Prabowo Minta 70% Hasil Tambang ke Negara, Duitnya Selama Ini ke Mana?
Jakarta, CNBC Indonesia -Presiden Prabowo Subianto meminta minimal 70% hasil pertambangan di Indonesia dinikmati negara. Bahkan, pemerintah membuka kemungkinan mengambil alih saham perusahaan tambang demi memastikan kekayaan sumber daya alam memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026). Prabowo menilai selama ini kekayaan tambang Indonesia terlalu banyak dinikmati investor, sementara manfaat yang diterima negara belum optimal.
Dorongan tersebut muncul di tengah besarnya nilai ekonomi sektor pertambangan.
"Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya," kata Prabowo dalam acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026).
"Karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan dan saya yakin dalam berapa bulan kita akan merasakan manfaatnya," ucap Prabowo.
Prabowo menegaskan, penguasaan alat produksi itu menjadi penting karena merupakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Saya berkeyakinan, dan saya sebagai mandataris yang menerima mandat dari rakyat, yang disumpah di depan rakyat, saya bertekad sisa mandat saya akan teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang saya anggap tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945," tuturnya.
Prabowo mencatat, sudah bertahun-tahun kekayaan negara hanya dikeruk oleh investor asing, tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia.
"Sudah dikasih apa aja dikasih belasan tahun, puluhan tahun. Kalau minta IUP, kalau minta apa itu HGU, ya minta HTI ya ke bupati, gubernur, menteri. Kalau minta, ngaku, 'Saya Warga Negara Indonesia.' Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia. Dan ditaruh di luar," paparnya.
Berapa Sumbangan Batu Bara ke Pemerintah?
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume ekspor batu bara Indonesia mencapai 255,05 juta ton, turun 10,58% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 285,23 juta ton.
Sebaliknya, nilai ekspor naik 4,86% menjadi US$18,81 miliar atau sekitar Rp341,2 triliun dengan asumsi kurs US$1= Rp18.138.
Dengan nilai ekspor menembus Rp341,2 triliun pada Januari-September, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) non-migas mencapai Rp 132,2 triliun pada periode tersebut.
Artinya, kurang dari setengah nilai ekspor yang masuk menjadi penerimaan PNBP. Ketimpangan antara nilai ekspor dan PNBP juga terjadi pada 2025.
Penerimaan PNBP Foto: Kemenkeu |
Â
Pada 2025, nilai ekspor terdiri atas Rp445,56 triliun batu bara dan Rp104,04 triliun lignit. Setelah ditambah estimasi penjualan domestik Rp314,53 triliun, estimasi totalnya mencapai Rp864,13 triliun.
Harga US$70/ton tidak berarti seluruh konsumen domestik benar-benar membeli pada harga tersebut.
Ini mengikuti aturan yang menentukan bahwa maksimal harga batu bara untuk kepentingan dalam negeri (DMO), seperti untuk pembangkit listrik dibatasi sebesar US$70 per ton. Harga aktual dipengaruhi kualitas/ kalori batu bara, tujuan penggunaan, ketentuan yang berlaku, dan kontrak penjualan.
Bagaimana PNBP Dibandingkan dengan Nilai Penjualannya?
Setelah skala penjualan terlihat, penerimaan negara dapat disandingkan dalam tabel tersendiri. Selama 2016-2025, realisasi PNBP Minerba mencapai Rp896,29 triliun.
Perbandingan ini bersifat indikatif karena cakupannya berbeda. PNBP Minerba mencakup mineral dan batu bara, serta belum memasukkan pajak. Sementara itu, pembandingnya hanya penjualan batu bara dan lignit, dengan komponen domestik berupa simulasi, belum dimasukkan dengan total penjualan komoditas mineral.
Bila dimasukkan total penjualan komoditas mineral, maka porsi PNBP terhadap total penjualan mineral dan batu bara kemungkinan akan lebih rendah lagi.
Oleh karena itu, besarnya nilai penjualan menunjukkan pentingnya pengawasan agar kewajiban perusahaan dibayar sesuai ketentuan dan bagian negara diharapkan bisa lebih optimal untuk menyejahterakan kepentingan rakyat.
Harga Ekspor Jauh di Bawah Seri Internasional
Perbedaan harga menjadi aspek lain yang perlu dicermati. Harga ekspor implisit dihitung dari nilai FOB ekspor dibagi berat ekspornya, sedangkan seri NCFMc2 merupakan rata-rata observasi harga harian yang digunakan secara global.
Pada 2025, harga ekspor implisit gabungan mencapai US$57,63/ton, sedangkan rata-rata seri NCFMc2 sebesar US$108,52/ton. Angka US$62,62/ton pada perhitungan sebelumnya hanya mencakup batu bara, belum memasukkan lignit.
Selisih tersebut perlu diuji menggunakan kualitas, periode transaksi, dan syarat penyerahan yang sebanding. Perbedaan kualitas dapat menghasilkan rentang harga besar. Sebagai contoh, HBA periode kedua April 2025 mencapai US$120,20/ton untuk 6.322 GAR, sedangkan kategori 3.400 GAR sebesar US$34,32/ton.
Dengan demikian, selisih harga merupakan alasan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, tetapi belum menjadi bukti kerugian negara maupun pelanggaran perusahaan tertentu.
Laba Lima Emiten Kompak Naik
Di tingkat perusahaan, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI), PT Bayan Resources Tbk (BYAN), PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) seluruhnya membukukan pertumbuhan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada semester I-2026.
Gabungan labanya mencapai Rp23,81 triliun, meningkat 31,40% dari Rp18,12 triliun pada semester I 2025.
Membandingkan Laba Bersih dan Royalti dengan Pendapatan
Untuk melihat hubungan antara pendapatan, keuntungan, dan pembayaran royalti, perbandingan berikut menggunakan angka FY2025.
Perbandingan menunjukkan kondisi yang berbeda antar perusahaan. Pada BYAN, laba bersih induk setara 22,40% dari pendapatan, sedangkan pembayaran royalti setara 7,69%.
Pada AADI, GEMS, PTBA, dan BUMI berdasarkan pos pembayaran pemerintah yang tersedia, rasio pembayaran royalti/PNBP tersebut justru lebih tinggi daripada rasio laba bersih induknya.
Setelah Pajak Dimasukkan, Berapa Pembayarannya?
Royalti dan PNBP merupakan bagian dari kontribusi fiskal perusahaan. Pembayaran pajak perlu ditampilkan secara terpisah untuk memberikan gambaran lebih lengkap.
Angka Rp14,53 triliun pada AADI merupakan pembayaran royalti dan PNBP, sedangkan pembayaran pajak penghasilannya disajikan terpisah sebesar Rp3,72 triliun.
Pembayaran bruto juga perlu dibaca bersama restitusi. Pada 2025, laporan mencatat penerimaan pengembalian pajak sekitar Rp3,41 triliun pada AADI, Rp6,53 triliun pada BYAN, dan Rp2,12 triliun pada PTBA. Jenis serta masa pajaknya harus dicocokkan sebelum menghitung penerimaan negara neto.
Khusus BUMI, KPC dicatat sebagai ventura bersama menggunakan metode ekuitas. Seluruh pembayaran pajak dan royalti KPC tidak masuk ke arus kas konsolidasian BUMI. Karena itu, tabel tersebut belum menggambarkan total kontribusi seluruh operasi KPC dan Arutmin.
Pertumbuhan Laba Perlu Diikuti Kepastian Hak Negara
Kenaikan laba pada lima emiten menunjukkan perbaikan kinerja perusahaan dalam sampel. Bagi pemerintah, perkembangan tersebut relevan untuk memantau kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban sekaligus memastikan dasar pengenaan pajak dan royalti dilaporkan secara tepat.
Besarnya estimasi nilai penjualan memberi alasan kuat untuk memperketat pencocokan data produksi, kualitas batu bara, pengapalan, harga jual, dan pembayaran kewajiban. Selisih antara pendapatan dengan pajak dan PNBP juga membiayai produksi, tenaga kerja, pengangkutan, investasi, serta kewajiban lainnya.
Laba emiten meningkat dan skala bisnisnya besar. Pemerintah berkepentingan memastikan seluruh hak negara dibayar penuh. Pemeriksaan atas kewajaran harga dan kepatuhan pembayaran menjadi dasar untuk mengoptimalkan penerimaan dari sumber daya alam Indonesia.
(mae/mae)