MARKET DATA

11 Reformasi Besar Bursa Saham RI, Apa Saja yang Berubah?

Gelson Kurniawan,  CNBC Indonesia
19 November 2026 11:00
Financial Forum 'Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo'
Foto: Financial Forum 'Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo'

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah dinamika pasar modal Indonesia yang sangat volatil sejak pembukaan 2026 ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) banyak melakukan perombakan aturan pasar saham sepanjang 2026 di tengah sorotan MSCI.

Bursa menaikkan batas minimum free float, membuka status pengendali dan afiliasi pemegang saham, serta mengeluarkan saham dengan kepemilikan terkonsentrasi dari perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pada November, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga mulai mengumumkan pemeriksaan transaksi sejumlah saham kepada publik.

Reformasi ini berjalan saat pasar berada di bawah tekanan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan IHSG menutup Oktober di level 5.057,05, turun 16,70% dalam sebulan dan 41,52% sejak awal tahun.

Net foreign outflow di pasar saham meningkat dari Rp10,24 triliun pada September menjadi Rp16,88 triliun pada Oktober atau secara ytd sebesar Rp127,35 triliun di pasar reguler. Pada penutupan 17 November, IHSG berada di 5.304,76.

Pada 15 Oktober waktu setempat, MSCI membuka konsultasi mengenai usulan perubahan status Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

MSCI menyoroti struktur kepemilikan yang sulit ditelusuri, dugaan perdagangan terkoordinasi yang mengganggu pembentukan harga, serta perlunya bukti penegakan aturan yang konsisten. Konsultasi menerima masukan hingga 30 April 2027, dengan keputusan dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2027.

Menjelang Financial Forum CNBC Indonesia pada Kamis, 19 November 2026, berikut langkah BEI yang menyentuh persoalan tersebut, dari keterbukaan kepemilikan hingga tata kelola Bursa.

1. BEI Buka Data Pemegang Saham di Atas 1%

BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mulai memublikasikan data pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1% pada 3 Maret 2026, menggunakan data posisi akhir Februari. Investor bisa melihat nama pemegang saham yang tercatat dan besaran kepemilikannya melalui publikasi Bursa.

MSCI menyatakan akan menggunakan data tersebut untuk menyesuaikan estimasi free float saham Indonesia bila diperlukan. Bagi penyedia indeks, data kepemilikan membantu menilai berapa banyak saham yang secara efektif tersedia untuk diperdagangkan investor.

2. Status Pengendali dan Afiliasi Ikut Dibuka

BEI memperluas isi publikasi dengan menambahkan keterangan apakah pemegang saham di atas 1% berstatus pengendali atau afiliasi pengendali.

Ketentuan ini dituangkan dalam SK Direksi BEI Nomor Kep-00160/BEI/11-2026, tertanggal 2 November 2026, tentang perubahan laporan bulanan registrasi kepemilikan saham.

Publikasi perdana memakai data posisi 30 Oktober 2026 dan dijadwalkan terbit bulanan. Informasi ini membantu investor membaca hubungan di balik nama-nama yang tercatat sebagai pemegang saham. Beberapa pemegang saham yang terlihat terpisah dalam daftar, misalnya, bisa memiliki hubungan dengan pengendali yang sama.

3. Penyaringan Saham Terkonsentrasi Diperluas ke Seluruh Emiten

Kerangka High Shareholding Concentration atau HSC berlaku sejak 2 April 2026. Pada 10 November, Komite HSC mengumumkan metode baru yang mencakup seluruh perusahaan tercatat. Batas minimum kapitalisasi Rp5 triliun dan parameter Price Impact Ratio, yaitu ukuran dampak transaksi terhadap harga, dihapus dari penyaringan.

Dengan metode baru, status HSC dikenakan apabila kepemilikan kumulatif hingga 10 pemegang saham tanpa warkat terbesar, ditambah kepemilikan saham dengan warkat, mencapai minimal 92,5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Evaluasi atas data 30 Oktober 2026 memasukkan 300 saham tambahan, sehingga daftar yang diumumkan pada 11 November berisi 383 saham.

Emiten dapat mengajukan peninjauan setelah distribusi saham melalui pasar reguler dan/atau pasar tunai membuat tingkat konsentrasinya turun di bawah ambang 92,5%.

4. Emiten Wajib Melaporkan Pemilik Manfaat Akhir

Pada 1 April 2026, BEI memperkuat kewajiban laporan bulanan emiten, termasuk pelaporan pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner (UBO) bagi pemegang saham dengan kepemilikan 10% atau lebih.

Ketentuan itu juga mencakup rincian kepemilikan di atas 5%, kepemilikan afiliasi pengendali di bawah 5%, serta kepemilikan saham direksi dan komisaris.

Pemilik manfaat akhir adalah pihak yang pada akhirnya menikmati manfaat atau mengendalikan kepemilikan, termasuk ketika saham tercatat atas nama suatu badan hukum. Data tersebut disampaikan kepada Bursa. Pihak berkepentingan dapat mengajukan permintaan akses sesuai prosedur BEI.

5. Klasifikasi Investor Diperinci dari 9 Jadi 39

BEI dan KSEI memperinci data saham tanpa warkat dari 9 menjadi 39 klasifikasi dan tipe investor. Perubahan ini menambah rincian pada kelompok seperti korporasi dan kategori lainnya, sehingga pelaku pasar bisa membaca komposisi kepemilikan dengan lebih jelas.

Data ini memberi konteks tambahan saat menilai free float. Besarnya porsi saham yang tersebar di sejumlah rekening perlu dibaca bersama informasi tentang jenis pemegang saham dan hubungannya dengan pengendali.

6. Minimum Free Float Naik dari 7,5% ke 15%

Melalui revisi Peraturan I-A yang berlaku sejak 31 Maret 2026, BEI menaikkan batas minimum free float untuk tetap tercatat dari 7,5% menjadi 15%. Untuk pencatatan awal, BEI menetapkan persyaratan berjenjang 15%, 20%, atau 25% sesuai kapitalisasi pasar.

Bagi emiten yang sudah tercatat, tenggatnya mengikuti kapitalisasi dan posisi free float awal:

Kapitalisasi untuk menentukan kelompok transisi mengacu pada posisi 31 Maret 2026. BEI juga menyesuaikan definisi free float dan menyediakan mekanisme pengajuan agar kepemilikan tertentu bisa diperhitungkan jika memenuhi kriteria Bursa.

7. Komite HSC Libatkan Empat Anggota Independen

Dalam pengumuman 10 November, BEI menyebut Komite HSC beranggotakan empat pihak independen dan tiga direktur utama lembaga penyelenggara pasar.

Anggota independennya adalah Mardiasmo, Eduardus Tandelilin, Alex Widi Kristiono, dan Chapman Taylor. Tiga anggota lainnya berasal dari BEI, Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan KSEI.

Komite menelaah struktur kepemilikan dan menetapkan saham yang masuk atau keluar dari daftar. Menurut panduan BEI, komite melakukan penelaahan setiap bulan untuk melihat saham yang berpotensi masuk daftar HSC. (Keterangan Komite HSC, 10 November 2026, dan panduan HSC BEI.)

8. Saham HSC Dikeluarkan dari Perhitungan IHSG

BEI mengubah kriteria evaluasi IHSG efektif 2 November 2026. Saham berstatus HSC dikecualikan dari perhitungan indeks, sementara bobot konstituen IHSG tetap dihitung berdasarkan kapitalisasi pasar yang disesuaikan dengan free float, dengan batas bobot 9% per saham.

Penyesuaian berdasarkan daftar HSC November berlaku 13 November. Jika status HSC berubah di luar jadwal evaluasi rutin, BEI dapat menyesuaikan konstituen pada hari bursa kedua setelah pengumuman.

Perubahan ini menentukan saham mana yang ikut menggerakkan IHSG, sementara perdagangan sahamnya mengikuti aturan Bursa yang berlaku.

9. BEI Umumkan Pemeriksaan Transaksi kepada Publik

Pada 6 November 2026, BEI mengumumkan sedang memeriksa transaksi saham Capital Financial Indonesia (CASA), Fuji Finance Indonesia (FUJI), dan Nusantara Sawit Sejahtera (NSSS).

Bursa menyampaikan periode yang diperiksa dan, pada sejumlah pengumuman, seberapa besar transaksi terkonsentrasi pada kelompok investor tertentu.

Pada CASA, enam investor melalui enam anggota bursa tercatat menyumbang sekitar 98% transaksi selama periode 26 Oktober-2 November 2026. Pada NSSS, 19 investor melalui 15 anggota bursa menyumbang sekitar 52% transaksi selama periode 1 Desember 2025-30 Oktober 2026. Angka tersebut merupakan temuan awal yang disampaikan saat pemeriksaan berjalan.

OJK juga mendorong BEI memperkuat metode deteksi transaksi tidak wajar dan perdagangan terkoordinasi, termasuk cara Bursa menindaklanjuti temuan pengawasan.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik saat menyampaikan konferensi pers di  Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (10/11/2026). (CNBC Indonesia/Mentari Puspadini)Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik saat menyampaikan konferensi pers di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (10/11/2026). (CNBC Indonesia/Mentari Puspadini)

10. Standar Pencatatan dan Tata Kelola Emiten Diperketat

Perubahan Peraturan I-A juga memperkuat standar kualitas perusahaan tercatat. Pada revisi Maret, BEI mengatur kompetensi penyusun laporan keuangan, antara lain melalui penggunaan tenaga bersertifikat atau penunjukan akuntan publik sesuai kriteria Bursa.

BEI juga memasukkan pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit, dengan pelaksanaan mengikuti surat edaran terkait.

Pada 9 Oktober 2026, BEI memberlakukan perubahan tahap kedua Peraturan I-A melalui Kep-00152/BEI/10-2026 untuk memperkuat standar pencatatan saham dan kualitas perusahaan tercatat.

Bagi emiten yang ingin melakukan IPO, salah satu kewajiban tambahan adalah BEI mewajibkan untuk memberikan laporan serta perhitungan proyeksi laporan keuangan hingga beberapa tahun mendatang pasca melantai di bursa.

11. BEI Ubah Anggaran Dasar untuk Persiapan Demutualisasi

Dalam agenda tata kelola Bursa, POJK Nomor 13 Tahun 2026 membuka kepemilikan saham BEI bagi orang perseorangan atau badan hukum Indonesia di luar anggota bursa. Tujuannya memperkuat tata kelola dan mengurangi potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan Bursa.

Pemegang sahamBEI menyetujui perubahan anggaran dasar

pada RUPSLB 28 Oktober 2026. Efektivitas perubahan itu mengikuti persetujuan OJK dan proses administrasi di Kementerian Hukum.

Setelah struktur kepemilikan berubah, ukurannya adalah bagaimana BEI menjaga independensi fungsi pengawasan dan penegakan aturan terhadap anggota bursa maupun emiten.

Penegakan OJK dan Posisi MSCI Terbaru

Di sisi penegakan, OJK pada 16 Oktober mengenakan denda total Rp2,1 triliun kepada pihak-pihak terkait pelanggaran dalam perdagangan saham DSSA senilai Rp1,5 triliun, proses IPO BREN senilai Rp500 miliar, dan proses IPO CUAN senilai Rp100 miliar.

Pada 16 November, penyidik OJK juga menahan tiga tersangka dalam perkara dugaan manipulasi perdagangan waran di BEI. OJK menyebut dugaan kerugian sekitar Rp6,97 miliar dan perkara masih dalam tahap penyidikan.

Sementara itu, MSCI masih membekukan penambahan konstituen Indonesia, kenaikan kelas saham antarsegmen indeks, serta kenaikan faktor inklusi asing dan jumlah saham yang digunakan dalam penghitungan indeks.

Dalam review reguler 11 November, MSCI mengumumkan nol penambahan dan dua penghapusan dari MSCI Global Standard untuk Indonesia, yakni Barito Pacific (BRPT) dan Bumi Resources Minerals (BRMS).

Perubahan komposisi dijadwalkan berlaku pada penutupan Senin (30/11/2026). Keputusan klasifikasi pasar Indonesia dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2027. 

Menjelang keputusan itu, ukuran keberhasilan reformasi bisa dilihat dari berapa banyak emiten yang benar-benar menambah porsi saham publik, seberapa jauh data afiliasi membantu mengungkap konsentrasi kepemilikan, dan berapa banyak temuan transaksi yang mendapat tindak lanjut. Tiga hasil itu yang akan menunjukkan apakah perubahan aturan sudah memperbaiki cara pasar saham Indonesia bekerja.

-

Sanggahan: Artikel ini adalah produk jurnalistik berupa pandangan CNBC Indonesia Research. Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investasi terkait. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(gls/gls)



Most Popular