Bongkar APBN Purbaya dalam 4 Bulan: Pajak, Utang Hingga MBG
Jakarta, CNBC Indonesia - Empat bulan pertama 2026 mulai memperlihatkan wajah APBN tahun ini. Penerimaan negara masih tumbuh, tetapi belanja pemerintah bergerak jauh lebih cepat.
Tekanan terlihat dari kebutuhan belanja yang besar, mulai dari program prioritas, subsidi, bantuan sosial, hingga transfer ke daerah. Di saat yang sama, pemerintah tetap harus menjaga penerimaan negara dan mengelola pembiayaan agar defisit tidak melebar terlalu jauh.
Ini terlihat dalam laporan APBN Kita yang dipaparkan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers pada Selasa (19/5/2026).
Pendapatan Negara: Pajak Tumbuh Double Digit
Dari sisi pendapatan, penerimaan pajak masih menjadi salah satu penopang utama APBN. Hingga 30 April 2026, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp646,3 triliun.
Angka tersebut setara 27,4% dari target APBN 2026. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak tumbuh 16,1% secara tahunan (year on year/yoy).
Kinerja ini menunjukkan aktivitas ekonomi masih bergerak, baik dari sisi korporasi, pekerja, maupun konsumsi masyarakat.
Jika dirinci, PPh Badan dan deposit PPh Badan mencapai Rp135,2 triliun, tumbuh 5,1%. Sementara itu, PPh Orang Pribadi dan PPh 21 mencapai Rp101,1 triliun, tumbuh lebih tinggi 25,1%.
Pos pajak lain juga masih mencatat kenaikan. PPh Final, PPh 22, dan PPh 26 mencapai Rp109,1 triliun, tumbuh 9,8%.
Adapun PPN dan PPnBM menjadi salah satu pos dengan pertumbuhan paling tinggi. Realisasinya mencapai Rp221,2 triliun, tumbuh 40,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kenaikan PPN dan PPnBM menjadi sinyal bahwa transaksi barang dan jasa masih berjalan. Pemerintah juga menyebut penerimaan pajak melanjutkan tren positif sejalan dengan aktivitas ekonomi dan semakin baiknya implementasi Coretax.
Selain pajak, pendapatan negara juga ditopang oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hingga April 2026, realisasi PNBP mencapai Rp171,3 triliun, setara 37,3% dari target APBN, dan tumbuh 11,6% yoy.
Kinerja PNBP ikut terbantu oleh pendapatan dari sumber daya alam, kementerian/lembaga, dan Badan Layanan Umum. Pemerintah mencatat PNBP tanpa dividen BUMN atau Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) tumbuh lebih tinggi, yakni 20,0% yoy.
MBG Bantu Dorong Belanja Pemerintah
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara hingga April 2026 mencapai Rp1.082,8 triliun. Angka ini setara 28,2% dari pagu APBN 2026 dan tumbuh 34,3% yoy.
Belanja pemerintah pusat menjadi pendorong utama, dengan realisasi Rp826,0 triliun. Nilainya tumbuh 51,1% yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Dari sisi penerima manfaat, program MBG telah menjangkau 61,96 juta penerima dengan dukungan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Rinciannya, penerima dari kelompok siswa mencapai 48,8 juta orang, sementara penerima non-siswa mencapai 13,2 juta orang.
Selain MBG, belanja K/L juga digunakan untuk pembayaran gaji dan THR, penyaluran bantuan sosial, belanja pendidikan, kesehatan, hingga program lain yang langsung menyentuh masyarakat.
Jika dilihat lebih rinci, belanja K/L juga terdorong oleh belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bansos. Realisasi belanja pegawai mencapai Rp126,9 triliun, tumbuh 24,4% yoy, terutama dipengaruhi pengangkatan ASN baru, pembayaran THR, serta akselerasi tunjangan pendidik non-PNS.
Sementara itu, belanja barang mencapai Rp164,2 triliun dan tumbuh sangat tinggi 130,0% yoy. Pos ini menjadi salah satu yang menonjol karena ikut menampung pelaksanaan MBG, Dana BOS, insentif biodiesel, pelayanan kesehatan, dan stabilisasi pangan.
Di luar belanja K/L, APBN juga tetap menjalankan fungsi sebagai bantalan bagi masyarakat. Realisasi subsidi dan kompensasi mencapai Rp153,1 triliun, setara 34,3% dari pagu APBN. Pos ini dipengaruhi fluktuasi harga minyak, nilai tukar rupiah, serta kebutuhan menjaga harga BBM, LPG, listrik, dan pupuk bersubsidi.
Transfer ke daerah atau TKD juga sudah tersalurkan Rp256,8 triliun, setara 37,1% dari pagu APBN. Meski secara tahunan turun tipis 1,0% yoy, persentase realisasinya terhadap pagu lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
 Foto: Kementerian Keuangan |
Pembiayaan Utang Capai Rp305 Triliun
Di sisi pembiayaan, APBN hingga April 2026 mencatat defisit Rp164,4 triliun atau setara 0,64% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Defisit tersebut menurun dibandingkan posisi akhir Maret 2026 yang tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93% terhadap PDB.Â
Untuk menutup kebutuhan anggaran, pemerintah merealisasikan pembiayaan sebesar Rp298,5 triliun. Angka ini setara 43,3% dari target APBN 2026 dan tumbuh 6,2% yoy.
Pembiayaan tersebut terutama berasal dari utang. Realisasi utang hingga April 2026 mencapai Rp305,5 triliun, atau 36,7% dari target APBN.
Sementara itu, pembiayaan non-utang justru tercatat -Rp7,0 triliun.Â
Keseimbangan primer masih mencatat surplus Rp28,0 triliun. Ini artinya pendapatan negara masih lebih besar dibandingkan belanja negara di luar pembayaran bunga utang.
Pemerintah menyebut pembiayaan APBN 2026 tetap dikelola secara hati-hati, terukur, dan memperhatikan likuiditas pemerintah serta dinamika pasar keuangan.
Dengan kondisi tersebut, utang masih menjadi instrumen penting untuk menjaga belanja negara tetap berjalan, terutama ketika pemerintah menjalankan berbagai program prioritas sejak awal tahun.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw) Add
as a preferred
source on Google