Bandara Riyadh Dirudal Houthi, Penerbangan Umrah RI Masih Aman?
Jakarta, CNBC Indonesia - Konflik kelompok Houthi yang meluas hingga menyerang Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, memunculkan kekhawatiran terhadap perjalanan jemaah umrah asal Indonesia. Jika situasi keamanan mengganggu penerbangan menuju Tanah Suci, pembatalan hingga penjadwalan ulang perjalanan berpotensi menimbulkan kerugian bagi jemaah maupun penyelenggara umrah.
Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (SAPUHI) Syam Resfiadi mengatakan, hingga saat ini akses penerbangan dari Indonesia menuju Jeddah dan Madinah belum sepenuhnya ditutup. Sejumlah maskapai masih mengoperasikan penerbangan dari Jakarta.
"Kondisi terkait konflik Houthi saat ini relatif belum 100% menutup akses penerbangan dari Jakarta, atau Indonesia menuju Jeddah maupun Madinah. Karena pihak-pihak maskapai penerbangan sendiri belum semuanya memastikan untuk menutup rute," kata Syam kepada CNBC Indonesia, Senin (12/10/2026).
Ia menyebut Garuda Indonesia dan Saudia Airlines belum menutup penerbangan dari Jakarta. Menurut dia, wilayah yang terdampak konflik, seperti Abha, Najran, dan Riyadh, masih cukup jauh dari Makkah dan Madinah.
 Presiden Prabowo Subianto Tunaikan Ibadah Umrah ditengah kunjungan kenegaraan. (Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr) Foto: Presiden Prabowo Subianto Tunaikan Ibadah Umrah ditengah kunjungan kenegaraan. (Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr) |
Namun, kondisi tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan dan keputusan otoritas penerbangan Arab Saudi.
"Namun, apabila situasi ini pada akhirnya mengganggu perjalanan, kami masih menunggu keputusan resmi dari pihak maskapai dan otoritas penerbangan sipil Arab Saudi (GACA) yang memiliki kewenangan penuh," ujarnya.
Syam menegaskan, apabila bandara di Jeddah dan Madinah sampai ditutup, pergerakan penerbangan menuju dua kota tersebut akan terhenti. Kondisi ini berpotensi memicu pembatalan keberangkatan, penjadwalan ulang, hingga pengembalian dana atau refund.
"Mau tidak mau, situasi ini akan menjadi kondisi force majeure (keadaan kahar) yang tidak bisa dihindari, di mana semua pihak tentu tidak ingin menanggung kerugian," pungkas dia.
(wur) [Gambas:Video CNBC]