Ekonom Senior: Jangan Naikkan Pajak, Sebelum Benahi Masalah Ini!

Jakarta,CNBC Indonesia - Rencana pemerintah untuk mendorong penerimaan negara dengan menaikkan sejumlah pajak seperti cukai minuman berpemanis, cukai rokok, hingga kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% tahun depan dinilai belum tepat sasaran.

Ekonom Senior Raden Pardede mengatakan dalam kondisi perekonomian saat ini, yang paling dibutuhkan bukanlah kenaikan tarif, melainkan perbaikan kepatuhan pajak.

"Salam situasi seperti ini, kurang cocok kalau narif itu dinaikkan. Mau PPN, mau tambahan ini, tambahan itu. Bukan itu," ujar Rade Pardede dalam acara dalam program Cuap Cuap Cuan CNBC Indonesia, dikutip Kamis (3/7/2025).

Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus terlebih dahulu pada memperbaiki tingkat kepatuhan pajak. Salah satu contohnya, adalah bagaimana pemerintah menaikkan cukai rokok pajak yang menyebabkan peredaran rokok ilegal semakin tinggi.

Padahal, penerimaan dari cukai rokok merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang cukup besar.

"Menurut saya adalah dalam situasi seperti ini pastikan bahwa komplians, kepatuhan membayar pajak itu baik. Jadi misalkan cukai rokok tadi, coba lihat begitu banyak yang ilegal. Itu dulu dibenerin. Konon katanya itu bisa mencapai 100 triliun," ujarnya.

Kenaikan tarif di tengah tekanan ekonomi justru bisa mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk berpindah ke sektor informal atau ilegal. Seperti dalam konteks cukai, konsumsi produk ilegal dapat semakin tinggi dan merugikan negara.

"Karena kalau dinaikkan cukai dalam situasi sekarang, orang makin berpindah ke situ dong. Ke legal, ke murah, ke ilegal," ujarnya.

Dengan memperbaiki basis perpajakan dan kepatuhan, Raden menilai pemerintah bisa mengoptimalkan penerimaan tanpa harus menambah beban baru kepada masyarakat dan dunia usaha.

"Menurut saya mau PPN, mau PPh, mau cukai-cukai itu jangan naikkan. Karena itu akan bisa justru mengerem seluruh ekonomi. jangan ngomong mengenai tarif naik dulu. Benerin dulu bahwa yang bayar pajak itu benar bayar pajak. Itu yang selalu kita sebutkan dulu itu adalah bahwa jangan berburu di kebun binatang," ujarnya.