Kudeta Tetangga RI Terbongkar, Ada Teknologi Canggih Israel
Foto: AP/
Jakarta, CNBC Indonesia - Teknologi canggih Israel disebut digunakan oleh otoritas Myanmar, sebelum kudeta 2021. Ini terlihat dari laporan yang menyebut ada transfer teknologi satu bulan sebelum kudeta dilakukan.
Dalam dokumen surat Januari 2021 terlihat tender penjualan spyware penyadap HP ke perusahaan telekomunikasi yang didukung Myanmar. Tender itu dimenangkan oleh Cognyte Software Ltd.
Di dalam surat itu juga ada lampiran surat kemenangan Cognyte dari Myanmar Post and Telecommunications (MPT) kepada regulator lokal. Pesanan tersebut tertanggal 30 Desember 2020, dikutip dari Reuters, Rabu (18/1/2023).
Laporan itu bertentangan dengan klaim Israel yang mengklaim telah menghentikan transfer teknologi ke Myanmar tahun 2017. Keputusan dilakukan usai adanya putusan hakim oleh Mahkamah Agung Israel.
Saat itu, terdapat operasi militer Myanmar di Rohigya. Masyarakat dunia termasuk Israel protes adanya ekspor pertahanan negara itu ke Myanmar.
Sejumlah pihak meminta ada penyelidikan soal kesepakatan dengan Cognyte. Pengaduan dipimpin oleh pengacara hak asasi manusia Israel, Eitay Mack, yang menyebutkan Cognyte, penjabat kementerian pertahanan dan luar negeri telah membantu kejahatan yang melawan kemanusiaan di Myanmar.
Gugatan diajukan oleh lebih dari 60 warga Israel termasuk mantan ketua DPR setempat dan juga sejumlah aktivis, akademisi serta penulis.
Dua sumber menyatakan jika sistem Cognyte diuji coba oleh MPT dan sejumlah sumber menyebutkan perusahaan menggunakan spyware pencegat. Namun Reuters juga menambahkan tidak bisa mengonfirmasi apakah proses penjualan telah rampung atau belum.
Reuters melaporkan Cognyte, pemerintah militer Myanmar dan MPT tidak menanggapi permintaan berkomentar. Pemilik saham MPT, KDDI Corp Jepang dan Sumitomo Corp menolak mengomentari laporan serta menambahkan tidak tahu soal detail intersepsi komunikasi.
Sedangkan Jaksa Agung Israel tidak menanggapi permintaan komentar. Kementerian Luar Negeri Israel tidak menanggapi komentar soal kerja sama, dan kementerian pertahanan menolak memberikan komentar.
[Gambas:Video CNBC]
