Kominfo Dapat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

Jakarta, CNBC Indonesia - Dari hasil laporan keuangan tahun 2021, Kementerian Kominfo mendapatkan wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini dari 97,8% laporannya telah ditindalanjuti dan sisanya akan diselesaikan.

"Kominfo dapat wajar tanpa pengecualian dengan 97,8% laporannya telah ditindaklanjuti masih tersisa 2,2% harus kita selesaikan," kata Menteri Kominfo, Johnny Plate, di kantor Kominfo, Jakarta, Senin (8/8/2022).

Dia menjelaskan 2,2% angka yang memang terjadi setiap tahun. Namun karena terkait akuntabilitas dan governance keuangan, hal tersebut menjadi perhatian pihaknya.

Selain itu, Johnny mengatakan kerja sama dengan BPK akan membantu dalam pemilihan teknologi dalam program Kementerian Kominfo. Sebab, dia menjelaskan pilihan tersebut secara tidak langsung dapat membuat pengeluaran menjadi efisiensi.

"Sebagai contoh pembangunan satelit multifungsi semakin besar kapasitas semakin efisien, harga satelit komunikasi komersial US$400 per mbps. Namun dengan penganggaran multifungsi kominfo mampu ditekan dibawah US$45 per mbps termasuk perangkat2 terestrial," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan Kominfo merupakan salah satu lembaga yang dipercaya pemerintah untuk menjalankan komunikasi hingga tingkat desa. Pihaknya mendatangi dan memeriksa ratusan desa serta terkait pembangunan BTS.

Dari hasil pemeriksaan tersebut memang ada yang harus ditindaklanjuti. Namun akhirnya diberikan predikat yang baik karena beberapa hal yang sudah dilakukan Kominfo.

"Ini baru 1.000 BTS yang selesai, nanti tahun depan akan dijalankan lebih panjang lagi. Saya serahkan kepada pak menteri dan apresiasi dari badan pemeriksa keuangan terhadap opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan 2021," kata Achsanul.

"Selanjutnya Kominfo ada 20 temuan yang harus ditindaklanjuti secepatnya dan ini menjadi tugas pak menteri sebagai penyelenggara negara".