15 Kerajaan Tertua di Dunia yang Masih Bertahan, Berusia 2.600 Tahun

Jakarta, CNBC Indonesia - Saat sebagian besar negara di dunia memilih sistem republik, monarki belum benar-benar hilang.

Hingga kini, masih ada kurang dari 45 kerajaan yang tetap bertahan, meski sebagian besar rajanya tidak lagi memegang kendali penuh atas pemerintahan.

Beberapa bahkan telah berdiri jauh sebelum banyak negara modern lahir.

Dari Jepang hingga Kamboja, usia kerajaan-kerajaan ini mencapai ratusan, bahkan ribuan tahun, menjadikannya institusi politik tertua yang masih bertahan hingga sekarang.

 

(left to right) Members of the royal family: the Duke of Edinburgh, the Earl of Wessex, Lady Louise Windsor, Vice Admiral Sir Tim Laurence, the Duchess of Edinburgh, the Princess Royal, Princess Charlotte, the Princess of Wales, Prince Louis, the Prince of Wales, the King's Pages of Honour including Prince George, Lord Oliver Cholmondley, Nicholas Barclay, Ralph Tollemache, King Charles III and Queen Camilla, the Queen's Pages of Honour including Louis and Gus Lopes, Freddy Parker Bowles and Arthur Eliot, Lady in Attendance Annabel Eliot and Marchioness of Lansdowne, Princess Alexandra of Kent, the Duke of kent, the Duchess of Gloucester and the Duke of Gloucester, on the balcony of Buckingham Palace, London, to view a flypast by aircraft from the Royal Navy, Army Air Corps and Royal Air Force - including the Red Arrows, following the coronation. Picture date: Saturday May 6, 2023. (Photo by Owen Humphreys/PA Images via Getty Images) Foto: PA Images via Getty Images/Owen Humphreys - PA Images

Namun, menentukan usia sebuah monarki tidak selalu mudah. Banyak kerajaan bermula dari sejumlah wilayah kecil yang kemudian bersatu di bawah satu penguasa.

Karena itu, tahun pendirian maupun siapa raja pertama sering kali berbeda tergantung sumber sejarah yang digunakan.

Lima yang Paling Tua

Dari seluruh daftar tersebut, lima kerajaan teratas memiliki sejarah yang jauh melampaui usia sebagian besar negara modern.

Kekaisaran Jepang menjadi yang tertua.

Menurut tradisi, garis kekaisarannya dimulai pada 660 SM oleh Kaisar Jimmu.

Meski asal-usul awalnya banyak dikaitkan dengan legenda, Jepang tetap mengakui tanggal tersebut sebagai awal resmi berdirinya kekaisaran dan menjadikannya dinasti turun-temurun tertua yang masih bertahan.

In this photo provided by the Imperial Household Agency of Japan, Japan's Crown Prince Akishino, in orange robe, flanked by his wife Crown Princess Kiko, second from left, attends a ceremony for formally proclaims Akishino is the first in line to the Chrysanthemum Throne, with Emperor Naruhito, second from right, and Empress Masako, right, at the Imperial Palace in Tokyo, Sunday, Nov. 8, 2020. Akishisho, Naruhito's younger brother, was formally sworn in as first in line to the Chrysanthemum Throne in a traditional palace ritual that has been postponed for seven month and scaled down due to the coronavirus pandemic. (Imperial Household Agency of Japan via AP) Foto: Putra Mahkota Jepang Fumihito, yang lebih dikenal sebagai Pangeran Akishino mengikuti upacara penerus Tahta Krisan dalam sebuah upacara di Tokyo, Jepang Minggu, 8 November 2020. (Imperial Household Agency of Japan via AP)

 

Berdasarkan tradisi resmi Jepang, garis Kekaisaran Jepang dimulai pada 660 SM saat Kaisar Jimmu naik takhta. Dengan demikian, pada 2026 usia kekaisaran tersebut telah mencapai sekitar 2.685 tahun, menjadikannya monarki turun-temurun tertua di dunia yang masih bertahan.

Meski demikian, asal-usul awal kekaisaran masih menjadi perdebatan. Banyak sejarawan menilai sosok Kaisar Jimmu lebih bersifat legendaris karena bukti sejarah yang kuat baru muncul beberapa abad setelah periode tersebut. Namun, pemerintah Jepang tetap mengakui 660 SM sebagai awal resmi berdirinya garis kekaisaran yang terus berlanjut hingga sekarang.

Di posisi kedua ada Kerajaan Kamboja yang menelusuri monarkinya hingga tahun 68 M di bawah Ratu Soma. Berbeda dengan banyak kerajaan lain, raja Kamboja saat ini dipilih oleh Dewan Takhta Kerajaan, menjadikannya salah satu monarki elektif yang masih ada di dunia.

Kesultanan Oman berada di posisi berikutnya. Garis pemerintahannya ditelusuri sejak Imamah yang berdiri pada 751 M, sementara kesultanan modern lahir pada 1749 di bawah Dinasti Al Said. Hingga kini, Oman masih menjadi salah satu dari sedikit monarki absolut, di mana sultan memegang kewenangan politik yang luas.

INFOGRAFIS, Ritual Penobatan Kaisar Baru Jepang Foto: Infografis/Ritual Penobatan Kaisar Baru Jepang/Edward Ricardo

Kerajaan Maroko menyusul dengan sejarah sejak 788 M ketika Idriss I mendirikan negara Maroko pertama. Meski kini berbentuk monarki konstitusional, Raja Mohammed VI masih memiliki kewenangan penting, terutama dalam urusan militer, kebijakan luar negeri, dan agama.

Posisi kelima ditempati Monarki Britania Raya. Awal berdirinya masih menjadi perdebatan sejarah.

Sebagian sejarawan mengaitkannya dengan Alfred the Great pada 871, sementara lainnya menggunakan penaklukan William the Conqueror pada 1066 sebagai titik awal kerajaan Inggris modern. Meski kekuasaan politik raja kini bersifat konstitusional, keluarga kerajaan tetap menjadi salah satu simbol negara yang paling dikenal di dunia.

Yang Masih Memegang Kendali

Usia panjang tidak selalu berarti kekuasaan besar.

Mayoritas monarki yang masih bertahan saat ini berfungsi sebagai kepala negara seremonial. Jepang, Inggris, Swedia, Norwegia, Denmark, hingga Thailand sama-sama merupakan monarki konstitusional.

Pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh kabinet dan parlemen, sementara raja atau kaisar lebih banyak berperan sebagai simbol persatuan nasional.

Raja Thailand Maha Vajiralongkorn duduk selama upacara untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-71 di Grand Palace di Bangkok, Thailand, Jumat (28/7/2023). (Thailand Royal Household Bureau/Handout via REUTERS) Foto: Raja Thailand Maha Vajiralongkorn duduk selama upacara untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-71 di Grand Palace di Bangkok, Thailand, Jumat (28/7/2023). Thailand Royal Household Bureau/Handout via REUTERS)

Namun, beberapa monarki masih mempertahankan kewenangan politik yang jauh lebih luas, terutama dalam urusan pemerintahan, keamanan, maupun kebijakan negara.

Di antara yang paling menonjol adalah:

• Kesultanan Oman, di mana sultan masih memegang otoritas tertinggi sebagai kepala negara dan pemerintahan.

• Kesultanan Brunei, salah satu monarki absolut yang masih bertahan, dengan Sultan Hassanal Bolkiah memiliki kewenangan penuh atas pemerintahan.

• Kerajaan Maroko, yang meski berstatus monarki konstitusional, rajanya tetap memiliki wewenang penting, terutama dalam urusan militer, kebijakan luar negeri, dan agama.

• Kepangeranan Liechtenstein, salah satu pengecualian di Eropa karena pangerannya masih memiliki peran politik yang aktif dibanding banyak monarki konstitusional lain.

Ini menunjukkan bahwa monarki modern tidak memiliki satu bentuk yang sama. Sebagian hanya menjadi simbol negara, sementara sebagian lain masih menjadi pusat pengambilan keputusan.

Bertahan dengan Cara Berbeda

Yang membuat monarki bertahan bukan semata karena usianya.

Di banyak negara, institusi kerajaan telah berubah mengikuti perkembangan zaman. Inggris, Swedia, Norwegia, Denmark, Jepang, hingga Thailand mempertahankan keluarga kerajaan sebagai bagian dari identitas nasional, sementara pemerintahan dijalankan melalui sistem parlementer dan konstitusi.

Di negara lain, monarki tetap menjadi bagian penting dari struktur kekuasaan.

Sultan Brunei/ REUTERS/Ahim Rani Foto: Sultan Brunei Hassanal Bolkiah / REUTERS/Ahim Rani

Maroko, misalnya, memberi raja kewenangan yang luas di bidang agama, militer, dan hubungan luar negeri. Oman dan Brunei bahkan masih mempertahankan sistem monarki absolut, di mana sultan memegang otoritas tertinggi atas negara.

Ada pula model yang lebih unik. Kamboja kini menggunakan sistem monarki elektif, di mana raja dipilih oleh Dewan Takhta Kerajaan, bukan otomatis berdasarkan garis keturunan langsung. Andorra bahkan memiliki dua kepala negara sekaligus, yakni Uskup Urgell dan Presiden Prancis, yang bersama-sama menjabat sebagai co-princes.

Perbedaan itu memperlihatkan bahwa monarki bukan institusi yang statis. Agar tetap bertahan, banyak kerajaan justru beradaptasi dengan sistem politik, konstitusi, dan kebutuhan masyarakat di zamannya masing-masing.

(mae/mae) Add as a preferred
source on Google