Jepang Serius Dengarkan Keinginan Anak-Anak dalam Buat Kebijakan

Jakarta, CNBC Indonesia- Politikus Jepang semakin mendengarkan aspirasi dan keinginan generasi muda, termasuk anak-anak.

Jumlah anak di Jepang terus menyusut. Per 1 April 2025, populasi penduduk berusia di bawah 15 tahun tercatat 13,7 juta jiwa, turun 350 ribu dibanding tahun sebelumnya.

Angka ini setara 11,1% dari total populasi dan menjadi yang terendah sejak pencatatan modern dimulai pada 1950, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang.

Sejak 1982, jumlah anak di Jepang turun tanpa jeda selama 44 tahun berturut-turut. Dalam periode yang sama, populasi lansia berusia 65 tahun ke atas membengkak menjadi 36,2 juta orang atau 29,3% dari total penduduk. Rasio tersebut menempatkan jumlah lansia sekitar 2,7 kali lebih besar dibanding anak-anak.

Foto: Nippon.com Populasi Anak Jepang

Suara Anak Makin Didengar

Di tengah tekanan demografi itu, pemerintah daerah Jepang mulai mengubah cara menyusun kebijakan anak. Survei Children and Families Agency menunjukkan lebih dari 60% pemerintah prefektur dan kota/kabupaten telah melibatkan anak dan remaja dalam proses perumusan kebijakan sepanjang tahun fiskal 2024. Seluruh 47 prefektur tercatat ikut serta, bersama 1.111 pemerintah kota dan kabupaten.

Pendekatan yang digunakan bervariasi. Pemerintah daerah menggelar diskusi langsung, sesi kelompok kecil, hingga percakapan daring untuk menyerap pandangan anak. Konsultasi difokuskan pada kebijakan yang berkaitan langsung dengan kehidupan anak dan pengasuhan, mulai dari lingkungan belajar hingga layanan sosial.

Sebagian daerah memperluas jangkauan partisipasi. Sebanyak 341 pemerintah daerah secara khusus mengumpulkan pandangan anak penyandang disabilitas serta anak yang tidak bersekolah, kelompok yang selama ini jarang terlibat dalam mekanisme kebijakan formal. Upaya ini dilakukan seiring kesadaran bahwa kelompok tersebut terdampak langsung oleh kebijakan daerah, meski akses mereka terhadap ruang konsultasi publik terbatas.

Baca: China Mau Dongkrak Populasi, Kondom hingga Pil KB Kena Pajak Tinggi

Namun, pelaksanaan kebijakan partisipatif ini masih menghadapi hambatan struktural. Pemerintah daerah mengakui keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pengalaman aparatur dalam berinteraksi dengan anak, serta kesulitan menemukan peserta yang bersedia dan mampu mengikuti proses konsultasi secara berkelanjutan.

Tantangan ini muncul bersamaan dengan realitas demografi yang semakin sempit di sisi anak usia dini. Data menunjukkan kelompok usia 12-14 tahun menjadi yang terbesar dengan 3,1 juta jiwa, sementara jumlah anak usia 0-2 tahun hanya 2,2 juta. Pola ini menandakan basis generasi berikutnya semakin kecil dari tahun ke tahun.

Ketimpangan usia juga tampak secara geografis. Okinawa mencatat proporsi anak tertinggi sebesar 15,8%, sementara Akita berada di posisi terendah dengan 8,8%. Secara umum, wilayah barat Jepang memiliki persentase anak lebih tinggi dibanding wilayah timur, memperlihatkan perbedaan tekanan demografi antarwilayah.

Di tingkat global, posisi Jepang semakin ekstrem. Menurut United Nations Demographic Yearbook, Jepang memiliki persentase anak terendah kedua di antara negara berpopulasi di atas 40 juta jiwa, hanya berada di atas Korea Selatan. Italia dan Spanyol berada di bawah Jepang dalam daftar tersebut.

Menghadapi kondisi ini, Children and Families Agency berencana memperkuat peran pemerintah pusat mulai tahun fiskal 2026. Fokusnya pada peningkatan pemahaman kepala daerah mengenai pentingnya suara anak dalam kebijakan publik, serta penyebaran praktik yang dinilai berjalan efektif di tingkat lokal.

Pemerintah pusat juga menyiapkan forum berbagi bagi anak dan remaja yang terlibat dalam dewan anak di daerah. Langkah ini diarahkan untuk menjaga kesinambungan partisipasi, di tengah kenyataan bahwa kelompok anak sebagai basis demografi Jepang semakin menyempit.

Dalam konteks populasi yang menua cepat, upaya mendengarkan suara anak menjadi bagian dari penyesuaian tata kelola sosial.

CNBC Indonesia Research

(emb/emb)