Irak Sengaja Bikin Dinar Anjlok, Devaluasi Besar-besaran!
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Irak resmi mengambil satu langkah besar dengan merevaluasi atau sengaja menurunkan nilai tukarnya, dinar terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Keputusan ini diambil dikala perekonomian Irak tengah menghadapi tekanan akibat perang AS-Israel melawan Iran. Konflik yang telah berlangsung berbulan-bulan tersebut mengganggu pengiriman minyak Irak, padahal komoditas itu adalah sumber utama pemasukan Irak.
Seperti Melansir dari Reuters, pemerintah Irak pada Rabu (7/10/2026) resmi menetapkan nilai tukar baru sebesar 1.520 dinar per dolar AS. Kebijakan tersebut merupakan penurunan nilai mata uang yang dilaporkan sekitar 14,5% dibandingkan kurs sebelumnya.
Keputusan itu disetujui kabinet pada Selasa (6/10/2026) dan mulai berlaku sehari setelahnya.
Melalui aturan baru ini, Kementerian Keuangan Irak menetapkan kurs pembelian dolar sebesar 1.500 dinar, sedangkan kurs penjualan oleh bank dan lembaga keuangan nonbank kepada penerima akhir sebesar 1.510 dinar per dolar AS.
Langkah tersebut membuat Irak menjadi salah satu negara yang secara resmi menurunkan nilai mata uangnya pada 2026, di tengah tekanan ekonomi akibat konflik geopolitik dan terganggunya perdagangan internasional.
Keputusan itu disetujui kabinet pada Selasa (6/10/2026) dan mulai berlaku sehari setelahnya.
Melalui aturan baru ini, Kementerian Keuangan Irak menetapkan kurs pembelian dolar sebesar 1.500 dinar, sedangkan kurs penjualan oleh bank dan lembaga keuangan nonbank kepada penerima akhir sebesar 1.510 dinar per dolar AS.
Langkah tersebut membuat Irak menjadi salah satu negara yang secara resmi menurunkan nilai mata uangnya pada 2026, di tengah tekanan ekonomi akibat konflik geopolitik dan terganggunya perdagangan internasional.
Mengapa Irak Sengaja Melemahkan Mata Uangnya?
Keputusan Irak mungkin terdengar aneh. Ketika banyak negara berusaha menjaga mata uangnya agar tidak melemah terhadap dolar AS, pemerintah Irak justru memilih menurunkan nilainya secara resmi.
Namun, langkah tersebut berkaitan erat dengan kondisi keuangan negara yang semakin tertekan.
Irak sangat bergantung pada penjualan minyak untuk mendapatkan pemasukan. Masalahnya, perang di Iran mengganggu jalur pengiriman minyak melalui kawasan Teluk Persia sehingga ekspor Irak turun cukup tajam.
Sebelum perang, Irak mampu mengekspor lebih dari 3,6 juta barel minyak per hari. Namun, pada Agustus 2026, ekspornya merosot menjadi sekitar 2,34 juta barel per hari.
Penurunan tersebut terjadi meskipun harga minyak dunia telah melonjak hingga melampaui US$100 per barel akibat terganggunya pasokan energi dari kawasan Timur Tengah.
Padahal, rancangan anggaran Irak 2026 memperkirakan ekspor minyak sekitar 4 juta barel per hari, termasuk dari wilayah Kurdistan, dengan asumsi harga minyak US$58 per barel.
Di sisi lain, pemerintah merencanakan belanja mencapai 217 triliun dinar atau sekitar US$166 miliar, dengan perkiraan defisit lebih dari 40 triliun dinar.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah membutuhkan lebih banyak dinar untuk membiayai pengeluaran negara, sementara pemasukan dolar dari ekspor minyak sedang terganggu.
Devaluasi menjadi salah satu cara untuk mengatasi persoalan tersebut.
Ketika nilai dinar diturunkan, setiap dolar yang diterima dari penjualan minyak dapat ditukar menjadi dinar dalam jumlah lebih besar.
Sebagai gambaran, dengan kurs sebelumnya sebesar 1.320 dinar per dolar AS, pemasukan US$1 juta setara dengan 1,32 miliar dinar.
Namun, pada kurs baru sebesar 1.520 dinar per dolar AS, jumlah yang sama menjadi 1,52 miliar dinar.
Dengan demikian, pemerintah memperoleh tambahan 200 juta dinar dari setiap US$1 juta yang dikonversi menggunakan kedua kurs tersebut, meskipun pemasukan dalam dolar tidak bertambah.
"Devaluasi dinar pada dasarnya merupakan respons fiskal terhadap tekanan pada pendapatan minyak Irak akibat perang Iran dan terganggunya ekspor," ujar analis Irak Mohammed al-Saffar, dikutip dari Reuters.
Namun, kebijakan tersebut juga memiliki risiko bagi masyarakat.
"Langkah ini memberikan pemerintah lebih banyak dinar dari setiap dolar pendapatan minyak, tetapi meningkatkan biaya impor dan mengurangi daya beli rumah tangga," tambahnya.
Ketika dinar melemah, perusahaan harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang dari luar negeri. Jika biaya tersebut diteruskan kepada konsumen, harga berbagai kebutuhan masyarakat juga berpotensi meningkat.
Dengan begitu, devaluasi memang dapat membantu keuangan pemerintah dalam jangka pendek, tetapi tidak otomatis menyelesaikan masalah ekonomi Irak.
Irak Ikuti Jejak Negara Lain yang Mendevaluasi Nilai Tukar
Irak bukan satu-satunya negara yang mengambil keputusan menurunkan nilai mata uangnya secara resmi pada tahun ini.
Sejumlah negara lain juga melakukan langkah serupa ketika menghadapi tekanan ekonomi, mulai dari berkurangnya pendapatan ekspor hingga kesulitan mendapatkan dolar AS.
Dua negara yang melakukan devaluasi pada 2026 adalah Libya dan Bolivia.
Libya
Libya lebih dahulu melakukan devaluasi pada 18 Januari 2026. Bank sentral negara tersebut memangkas nilai dinar Libya sebesar 14,7% menjadi 6,3759 dinar per dolar AS.
Keputusan itu menjadi devaluasi kedua dalam waktu kurang dari satu tahun. Sebelumnya, pada April 2025, Libya juga telah menurunkan nilai mata uangnya sebesar 13,3%.
Penyebabnya tidak jauh berbeda dengan Irak, yakni tekanan terhadap pemasukan dari minyak.
Namun, Libya juga menghadapi persoalan politik dalam negeri, termasuk perpecahan pemerintahan, belum adanya anggaran negara yang terpadu, serta meningkatnya belanja pemerintah.
Akibatnya, pemerintah kesulitan menjaga kestabilan ekonomi meskipun Libya merupakan salah satu negara kaya minyak di Afrika.
Bolivia
Langkah serupa juga dilakukan Bolivia pada Juni 2026, tetapi dengan faktor yang sedikit berbeda.
Pemerintah Bolivia memutuskan mengakhiri kebijakan nilai tukar tetap (pegging) terhadap dolar AS yang telah berlaku selama sekitar 15 tahun.
Sebelumnya, kurs resmi boliviano dipertahankan di kisaran 6,86 hingga 6,96 per dolar AS sejak 2011.
Namun, semakin menipisnya cadangan devisa dan kelangkaan dolar membuat kebijakan tersebut sulit dipertahankan. Bahkan, di pasar tidak resmi, dolar AS sempat diperdagangkan mendekati 20 boliviano.
Pemerintah Bolivia akhirnya mengubah sistem nilai tukar menjadi lebih fleksibel. Bank sentral disana menetapkan kurs resmi sekitar 9,73 boliviano per dolar AS, yang mencerminkan penurunan nilai mata uang sekitar 30%.
Keputusan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Bolivia memperbaiki stabilitas ekonomi sekaligus membuka peluang bantuan pendanaan dari Dana Moneter Internasional (IMF).
Dari ketiga negara yang melakukan devaluasi di 2026 ini, terlihat bahwa devaluasi dapat dilakukan karena persoalan yang tidak sama. Irak dan Libya menghadapi tekanan terhadap pendapatan minyak, sedangkan Bolivia mengalami kesulitan mendapatkan dolar dan mempertahankan sistem kurs tetap.
Meski demikian, ketiganya menghadapi persoalan yang sama setelah nilai mata uang diturunkan, yaitu risiko kenaikan harga barang impor dan melemahnya daya beli masyarakat.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)