Pemerintah Siapkan US$180 per Jemaah untuk Bantu Biaya Haji
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran subsidi US$180 atau setara Rp3,24 juta dengan asumsi kurs saat ini untuk setiap jemaah yang akan melaksanakan ibadah haji untuk musim haji mendatang.
Subsidi tersebut diberikan kepada 221.000 jemaah haji. Dengan asumsi bahwa setiap jemaah mendapatkan subsidi Rp3,24 juta, maka potensi total anggaran yang disiapkan pemerintah adalah Rp716 miliar. Nurkholisoh menggarisbawahi subsidi tersebut berasal dari setiap pajak yang dikumpulkan pemerintah.
"Anggaran kami membantu keluarga yang bermimpi untuk menunaikan ibadah haji. Biaya haji terus meningkat. Untuk musim haji mendatang, pemerintah memberikan kontribusi sekitar US$180 bagi setiap jemaah. Dengan demikian, beban biaya yang ditanggung oleh keluarga menjadi lebih ringan," ujar Nurkholisoh dalam Seminar Internasional Taxes, Digital Economy, Cryptoassets - Perspective of Sharia, dikutip Jumat (16/10/2026).
Sekadar catatan, Dewan Perwakilan Rakyat bersama Kementerian Haji dan Umrah resmi menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Dari total BPIH tersebut, biaya yang menjadi beban langsung jemaah atau Bipih ditetapkan sebesar Rp54.317.360,07.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan jemaah telah membayar setoran awal sebesar Rp25 juta. Selain itu, terdapat saldo nilai manfaat sekitar Rp3,4 juta yang tercatat dalam rekening virtual masing-masing jemaah.
Dengan demikian, jemaah seharusnya masih perlu melunasi Bipih sekitar Rp26,43 juta setelah memperhitungkan setoran awal dan saldo nilai manfaat tersebut. Namun, pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp3 juta per jemaah untuk periode keberangkatan haji 2027.
"Maka pelunasan Bipih jemaah haji 2027 sebesar rata-rata menjadi Rp23,24 juta. Dibandingkan pelunasan Bipih 2026 sebesar Rp25 juta, jadi tahun ini mengalami penurunan," ujar Dasco.
Tak hanya itu, Nurkholisoh mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan ibadah dan pendidikan Islam di Indonesia. Misalnya, pemerintah mengalokasikan US$220 juta atau setara Rp3,9 triliun untuk renovasi 1.397 madrasah pada 2025-2026.
Salah satu yang direnovasi adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bogor. Adapun, genteng madrasah itu bocor saat hujan turun. Sehingga, pihak sekolah harus meletakkan ember untuk menampung air hujan. Namun, fasilitas tersebut akhirnya diperbaiki melalui APBN yang berasal dari uang pajak.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]