Duel Elit Penguasa Dolar: Trump vs Powell, Dunia Jadi Korban
Jakarta, CNBC Indonesia - Perselisihan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Ketua Bank Sentral AS (Federal Reserve/The Fed) Jerome Powell kembali memanas.
Situasi ini mencuat setelah Jerome Powell dalam pidatonya pada Minggu (11/1/2026) mengungkapkan bahwa Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah membuka penyelidikan pidana terhadap dirinya. Penyelidikan tersebut terkait dugaan menyesatkan Kongres AS mengenai proyek renovasi gedung di kantor pusat The Fed.
Powell menegaskan bahwa langkah hukum tersebut tidak berkaitan dengan substansi proyek renovasi maupun fungsi pengawasan Kongres.
"Ancaman tuntutan pidana ini merupakan konsekuensi dari keputusan Federal Reserve dalam menetapkan suku bunga berdasarkan penilaian terbaik kami tentang apa yang akan melayani kepentingan publik, bukan dengan mengikuti preferensi Presiden," ujar Powell dalam pidatonya.
Langkah tersebut sekaligus menandai eskalasi tekanan dari Presiden Trump terhadap lembaga bank sentral independen yang memiliki peran krusial dalam perekonomian AS, khususnya melalui penetapan kebijakan suku bunga.
Trump selama ini berulang kali menyatakan bahwa suku bunga acuan The Fed seharusnya bisa diturunkan lebih agresif. Dia juga menilai Powell kerap terlambat dan tidak cukup cepat dalam memangkas suku bunga.
Meski Gedung Putih menyebut Trump tidak memerintahkan langsung penyelidikan tersebut, Trump yang sebelumnya beberapa kali mengancam akan memecat Powell kembali menyerukan agar Powell mengundurkan diri. Trump juga menyatakan Powell seharusnya menghadapi konsekuensi hukum terkait pembengkakan biaya proyek renovasi tersebut.
Trump kembali melontarkan ancaman gugatan hukum terhadap Powell dengan tuduhan ketidakmampuan berat (gross incompetence). Ancaman itu disampaikan Trump pada Senin (29/12/2025), dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, setelah pertemuan mereka di Mar-a-Lago.
"Kami sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan terhadap Powell atas ketidakmampuan," ujar Trump.
Trump menyoroti proyek renovasi kantor pusat Federal Reserve yang menurut klaimnya akan menelan biaya lebih dari US$4 miliar. Sebelumnya, Gedung Putih telah mengkritik proyek tersebut yang diproyeksikan menelan biaya sekitar US$2,5 miliar.
"Monumen yang indah bisa dibangun dengan biaya jauh lebih kecil. Jadi kami mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan atas apa yang disebut sebagai ketidakmampuan berat-itu adalah ketidakmampuan berat Powell. Proyek itu adalah gagasannya. Orang itu memang tidak kompeten," kata Trump.
Proyek Renovasi Gedung Bank Sentral AS
Proyek renovasi ini adalah rencana perbaikan dua gedung bersejarah di kantor pusat The Fed di Washington. Renovasi dilakukan dalam skema proyek multi-tahun, yang pada awalnya dianggarkan sebesar US$1,9 miliar. Namun, dalam perjalanannya, biaya proyek tersebut membengkak menjadi sekitar US$2,5 miliar.
Pembengkakan biaya itu dikaitkan dengan beberapa faktor utama. Pertama, biaya tenaga kerja dan material yang meningkat lebih tinggi dari perkiraan awal. Kenaikan komponen biaya ini membuat kebutuhan dana proyek bertambah seiring progres pekerjaan.
Kedua, adanya perubahan desain yang terjadi di tengah proses, yang pada praktiknya kerap berdampak pada penyesuaian kontrak, kebutuhan material, serta penambahan pekerjaan tertentu.
Ketiga, proyek turut menghadapi persoalan yang tidak terduga, yakni temuan kontaminasi asbes dan timbal, yang menuntut penanganan khusus karena menyangkut aspek keselamatan.
Presiden AS Donald Trump menuduh Jerome Powell melakukan salah kelola dan mengisyaratkan adanya potensi penipuan, meski Trump tidak memberikan bukti. Selain itu, Gedung Putih juga mengkritik proyek tersebut sebagai berlebihan, dengan klaim adanya fitur-fitur mewah seperti lift VIP dan marmer premium.
Powell membantah narasi tersebut. Dia menyatakan klaim mengenai unsur kemewahan itu tidak akurat, sekaligus menegaskan bahwa pekerjaan renovasi diperlukan untuk menghilangkan material berbahaya dalam konteks ini terkait penanganan asbes dan timbal.
Sejarah Perselisihan Trump Vs Powell
Perselisihan antara Donald Trump dan Jerome Powell menjadi salah satu episode paling dramatis dalam sejarah hubungan antara Presiden AS dan Ketua TheFed Meski Powell ditunjuk langsung oleh Trump, keduanya justru terlibat dalam perang terbuka yang mengguncang pasar keuangan global antara 2018 hingga awal pandemi.
Sebagai catatan, Jerome Powell resmi dilantik sebagai Ketua The Fed, menggantikan Janet Yellen. Penunjukan ini berasal dari Trump sendiri, namun hubungan keduanya mulai memburuk saat kebijakan The Fed tak sejalan dengan keinginan Trump.
Trump mulai melancarkan kritik terbuka karena The Fed terus menaikkan suku bunga. Pada Desember 2018, Powell menaikkan suku bunga untuk keempat kalinya dalam setahun - langkah yang dianggap Trump sebagai ancaman bagi ekonomi dan pasar saham.Trump pun menyebut: "The Fed has gone crazy."
Tensi antara Trump dengan Powell, kembali menjadi sorotan dan kali ini lebih dari sekedar perselisihan politik pada Juli tahun ini. Perseteruan ini memiliki implikasi nyata bagi kebijakan moneter, stabilitas pasar, dan kepercayaan investor.
Ketegangan antara Donald Trump dan Jerome Powell sudah dimulai jauh di era perdana kepresidenan Trump. Senat AS menyetujui penunjukanPowell sebagai gubernur bank sentra AS, Federal Reserve, pada 23 Januari 2018.
Powell ditunjuk langsung oleh Trump sebagai Ketua The Federal Reserve (The Fed) pada 2018, saat Trump menjalani masa jabatan pertamanya sebagai Presiden Amerika Serikat.
Jika ditelusuri sejak awal penunjukan hingga Januari 2026 maka perselisihan keduanya sudah mencuat berkali-kali.
Konflik mulai mencuat ketika Powell menaikkan suku bunga acuan The Fed, langkah yang dianggap Trump sebagai hal yang bertentangan dengan agendanya yang berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi AS. Sejak saat itu, Trump mulai secara terbuka melontarkan kritik terhadap Powell.
Trump bahkan sempat menyarankan agar Powell diberhentikan dari jabatannya. Itu merupakan sebuah usulan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap seorang pimpinan bank sentral AS.
Melalui media sosial dan berbagai wawancara televisi, Trump menuduh kebijakan moneter The Fed justru menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Trump kemudian mendesak agar suku bunga diturunkan ke level yang lebih rendah guna mendorong pasar dan memperkuat ekonomi domestik.
Powell pun merespons tekanan tersebut dengan menegaskan komitmen The Fed terhadap independensinya. Powell menyatakan bahwa semua kebijakan yang diambil telah berbasis pada data ekonomi yang tersedia, bukan atas dasar tekanan politik.
Ketegangan kembali memuncak pada April 2025 lebih tepatnya 16 April, Powell memperingatkan bahwa kebijakan tarif baru yang diusulkan oleh Trump berpotensi menyebabkan stagflasi, situasi di mana terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan lonjakan inflasi.
Menurut Powell, kondisi ini akan semakin menyulitkan tugas The Fed dalam menurunkan inflasi sekaligus menjaga penciptaan lapangan kerja.
Dampak ke Dunia
Perselisihan antara Donald Trump dan Jerome Powell bukan sekadar drama politik Amerika Serikat. Konflik terbuka antara Gedung Putih dan bank sentral AS itu telah menjadi sumber ketidakpastian baru yang mengguncang pasar keuangan global, mulai dari saham, nilai tukar, hingga emas.
Perselisihan Trump vs Powell berdampak global karena The Fed berada di pusat gravitasi sistem keuangan dunia. Campuran antara tekanan politik dan kebijakan suku bunga menjadi kombinasi yang paling ditakuti pasar.
The Fed adalah pengendali dolar AS di seluruh dunia sementara Trump adalah penguasa ekonomi AS yang secara tidak langsung berperan besar ke dolar AS.
Pasar global sangat bergantung pada independensi The Fed dalam menetapkan kebijakan suku bunga. Ketika presiden AS secara terbuka menekan atau mengintimidasi ketua bank sentral, investor mulai meragukan objektivitas kebijakan moneter. Risiko politisasi suku bunga meningkat, mendorong lonjakan ketidakpastian global. Dampaknya langsung terasa pada meningkatnya volatilitas pasar saham dan obligasi.
The Fed selama ini menjadi jangkar utama nilai dolar AS. Ketika independensinya dipertanyakan, dolar bisa bergerak ekstrem karena kekhawatiran inflasi dan kebijakan politis, atau justru menguat sementara akibat flight to safety. Bagi negara berkembang, kondisi ini membuat mata uang semakin rentan tertekan dan memperberat beban utang berbasis dolar.
Bagi negara berkembang seperti Indonesia, dampaknya terasa melalui arus modal asing yang lebih mudah keluar-masuk. Pasar obligasi dan nilai tukar menjadi lebih volatil, memaksa bank sentral domestik bersikap lebih defensif. Gejolak ini kerap terjadi bukan karena memburuknya fundamental domestik, melainkan akibat dinamika politik AS.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)