Garis Kemiskinan Papua Pegunungan Paling Tinggi se-RI, Tembus Rp1 Juta

Jakarta, CNBC Indonesia - Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan garis kemiskinan tertinggi di Indonesia, mengalahkan garis kemiskinan kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya.

Garis kemiskinan adalah ambang batas pendapatan yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang atau rumah tangga dianggap miskin secara ekonomi.

Garis kemiskinan provinsi ditetapkan berbeda-beda sesuai dengan biaya hidup di tiap daerah, mengingat setiap provinsi memiliki harga barang dan jasa yang berbeda. Misalnya, harga beras, transportasi, atau sewa tempat tinggal di kota metropolitan seperti Jakarta tentu lebih tinggi dibanding daerah lain seperti di Yogyakarta.

Provinsi dengan tingkat upah dan penghasilan lebih tinggi biasanya memiliki standar hidup yang lebih tinggi, sehingga garis kemiskinan mereka juga lebih tinggi. Upah yang tinggi biasanya juga berkaitan erat dengan biaya hidup yang tinggi. 
Daerah dengan biaya hidup tinggi biasanya akan memiliki upah yang tinggi pula.

Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung garis kemiskinan secara lokal di setiap wilayah kabupaten/kota dengan memperhatikan garis kemiskinan makanan yang menentukan 73% komponen, di hitung dari kebutuhan energi minimal 2.100 kkal per kapita per hari dan garis kemiskinan non-makanan yang menentukan 27% komponen, terdiri dari kebutuhan sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

BPS menetapkan garis kemiskinan nasional sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan pada Maret 2025.

Berikut adalah daftar 10 provinsi dengan garis kemiskinan tertinggi di Indonesia, menurut data BPS per Maret 2025:

Garis Kemiskinan (GK) di Provinsi Papua Pegunungan menjadi yang tertinggi di Indonesia. Rilis garis kemiskinan terbaru menetapkan besaran GK di provinsi tersebut adalah Rp1.132.178. Jika angka ini dikalikan empat, maka akan didapatkan GK per rumah tangga (keluarga) sebesar Rp5.015.549.

GK Maret 2025 mengalami kenaikan tipis dibandingkan GK di bulan Maret 2025 yang sebesar Rp1.079.160.

Besaran ini ditetapkan berdasarkan biaya hidup yang mahal, akibat harga-harga barang yang jauh lebih tinggi dibanding provinsi lain, misalnya di Pulau Jawa. Keterbatasan infrastruktur menyebabkan biaya logistik menjadi lebih mahal, menaikkan harga barang di sana.

Papua Pegunungan adalah wilayah pegunungan terisolasi di pedalaman Papua. Karena minimnya akses jalan darat, distribusi logistik sangat mahal-bahkan banyak kebutuhan pokok harus dikirim lewat pesawat kecil atau helikopter.

Meskipun memiliki GK tertinggi, Papua Pegunungan juga merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Sebanyak 30,03% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan.

Fakta ini mencerminkan biaya hidup yang memang sangat tinggi, yang tidak diiringi oleh kenaikan pendapatan, perbaikan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kemampuan daya beli penduduk di daerah terpencil tersebut.

Provinsi yang memuncaki daftar mayoritas berada di luar Pulau Jawa. Di posisi kedua ada Bangka Belitung dengan GK sebesar Rp956.833, kemudian Kalimantan Utara sebesar Rp884.970 dan Kalimantan Timur sebesar 866.193 di posisi ketiga dan keempat.

DKI Jakarta yang memiliki UMR tertinggi keempat di Indonesia sebesar sebesar Rp5.397.761 memiliki GK sebesar Rp852.768, tertinggi ke-lima dalam daftar. Provinsi ini adalah satu-satunya provinsi dari Pulau Jawa yang masuk ke dalam daftar 10 besar.

Meskipun rata-rata garis kemiskinan di tiap provinsi mengalami kenaikan, angka kemiskinan mengalami penurunan dibanding September 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan kemiskinan Indonesia mencapai 23,85 juta orang per Maret 2025, mengalami penurunan tipis dibandingkan periode sebelumnya. Bahkan ini terendah dalam dua dekade.

"Angka kemiskinan tahun 2025 merupakan terendah selama 2 dekade," ungkap Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono dalam konferensi pers, Jumat (25/7/2025).

Kemiskinan di perkotaan alami kenaikan dari 6,66% menjadi 6,73% karena jumlah setengah pengangguran di perkotaan pada Feb 2025 meningkat 0,46 juta jiwa dibandingkan Agustus 2024.

Penyebab lainnya adalah kenaikan harga cabai rawit, minyak goreng dan bawang putih.

"Penduduk kota identik tergantung dengan harga pasar karena penduduk kota kan umumnya tidak memproduksi sendiri sehingga kenaikan harga akan terpengaruh dengan daya beli terutama RT kelompok bawah ataupun miskin atau rentan miskin," jelasnya.

CNBC INDONESIA RESEARCH
[email protected]