Ongkos Haji 2024 Naik, Jemaah Dapat Apa?

Rosseno Aji Nugroho, CNBC Indonesia
27 November 2023 07:50
Jemaah haji melaksanakan tawaf ifadah di dekat Ka'Bah, Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Sabtu (1/7/2023). (AP Photo/Amr Nabil)
Foto: Jemaah haji melaksanakan tawaf ifadah di dekat Ka'Bah, Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Sabtu (1/7/2023). (AP Photo/Amr Nabil)

Jakarta, CNBC Indonesia - Dua pakar penyelenggaraan ibadah haji terbelah soal keputusan panitia kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang telah menetapkan ongkos haji 2024 sebesar Rp 93,4 juta. Tarif yang hanya berbeda 3 juta dari 2023 itu dinilai baik, tapi penetapan nilai manfaat masih menimbulkan kekhawatiran.

Ekonom Universitas Gadjah Mada yang juga mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu berpendapat harga yang ditetapkan sebesar Rp 93,4 juta sudah cukup bagus.

"Sudah cukup bagus, kalau tahun lalu memang mengagetkan karena tiba-tiba diusulkan Rp 100 juta dan hasilnya Rp 90 juta, sekarang Rp 105 juta, menjadi Rp 93,4 juta," kata Anggito dikutip pada Senin, (27/11/2023).

Anggito mengatakan kenaikan biaya haji tahun ini dibandingkan tahun ini lebih disebabkan oleh faktor eksternal, bukan internal. Menurut dia, faktor nilai tukar mata uang dan kenaikan harga (inflasi) di Arab Saudi yang menjadi pemicu kenaikan ongkos tersebut.

"Kalau saya lihat Rp 93,4 juta ini walaupun cukup tinggi, tapi itu karena faktor eksternal bukan internal," kata dia.

Sebelumnya, panitia kerja yang beranggotakan Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI telah menyepakati BPIH 2024 sebesar Rp 93,4 juta. BPIH hasil panja tersebut nantinya akan dibawa ke Rapat Kerja DPR dengan Menteri Agama yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Hasil kesepakatan ini selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden.

Pengamat Haji, Ade Marfuddin menilai ongkos haji tahun depan seharusnya masih bisa ditekan lebih murah. Misalnya untuk ongkos penerbangan, Ade menilai pemerintah dan DPR seharusnya bisa lebih gencar dalam melobi maskapai memberikan harga yang lebih murah. "Kita bisa berusaha agar nilai ini bisa dipangkas lagi," kata dia.

Selain itu, dia mengatakan pemerintah seharusnya juga bisa lebih berusaha untuk menawar berbagai harga penyelenggaraan ibadah Haji kepada Arab Saudi. Dia mengingatkan bahwa Indonesia punya posisi tawar yang tinggi karena jumlah jamaahnya yang sangat banyak.

"Jumlah jamaah kita kan bukan hanya 1 kloter, jumlahnya besar hampir 221 ribu orang. Kenapa kita tidak bisa bargaining position? Dari penerbangan saja bisa kalau kita mau," paparnya.

Di lain sisi, Ade juga menyoroti penetapan Nilai Manfaat untuk ibadah haji 2024. Nilai Manfaat adalah tambahan dana yang diberikan kepada peserta haji untuk membayar sebagian ongkos hajinya. Biaya ini berasal dari dana setoran awal para peserta haji yang kemudian dikelola oleh BPKH. BPIH hasil Panja belum menyepakati Nilai Manfaat yang akan diberikan dalam pelaksanaan ibadah Haji 2024.

Ade menyebut bahwa Nilai Manfaat yang saat ini dikelola BPKH terus tergerus karena besarnya angka yang diberikan setiap tahun kepada peserta Haji. Menurut Ade, Nilai Manfaat seharusnya hanya dijadikan stimulus bukan sebagai subsidi untuk membiayai haji para jamaah. "Nilai manfaat terus-tergerus dengan begitu besar, Nilai manfaat seharusnya hanya dijadikan stimulus saja," ujar dia.


(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Syarat Pelunasan Biaya Haji 2024: Wajib Istithaah Kesehatan!

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular