaga pemerintah. Menurut dia, JIP akan menganggulangi kebocoran data strategis. Pasalnya, ada mekanisme yang sudah disusun berdasarkan klasifikasi data. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
