Rupiah Lewati Level Krisis 98, Apa Dampak ke RI? Ini Analisanya!
Jakarta, CNBC Indonesia - Nilai tukar rupiah baru saja mencetak rekor penutupan terlemah sepanjang sejarah yang tentunya memilik dampak ataupun risiko bagi Indonesia.
Mengacu data Refinitiv, pada perdagangan Kamis (15/1/2026) rupiah ditutup melemah 0,15% ke level Rp16.880/US$. Posisi ini melampaui rekor sebelumnya pada 24 April 2025, ketika rupiah ditutup di Rp16.865/US$.
Rekor ini sekaligus mempertegas bahwa tekanan terhadap rupiah masih berlanjut di awal 2026. Dari total 10 hari perdagangan sepanjang tahun berjalan, rupiah hanya mampu menguat satu kali, sementara sisanya tertekan oleh penguatan dolar AS. Alhasil, secara year to date (YtD) rupiah telah melemah 1,26% terhadap greenback.
Tren pelemahan ini membawa sejumlah konsekuensi bagi perekonomian, mulai dari meningkatnya beban impor termasuk impor energi, hingga tekanan inflasi yang berujung pada penurunan daya beli masyarakat.
Risiko dari Pelemahan Nilai Tukar Rupiah
1. Barang Impor Makin Mahal, Inflasi Bisa Terdorong
Pelemahan rupiah paling cepat terasa lewat inflasi impor. Indonesia masih sangat bergantung pada barang dari luar negeri untuk menopang aktivitas produksi, mulai dari bahan baku industri hingga barang modal.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sepanjang Januari-November 2025, struktur impor Indonesia masih didominasi oleh bahan baku atau barang penolong yang mencapai 70,27% dari total impor.
Komposisi ini menunjukkan bahwa pelemahan rupiah akan lebih cepat menekan biaya produksi.
Ketika rupiah melemah, harga barang impor otomatis lebih mahal dalam rupiah karena transaksi dilakukan dalam dolar AS.
Biaya bahan baku dan komponen meningkat, mendorong produsen menyesuaikan harga jual untuk menjaga margin keuntungan.
Akibatnya, kenaikan kurs dolar dapat memicu inflasi secara bertahap, terutama pada sektor manufaktur yang memiliki ketergantungan impor tinggi. Tekanan ini disebut sebagai imported inflation, yaitu inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang impor karena pelemahan mata uang domestik.
2. Tekanan pada APBN
Nilai tukar rupiah juga memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan fiskal negara. Ketika rupiah melemah, nilai pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri pemerintah akan membengkak dalam rupiah.
Berdasarkan data Bank Indonesia, total utang luar negeri (ULN) Indonesia pada November 2025 mencapai US$423,8 miliar, dengan US$268,09 miliar atau sekitar 36,7% di antaranya berbentuk utang dalam denominasi dolar AS. Perlu dicatat bahwa angka tersebut merupakan gabungan antara utang pemerintah dan sektor swasta.
Selain pembiayaan utang, tekanan juga muncul dari sisi energi. Harga minyak mentah dunia dan impor BBM dihitung dalam dolar, sehingga setiap pelemahan rupiah langsung menaikkan biaya pengadaan dalam rupiah.
Hal ini berpotensi memperlebar defisit anggaran melalui kenaikan beban subsidi dan kompensasi energi. Pemerintah bisa menahan kenaikan harga BBM untuk menjaga daya beli, tetapi konsekuensinya adalah beban fiskal yang semakin berat.
Di sisi lain, penerimaan negara dari ekspor komoditas dan PNBP migas bisa meningkat karena dikonversi ke rupiah yang lebih besar, namun tambahan tersebut sering kali tidak cukup menutup lonjakan beban di sisi belanja.
3. Dunia Usaha Waspada
Bagi dunia usaha, dampak pelemahan rupiah sangat bergantung pada struktur bisnis masing-masing.
Perusahaan manufaktur yang banyak mengandalkan bahan baku impor, seperti otomotif, elektronik, dan farmasi, biasanya akan mengalami kenaikan biaya produksi yang signifikan.
Sementara itu, perusahaan dengan utang dalam dolar tanpa lindung nilai (hedging) menghadapi risiko yang lebih berat karena nilai cicilan dan pokok utang melonjak dalam rupiah. Situasi ini tidak hanya menekan margin keuntungan, tetapi juga dapat memunculkan rugi selisih kurs di laporan keuangan.
Sebaliknya, eksportir komoditas seperti CPO, batubara, dan nikel justru bisa diuntungkan karena pendapatan mereka dalam dolar bernilai lebih besar saat ditukar ke rupiah.
Namun, keuntungan bersih tetap bergantung pada keseimbangan antara pendapatan ekspor dan biaya produksi, terutama jika sebagian biaya tetap dalam bentuk impor.
Dari sisi perbankan, kenaikan biaya usaha dan pelemahan laba debitur bisa meningkatkan risiko kredit bermasalah (NPL), terutama pada sektor-sektor yang paling terpapar fluktuasi kurs dan biaya impor.
4. Rupiah Tertekan, Ruang Turunkan Suku Bunga Menyempit
Saat rupiah melemah, Bank Indonesia biasanya akan lebih fokus menjaga agar nilai tukar tidak jatuh lebih dalam. Ini membuat ruang untuk menurunkan suku bunga jadi lebih sempit. Apalagi, BI sudah memangkas suku bunga cukup agresif sepanjang 2025, total 125 basis poin sampai BI-Rate turun ke 4,75%.
Karena pemangkasan suku bunga sudah banyak dilakukan pada 2025, peluang pemangkasan lanjutan pada 2026 jadi lebih kecil, terutama ketika rupiah sedang tertekan. Alasannya sederhana, kalau suku bunga diturunkan lagi saat rupiah melemah, aset rupiah bisa terlihat kurang menarik bagi investor, sehingga aliran dana lebih mudah keluar dan rupiah bisa makin goyah.
Dampaknya, suku bunga kredit di dalam negeri bisa lebih lama bertahan tinggi. Biaya pinjaman untuk usaha dan rumah tangga juga jadi tidak cepat turun. Ujungnya, orang cenderung menahan belanja besar dan perusahaan lebih hati-hati ekspansi, sehingga laju pertumbuhan ekonomi bisa ikut melambat.
5. Daya Beli Masyarakat Terancam
Pada akhirnya, pelemahan rupiah akan terasa di level rumah tangga melalui kenaikan harga barang dan jasa. Ketika biaya impor dan biaya energi naik, harga kebutuhan pokok dan barang konsumsi pun ikut meningkat.
Jika tekanan kurs sampai memperbesar biaya pengadaan BBM, efeknya bisa lebih luas lagi karena harga BBM yang naik akan mendorong ongkos transportasi dan logistik meningkat. Rantai efeknya berlanjut ke biaya produksi dan harga barang di pasar, sehingga daya beli masyarakat menurun.
Dalam kondisi seperti ini, masyarakat cenderung menahan konsumsi karena harga naik sementara pendapatan tetap.
Akibatnya, pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Meski pelemahan rupiah dapat memberikan sedikit keuntungan pada sektor pariwisata karena Indonesia menjadi lebih murah bagi wisatawan asing, namun manfaatnya belum cukup besar untuk mengimbangi tekanan inflasi dan penurunan kesejahteraan masyarakat yang muncul di sisi lain.
Sanggahan: Artikel ini adalah produk jurnalistik berupa pandangan CNBC Indonesia Research. Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investasi terkait. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)