Harga Batu Bara Tiba-Tiba Kembali Membara
Jakarta, CNBC Indonesia - Harga batu bara sudah melampaui level US$ 140 per ton dan sedikit lagi bisa ke US$ 150 per ton, imbas dari perang yang makin panas di Timur Tengah.
Merujuk data Refinitiv, pada penutupan Jumat pekan lalu (27/3/2026), harga batu bara acuan ICE Newcastle bertengger di US$ 143,85 per ton, dalam sehari naik 1,30% menandai kenaikan selama dua hari beruntun, serta menyentuh posisi tertinggi sejak Oktober 2024.
Sejak awal tahun, harga batu bara sudah terbang lebih dari 35%, menjadikan tahun ini sebagai periode keemasan batu bara setelah tiga tahun turun terus.
Alasan dibalik kenaikan harga batu bara tidak lepas dari dua faktor yaitu supply (pasokan) dan demand (permintaan).
Tekanan Pasokan dari Indonesia
Dari sisi pasokan, sejak awal tahun, batu bara memang cukup ketat, salah satunya dipicu oleh rencana pemerintah Indonesia untuk memangkas produksi.
Pemerintah sempat menetapkan target produksi nasional tahun 2026 sebesar 600 juta ton, turun sekitar 190 juta ton atau hampir 24% dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai 790 juta ton.
Namun dalam perkembangannya, hingga 27 Maret 2026, Kementerian ESDM baru menyetujui RKAB dengan total volume produksi sekitar 580 juta ton. Artinya, secara aktual potensi pasokan yang masuk ke pasar bisa lebih rendah dari target awal, sehingga memperkuat sentimen supply ketat.
Meski demikian, pemerintah juga membuka ruang fleksibilitas. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan akan ada relaksasi kuota produksi yang disesuaikan dengan kondisi pasar.
Jika harga batu bara global terus menguat, kuota produksi berpotensi ditambah kembali guna mengoptimalkan penerimaan negara. Hal ini membuat sisi suplai menjadi dinamis, namun tetap cenderung ketat dalam jangka pendek.
Di saat yang sama, pemerintah juga memperketat kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk memastikan ketahanan energi dalam negeri.
Target DMO tahun 2026 ditetapkan sebesar 247,9 juta ton, dengan rencana kenaikan porsi wajib pasok domestik dari sebelumnya 25% menjadi di atas 30%. Kenaikan ini sejalan dengan turunnya total produksi nasional, sehingga porsi batu bara yang bisa diekspor menjadi semakin terbatas.
Permintaan Naik Sebagai Substitusi Minyak dan Gas
Di sisi lain, dari permintaan untuk batu bara juga kian meningkat imbas dari perang di Timur Tengah yang memanas telah menjalar sampai krisis LNG.
Awal mula-nya terjadi di Qatar, akibat serangan drone/rudal dari Iran menghantam kawasan Ras Laffan Industrial City, yaitu kompleks LNG terbesar di dunia. Fasilitas ini merupakan jantung produksi LNG global karena menampung belasan train (unit pemrosesan gas cair).
Serangan tersebut merusak komponen krusial seperti cold box (sistem pendingin gas), yang menyebabkan beberapa unit produksi harus dihentikan. Akibatnya, kapasitas ekspor LNG Qatar langsung turun signifikan.
Dalam kondisi ini, perusahaan energi negara, QatarEnergy, terpaksa menetapkan status force majeure pada kontrak LNG mereka.
Masalah tidak berhenti di sisi produksi. Situasi makin memburuk ketika Iran meningkatkan tekanan di kawasan Teluk, termasuk ancaman terhadap jalur pelayaran energi.
Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20% perdagangan LNG dunia, menjadi titik risiko utama. Dengan meningkatnya ancaman militer, banyak kapal tanker memilih menunda atau menghentikan pengiriman karena risiko keamanan.
Oleh karena itu, permintaan akan batu bara dinilai masih akan tinggi sebagai substitusi LNG.
Salah satu contoh paling jelas datang dari Jepang. Di tengah ketidakpastian pasokan LNG, Jepang mulai memberi sinyal untuk meningkatkan utilisasi pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) guna mengamankan kebutuhan listrik domestik.
Hal serupa juga terjadi di China, yang selama ini dikenal sebagai konsumen batu bara terbesar dunia. China cenderung meningkatkan konsumsi batu bara domestik untuk menjaga ketahanan energi, terutama ketika harga gas global menjadi terlalu volatil dan mahal.
Di sisi lain, negara-negara Eropa yang sebelumnya sangat bergantung pada gas juga mulai kembali membuka ruang penggunaan batu bara sebagai sumber energi alternatif, meskipun bertentangan dengan agenda transisi energi mereka.
Dunia Balik ke Batu Bara
Harga batu bara melonjak seteah banyak negara kembali menggunakan pasir hitam sebagai pengganti harga minyak.
India menunda rencana untuk mengoperasikan pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) pada tingkat output yang lebih rendah saat produksi listrik tenaga surya mencapai puncaknya. Penundaan ini disebabkan oleh ketidakpastian mengenai skema kompensasi bagi PLTU yang harus beroperasi pada level minimum.
India, yang masih bergantung pada batu bara untuk sekitar 60% pembangkitan listriknya, telah mencatat pertumbuhan pesat kapasitas tenaga surya dalam beberapa tahun terakhir dan berencana meningkatkan kapasitas tersebut hingga empat kali lipat pada 2035.
Seiring upaya meningkatkan kontribusi energi surya dalam bauran listrik, pemerintah mempertimbangkan untuk mengurangi output PLTU melalui skema fleksibilitas batu bara (coal flexibility plan).
Namun, PLTU perlu mendapatkan kompensasi jika tingkat utilisasi mereka diturunkan dari 55% menjadi 40%. Hingga kini, pemerintah belum menemukan mekanisme yang tepat. Di sisi lain, industri juga mengkhawatirkan aspek keselamatan operasional pada level rendah tersebut, serta investasi tambahan yang diperlukan untuk mengubah PLTU menjadi fasilitas pembangkit fleksibel.
Akibatnya, India menunda rencana "flexible coal" selama satu tahun, karena belum ada regulasi terkait kompensasi retrofit dan biaya pemeliharaan jika PLTU dipaksa beroperasi di tingkat utilisasi 40%.
Sementara itu, Jepang mempertimbangkan untuk meningkatkan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara di tengah krisis pasokan gas alam cair (LNG) yang menyebabkan lonjakan harga.
Â
Menurut proposal dari kementerian ekonomi, batas utilisasi 50% untuk PLTU kemungkinan akan dihapus pada tahun fiskal baru yang dimulai April. Langkah ini berpotensi mengurangi konsumsi LNG hingga 500.000 ton per tahun. Sebagai perbandingan, Jepang mengimpor sekitar 4 juta ton LNG per tahun dari Timur Tengah.
Jumlah tersebut juga setara dengan cadangan LNG yang saat ini dimiliki Jepang. Negara ini merupakan importir LNG terbesar kedua di dunia karena keterbatasan sumber daya energi domestik.
Di Eropa, Jerman juga tengah mempertimbangkan untuk mengaktifkan kembali PLTU dari status cadangan guna menekan harga energi yang meningkat sejak konflik Timur Tengah.
Anggota parlemen dari partai konservatif Kanselir Friedrich Merz bersama mitra koalisi dari Partai Sosial Demokrat menyepakati langkah ini sebagai bagian dari paket kebijakan energi.
Meskipun Jerman berencana menghentikan penggunaan batu bara pada 2038, langkah ini menunjukkan bahwa ekonomi terbesar Eropa tersebut masih mungkin kembali bergantung pada energi fosil dalam situasi krisis.
Â
Sanggahan : Artikel ini adalah produk jurnalistik berupa pandangan CNBC Indonesia Research. Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investor terkait. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(mae/mae) Add
as a preferred
source on Google