Bukan China! Negara Arab Lebih Ketat Mengontrol Informasi di Internet
Jakarta, CNBC Indonesia -Â Internet kian meluas dan semakin mudah diakses tetapi kebebasan berekspresi tak selalu sejalan.
Di sejumlah negara, pemerintah justru mempertahankan konektivitas digital sembari memperketat pengawasan, menyaring informasi politik, hingga membatasi aktivitas masyarakat di media sosial.
Korea Utara menjadi negara dengan pembatasan informasi politik di internet paling ketat di dunia, dengan skor -3,74. Negara tersebut diikuti Ethiopia (-3,26), Aljazair (-3,23), Arab Saudi (-3,21), dan Uni Emirat Arab (UEA) (-3,21).
Menariknya, China yang selama ini dikenal dengan sistem sensor internet ketat berada di peringkat ketujuh dengan skor -2,82. Sementara itu, Indonesia menempati peringkat ke-94 dari 179 negara dan wilayah dengan skor 0,71.
Temuan ini memperlihatkan bahwa tingginya penetrasi internet tidak otomatis menjamin kebebasan berekspresi. Pemerintah dapat mendorong digitalisasi dan memperluas akses internet, tetapi tetap membatasi informasi yang dapat diakses maupun disampaikan masyarakat.
Data tersebut berasal dari Digital Society Project. Dataset ini menggunakan pengukuran tahun 2025 untuk membandingkan praktik pengendalian informasi politik di 179 negara dan wilayah.
Semakin rendah skor keseluruhan, semakin ketat penyaringan informasi politik oleh pemerintah. Skor tersebut merupakan estimasi ahli, bukan persentase penduduk yang mengalami sensor.
Asia memperlihatkan kesenjangan besar dalam pengendalian informasi digital. Korea Utara, China, dan Vietnam berada di antara negara dengan pembatasan paling ketat. Sebaliknya, Jepang dan Korea Selatan mencatat skor positif, masing-masing 1,76 dan 1,48.
Korea Utara menjadi kasus paling ekstrem. Pemerintah negara tersebut tidak sekadar memblokir situs tertentu, tetapi praktis memisahkan sebagian besar penduduk dari internet global.
Menurut laporan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), masyarakat Korea Utara memiliki akses yang sangat terbatas terhadap internet internasional. Sebagai gantinya, pemerintah menyediakan jaringan intranet nasional yang dikendalikan negara.
Pengawasan juga menyasar konsumsi media asing. Human Rights Watch mencatat pemerintah memperketat hukuman terhadap masyarakat yang mengakses atau menyebarkan konten asing, termasuk film dan budaya Korea Selatan.
Salah satu instrumennya adalah Reactionary Ideology and Culture Rejection Law yang diterbitkan pada 2020. Aturan tersebut melarang penyebaran maupun konsumsi konten yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara.
Sementara itu, China berada di peringkat ketujuh dengan skor -2,82. Negara tersebut dikenal dengan sistem penyaringan internet yang sering disebut Great Firewall, yang membatasi akses ke berbagai platform dan situs asing.
Kondisi ini mendorong berkembangnya berbagai platform digital lokal di China sebagai alternatif layanan asing yang aksesnya dibatasi. Sejumlah aplikasi tersebut memiliki fungsi serupa dengan platform populer global, mulai dari media sosial hingga mesin pencari.
Selain itu, di berbagai negara Asia Tenggara, pemerintah semakin gencar menekan platform digital untuk menghapus konten, sebagaimana dilaporkan oleh Deutsche Welle (DW).
Maka dari itu, Vietnam mencatat skor -2,71 dan berada di peringkat kesembilan. Malaysia berada di peringkat ke-75 dengan skor 0,30, sedangkan Indonesia berada di peringkat ke-94.
Timur Tengah: Internet Luas, Kritik Politik Tetap Dibatasi
Timur Tengah memperlihatkan fenomena yang cukup kontras. Sejumlah negara memiliki penetrasi internet tinggi, tetapi tetap menerapkan pembatasan terhadap informasi politik dan ekspresi masyarakat.
Arab Saudi dan UEA menjadi contoh paling menonjol. Keduanya masuk lima besar negara dengan penyaringan informasi politik paling ketat, masing-masing mencatat skor -3,21.
Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa tingginya konektivitas tidak selalu sejalan dengan kebebasan berekspresi. Pemerintah dapat mendorong penggunaan teknologi dan mengembangkan ekonomi digital tanpa memberikan ruang politik yang sama luasnya.
Di Arab Saudi, salah satu instrumen pengendalian adalah Anti-Cyber Crime Law. Freedom House dalam laporan Freedom on the Net 2025 mencatat pengguna internet di negara tersebut menghadapi sensor dan pengawasan luas. Kritik terhadap pemerintah melalui internet juga dapat berujung pada hukuman berat.
Kasus Salma al-Shehab menjadi salah satu gambaran nyata. Perempuan asal Arab Saudi tersebut dijatuhi hukuman penjara akibat aktivitasnya di Twitter, termasuk mengunggah ulang konten yang mendukung hak-hak perempuan. Kasus ini memperlihatkan bagaimana ekspresi politik di media sosial dapat diperlakukan sebagai persoalan keamanan negara.
Pengendalian tersebut juga berkaitan dengan upaya mempertahankan stabilitas kekuasaan. Kritik politik, mobilisasi masyarakat, dan kampanye digital dapat dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintah.
Konteks ini tidak terlepas dari pengalaman Arab Spring pada 2011, ketika media sosial berperan dalam penyebaran informasi dan mobilisasi demonstrasi di sejumlah negara Timur Tengah.
Teknologi yang sebelumnya membantu masyarakat mengorganisasi gerakan protes kemudian juga dimanfaatkan pemerintah untuk mengawasi oposisi dan mengendalikan percakapan publik.
Dengan demikian, pengendalian ruang digital tidak selalu dilakukan melalui pemblokiran. Pemerintah juga dapat memengaruhi narasi yang berkembang, mempromosikan pandangan yang mendukung pemerintah, dan menekan kritik yang dianggap sensitif.
Eropa dan Amerika Utara: Lebih Terbuka, Tetapi Bukan Tanpa Pengawasan
Berbeda dengan Asia dan Timur Tengah, negara-negara Eropa mendominasi kelompok dengan tingkat penyaringan informasi politik paling rendah.
Belgia berada di posisi teratas dengan skor 2,70, diikuti Lituania (2,56) dan Luksemburg (2,55). Negara-negara Nordik juga mencatat skor tinggi, seperti Norwegia (2,50), Denmark (2,37), Finlandia (2,35), dan Swedia (2,19).
Kondisi ini antara lain didukung perlindungan institusional terhadap kebebasan berekspresi dan mekanisme pengawasan terhadap kewenangan pemerintah.
Di Uni Eropa, misalnya, Digital Services Act (DSA) mengatur transparansi moderasi konten dan kewajiban platform digital dalam mengelola risiko sistemik. Regulasi terhadap platform tidak otomatis berarti pembatasan kritik politik.
Amerika Serikat berada di peringkat ke-130 dengan skor 1,53, lebih tinggi dibandingkan Kanada (1,07), Prancis (1,25), dan Jerman (0,52).
Namun, keterbukaan informasi politik tidak selalu berarti minimnya pengawasan digital. Amerika Serikat, misalnya, mencatat skor Social Media Monitoring sebesar -0,11.
Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa kebebasan internet memiliki beberapa dimensi. Masyarakat dapat mengakses informasi politik secara relatif terbuka, tetapi tetap menghadapi persoalan pengumpulan data dan pemantauan aktivitas daring.
(mae/mae)