Daftar 33 Perusahaan yang Delisting dari Bursa RI dalam 3 Tahun
Jakarta, CNBC Indonesia - Jumlah perusahaan yang hengkang dari Bursa Efek Indonesia (BEI) terus melonjak dalam tiga tahun terakhir. Sepanjang 2026 hingga Selasa (10/11/2026), sebanyak 19 emiten telah dihapus pencatatannya (delisting), melampaui jumlah sepanjang 2024 dan 2025.
Delisting merupakan penghapusan saham perusahaan dari daftar efek yang tercatat di bursa, sehingga saham tersebut tidak lagi dapat diperdagangkan melalui BEI.
Lonjakan tersebut terjadi setelah BEI resmi mendepak 18 emiten sekaligus dan penghapusan pencatatan tersebut efektif pada 10 November 2026.
Berdasarkan data IDX Statistics, hanya satu emiten yang delisting pada 2024, sebelum jumlahnya melonjak menjadi 13 emiten pada 2025 dan kembali meningkat menjadi 19 emiten pada 2026.
Dengan demikian, total 33 emiten telah keluar dari BEI sepanjang 2024 hingga 10 November 2026. Jumlah delisting pada tahun ini bahkan melampaui akumulasi dua tahun sebelumnya yang mencapai 14 emiten.
Delisting 2026 Cetak Rekor, 18 Emiten Didepak Sekaligus
Lonjakan delisting pada 2026 menjadi yang tertinggi setidaknya dalam lima tahun terakhir. Sebagai perbandingan, pada 2022 tidak ada satu pun emiten yang delisting dari BEI, sementara pada 2023 dan 2024 masing-masing hanya satu emiten.
Dari total 19 emiten yang delisting sepanjang 2026, sebanyak 18 di antaranya dihapus pencatatannya secara bersamaan pada 10 November. Sementara itu, PT Century Textile Industry Tbk (CNTX) lebih dahulu delisting pada 30 Juli 2026.
Adapun 18 emiten yang resmi didepak dari bursa pada November adalah PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK), PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY), PT Golden Plantation Tbk (GOLL), PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), dan PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS).
Selanjutnya, PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA), PT Mitra Pemuda Tbk (MTRA), PT Polaris Investama Tbk (PLAS), PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT), PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB), serta PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL).
Daftar tersebut juga mencakup PT Sugih Energy Tbk (SUGI), PT Tianrong Chemicals Industry Tbk (TDPM), PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE), PT Sunindo Adipersada Tbk (TOYS), PT Triwira Insanlestari Tbk (TRIL), dan PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT).
Sebagian dari perusahaan tersebut bahkan sudah bertahun-tahun tidak aktif diperdagangkan. Sebanyak 11 emiten telah mengalami suspensi selama lebih dari 50 bulan, sementara tujuh lainnya dinyatakan pailit.
Keputusan delisting ini sebenarnya telah diumumkan BEI sejak April 2026, sekitar tujuh bulan sebelum resmi berlaku.
"Bursa memutuskan Penghapusan Pencatatan Efek (Delisting) kepada Perusahaan Tercatat berikut, yang efektif tanggal 10 November 2026," tulis BEI dalam pengumumannya.
Langkah tersebut mengacu pada Peraturan Bursa Nomor I-N yang berlaku sejak 6 Mei 2024. Aturan ini memungkinkan BEI menghapus pencatatan perusahaan yang menghadapi masalah serius terhadap kelangsungan usaha, tidak lagi memenuhi persyaratan pencatatan, atau sahamnya disuspensi selama sedikitnya 24 bulan.
Nasib Uang Investor Setelah Saham Delisting
Bagi investor yang masih memegang saham perusahaan tersebut, delisting tidak otomatis menghilangkan hak kepemilikan. Namun, dana yang telah diinvestasikan juga tidak serta-merta kembali.
Melalui POJK Nomor 45 Tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur kewajiban pembelian kembali saham (buyback) milik pemegang saham publik bagi perusahaan yang terkena delisting, dengan ketentuan dan pengecualian yang berlaku.
Harga pembelian kembali juga mengikuti ketentuan dalam aturan tersebut, sehingga tidak selalu sama dengan harga saat investor membeli saham.
Meski demikian, pelaksanaannya masih menjadi tantangan. Berdasarkan keterangan BEI per 9 November 2026, baru dua dari 18 emiten yang mengumumkan rencana buyback, dan hanya PT Polaris Investama Tbk (PLAS) yang telah merealisasikannya kepada investor publik yang mengikuti penawaran.
Artinya, meski hak kepemilikan investor tetap ada, pengembalian dana tidak dapat dipastikan sampai kewajiban buyback benar-benar terlaksana.
(mae/mae)