Utang AS Tembus Rp 712.000 Triliun, Naik Rp 1,6 Miliar per Detik
Jakarta, CNBC Indonesia - Utang pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya menembus US$40 triliun atau sekitar RP 712.000 triliun (US$1= Rp 17.800).
Data Departemen Keuangan AS menunjukkan total utang pemerintah mencapai US$40,047 triliun per 18 Agustus 2026. Jumlah tersebut naik dari US$37,209 triliun pada 19 Agustus 2025.
Dalam kurun hampir satu tahun, utang pemerintah AS bertambah sekitar US$2,839 triliun atau 7,63%.
Kenaikan tersebut melanjutkan tren pembengkakan utang dalam satu dekade terakhir. Pada Januari 2017, total utang pemerintah AS masih berada di sekitar US$19,95 triliun.
Kini, jumlahnya telah meningkat lebih dari dua kali lipat seiring besarnya belanja pemerintah, pemotongan pajak, serta kebutuhan pembiayaan selama dan setelah pandemi Covid-19.
Utang AS Bertambah US$90 Ribu Setiap Detik
Berdasarkan data Debt Dashboard Joint Economic Committee Kongres AS, pertambahan utang dalam setahun terakhir yakni sejak 19 Agustus 2025 hingga 18 Agustus 2026 mencapai rata-rata US$7,798 miliar per hari.
Jumlah tersebut setara dengan US$324,93 juta per jam, US$5,42 juta per menit, atau US$90.257,73 per detik atau sekitar Rp 1,6 miliar.
Utang pemerintah AS terbagi dalam dua kelompok utama, yaitu utang yang dimiliki publik dan utang antarlembaga pemerintah.
Sebagian besar kenaikan berasal dari utang yang dimiliki publik. Dalam periode tersebut, nilainya bertambah US$2,44 triliun.
Sementara itu, utang antarlembaga pemerintah meningkat sekitar US$391,32 miliar.
Adapun, utang yang dipegang publik mencapai US$32,266 triliun atau sekitar 81% dari keseluruhan kewajiban pemerintah AS.
Kelompok ini mencakup surat utang yang dimiliki investor individu, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, bank sentral, hingga pemerintah negara lain.
Sementara itu, utang antarlembaga pemerintah mencapai US$7,782 triliun atau sekitar 19%. Utang tersebut dimiliki oleh berbagai lembaga dan dana perwalian pemerintah AS, termasuk program jaminan sosial.
Surat utang pemerintah AS yang dimiliki publik terdiri atas beberapa jenis instrumen dengan jangka waktu berbeda.
Berdasarkan data Departemen Keuangan AS per Juli 2026, jumlahnya mencapai sekitar US$32,05 triliun.
Lebih dari separuh utang tersebut berbentuk Treasury notes, yaitu surat utang jangka menengah, dengan nilai US$16,17 triliun atau 50,45% dari keseluruhan.
Berikutnya terdapat Treasury bills senilai US$6,99 triliun atau 21,81%. Instrumen ini memiliki jangka waktu lebih pendek dan umumnya jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun.
Sementara itu, obligasi jangka panjang atau Treasury bonds mencapai US$5,48 triliun atau 17,09%.
Sisanya sebesar US$3,41 triliun atau 10,65% berada pada instrumen lainnya, termasuk obligasi yang memberikan perlindungan terhadap inflasi atau Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS).
Selain besarnya jumlah utang, pemerintah AS juga menghadapi tantangan dari jadwal jatuh tempo surat utangnya.
Berdasarkan data kuartal ketiga tahun fiskal 2026, sekitar 33% surat utang pemerintah AS yang dimiliki publik dan dapat diperdagangkan akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menyiapkan pembiayaan baru untuk melunasi atau menggantikan obligasi yang jatuh tempo.
Jika suku bunga meningkat, utang baru yang diterbitkan untuk menggantikan surat utang lama berpotensi membawa biaya bunga lebih tinggi.
Rata-rata jangka waktu jatuh tempo utang pemerintah AS berada di kisaran 71 bulan pada Juni 2026. Angka tersebut sedikit menurun dibandingkan Juni 2025 yang mencapai 72 bulan, tetapi masih lebih panjang daripada Juni 2021 yang tercatat 69 bulan.
Meski kebutuhan pembiayaan terus meningkat, permintaan terhadap surat utang AS masih terlihat cukup kuat dalam lelang.
Hal tersebut tercermin dari bid-to-cover ratio, yaitu perbandingan antara jumlah penawaran yang masuk dan jumlah obligasi yang dijual pemerintah.
Rasio di atas dua menunjukkan nilai penawaran yang masuk setidaknya dua kali lebih besar daripada surat utang yang ditawarkan.
Selain investor domestik, pemerintah AS juga bergantung pada permintaan dari luar negeri.
Data Treasury International Capital menunjukkan kepemilikan asing atas surat utang pemerintah AS mencapai US$9,299 triliun pada Juni 2026.
Jepang menjadi pemegang terbesar dengan kepemilikan US$1,117 triliun. Posisi berikutnya ditempati Inggris sebesar US$939,9 miliar dan China US$633,4 miliar.
Namun, total kepemilikan asing tersebut menurun sekitar US$72,1 miliar dibandingkan Mei 2026.
Jepang mengurangi kepemilikannya sekitar US$26,4 miliar, sementara China memangkas sekitar US$25,9 miliar.
Penurunan kepemilikan asing perlu diperhatikan karena pemerintah AS tetap harus mencari pembeli untuk surat utang baru sekaligus menggantikan obligasi yang akan jatuh tempo.
Mengapa Utang AS Terus Membengkak?
Pembengkakan utang terjadi ketika pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaannya. Selisih tersebut kemudian ditutup melalui penerbitan surat utang.
Pengeluaran pemerintah AS berada di kisaran US$7 triliun per tahun. Sekitar 60% di antaranya digunakan untuk berbagai program wajib, seperti jaminan sosial, Medicare, Medicaid, dan layanan bagi veteran.
Pengeluaran tersebut relatif sulit dikurangi karena berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan kewajiban pemerintah.
Kebutuhan pembiayaan juga meningkat selama pandemi Covid-19. Berbagai program bantuan dan pemulihan ekonomi menyumbang sekitar sepertiga dari kenaikan utang AS sejak 2017.
Di sisi penerimaan, kebijakan pemotongan pajak turut memperlebar defisit anggaran.
Pada Juli 2026 saja, defisit pemerintah AS mencapai US$432 miliar.
Semakin besar utang yang menumpuk, semakin besar pula biaya bunga yang harus dibayarkan.
Biaya bunga tahunan pemerintah AS kini berada di kisaran US$1,1 triliun.
Dalam 10 bulan pertama tahun fiskal 2026, pembayaran bunga bahkan telah melampaui pengeluaran untuk program Medicare. Posisi tersebut menjadikannya salah satu komponen terbesar dalam anggaran pemerintah AS, setelah jaminan sosial.
Kondisi tersebut menciptakan tekanan berulang terhadap anggaran. Pemerintah harus menerbitkan utang baru untuk membiayai defisit, sementara pembayaran bunga atas utang yang sudah ada terus membesar.
Yield Treasury Melonjak, Pemerintah AS Turun Tangan
Besarnya kebutuhan pembiayaan pemerintah mulai memengaruhi pasar obligasi.
Investor meminta imbal hasil lebih tinggi untuk menampung pasokan surat utang, terutama ketika inflasi masih menjadi perhatian dan penerbitan obligasi terus bertambah.
Yield US Treasury tenor 30 tahun sempat menembus sekitar 5,34% pada perdagangan Selasa (18/8/2026). Posisi tersebut menjadi yang tertinggi sejak 2007.
Yield US Treasury tenor 10 tahun juga naik hingga sekitar 4,739%.
Kenaikan yield menunjukkan harga obligasi sedang turun. Kondisi tersebut membuat pemerintah berpotensi menghadapi biaya pinjaman yang lebih tinggi ketika menerbitkan surat utang baru.
Merespons tekanan di pasar, Departemen Keuangan AS mengumumkan perluasan program pembelian kembali atau buyback obligasi pada Rabu (19/8/2026).
Nilai pembelian untuk obligasi dengan sisa tenor 10-20 tahun dan 20-30 tahun ditingkatkan dari maksimal US$2 miliar menjadi setidaknya US$4 miliar untuk setiap operasi.
Peningkatan tersebut dijadwalkan berlaku mulai 9 September hingga 4 November 2026.
Program ini menyasar obligasi yang sudah beredar dan relatif kurang likuid. Pembelian kembali diharapkan memperlancar perdagangan serta meredakan tekanan pada pasar obligasi jangka panjang.
Seletah pengumuman tersebut, imbal hasil obligasi pemerintah AS pun berhasil mengalami penurunan. Dilansir dari Refinitiv, pada perdagangan Kamis (20/8/2026) siang, yield US Treasury tenor 30 tahun turun menjadi sekitar 5,181%. Yield tenor 10 tahun juga mereda ke sekitar 4,637%.
Namun, langkah tersebut bukan pengurangan utang pemerintah secara permanen.
Departemen Keuangan AS dapat membiayai pembelian kembali menggunakan kas yang tersedia atau menyesuaikannya dengan penerbitan surat utang lain.
Program ini juga berbeda dengan pembelian obligasi oleh bank sentral atau quantitative easing. Fokus utamanya adalah menjaga kelancaran pasar, bukan memberikan stimulus moneter.
Dengan demikian, buyback dapat membantu meredakan tekanan jangka pendek, tetapi tidak menyelesaikan persoalan defisit anggaran dan besarnya kebutuhan pembiayaan pemerintah.
Tren Obligasi Negara Maju Tertekan
Tekanan di pasar obligasi tidak hanya terjadi di Amerika Serikat.
Di Eropa, yield obligasi pemerintah Jerman tenor 10 tahun sempat menyentuh 3,275%, posisi tertinggi dalam sekitar 15 tahun.
Yield tersebut kemudian turun ke sekitar 3,258% setelah pengumuman program buyback dari Departemen Keuangan AS membantu meredakan tekanan pasar global.
Sementara itu, yield obligasi pemerintah Prancis tenor 10 tahun sempat melampaui 4,13%, level tertinggi sejak 2008.
Kondisi serupa terjadi di Jepang. Yield Japanese Government Bond (JGB) tenor 10 tahun sempat mencapai 2,945% pada Selasa (18/8/2026), tertinggi sejak September 1996.
Posisi tersebut mendekati level psikologis 3%, yang menjadi perhatian karena Jepang memiliki beban utang pemerintah lebih dari dua kali ukuran perekonomiannya.
Kenaikan yield di berbagai negara maju didorong oleh kekhawatiran yang serupa, mulai dari inflasi yang bertahan tinggi, meningkatnya kebutuhan pembiayaan pemerintah, hingga besarnya pasokan surat utang.
Perang di Timur Tengah turut memperkuat tekanan setelah mendorong harga minyak kembali menembus US$90 per barel.
Energi yang lebih mahal berpotensi menjaga inflasi tetap tinggi dan mempersempit ruang bank sentral untuk menurunkan suku bunga.
Pada saat yang sama, pemerintah harus bersaing dengan perusahaan teknologi yang menerbitkan obligasi untuk membiayai pembangunan pusat data dan infrastruktur kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)