Profil Nezar Patria, Wamen Eks Wartawan dan Staf Khusus Erick

Jakarta, CNBC Indonesia - Nezar Patria diangkat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo). Nezar dijadwalkan dilantik di Istana Negara Senin (17/7/2023) pagi bersama dengan pelantikan Menkominfo yang baru, Budi Arie Setiadi.

Nezar Patria saat ini menjabat Staf Khusus V Menteri BUMN. Nezar menjabat Staf Khusus sejak 7 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN SK-128/MBU/06/2022 tentang Pengangkatan Staf Khusus V Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Sebelum menjabat posisi saat ini, ia bekerja sebagai Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia (Persero) sejak 23 September 2020-25 April 2022, dan Komisaris Utama PT Dapensi Trio Usaha pada 31 November 2021-13 Juni 2022.

Pria kelahiran Sigli, 5 Oktober 1970 ini menempuh pendidikan S1 di jurusan Filsafat Universitas Gadjah Mada dan menamatkan pendidikan S2 di The London School of Economics and Political Science (LSE) pada 2007.

Pilihan Redaksi Siaran Analog Resmi Dihentikan, Ini Plus-Minus TV Digital Ikut Jokowi, Berita Kanada Siap-siap Diblokir Google Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Masih Cari Kaitan Happy Hapsoro

Nezar dikenal sebagai jurnalis yang pernah menjadi Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) (2008-2011) dan anggota Dewan Pers.

Mengutip laman dewan pers, ia tercatat mulai menjadi wartawan saat bergabung di Majalah DR (1999-2000), kemudian berlanjut di Majalah TEMPO hingga 2008. Ikut mendirikan portal berita VIVA.co.id (2008-2014), dan pernah menjadi Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia.com (2014-2015).

Selain berkarya di dunia jurnalistik, dia juga aktif di bidang riset dan tercatat sebagai editor jurnal pemikiran sosial dan ekonomi Prisma (LP3ES).

Sebagai orang yang berpengalaman di dunia pers, Nezar akan ikut mengawal tugas khusus dari Presiden Jokowi untuk menyusun aturan Publisher Rigths.

Seperti yang telah diterapkan di Australia, aturan publisher rights mengharuskan platform digital seperti Facebook dan Google wajib membayar berita pada para perusahaan media massa di negara itu.

Aturan tersebut bertujuan untuk mendukung jurnalisme demi kepentingan publik. Regulasi dibutuhkan untuk memastikan sektor jurnalisme didanai dengan baik, setelah banyak perusahaan digital mengambil bagian terbesar dari pendapatan iklan di para media itu.

Regulator Australia kemudian menerbitkan panduan negosiasi atau bargaining code. Panduan ini memastikan media dapat dibayar adil dari konten yang dihasilkan.

Bargaining code berisi kerangka kerja untuk negosiasi dan pencapaian kesepakatan antara perusahaan media dan platform digital. Namun jika tidak ada kesepakatan, regulator akan menentukan tingkat remunerasi yang adil atau model 'final offer arbitration'.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Warga RI Pengguna ChatGPT Bisa Kena Sanksi, Hati-Hati!