RI Mimpi Pertumbuhan 8%: Ini Kata Ekonom AS

Jakarta, CNBC Indonesia - Target pertumbuhan ekonomi 8% kerap digambarkan sebagai mimpi besar bagi Indonesia. Namun menurut legendaris ekonom dunia, Arthur Laffer, pertumbuhan ekonomi sebesar itu bukan hanya mungkin, tapi sangat masuk akal, asalkan pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan ekonomi yang benar.

Dalam forum Economic Update 2025 yang diadakan oleh CNBC Indonesia, Laffer menyampaikan optimismenya bahwa Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi negara maju. Laffer menyatakan bahwa Indonesia memiliki populasi muda, berpendidikan, penuh semangat dan energi itu harus dilepaskan, bukan malah dibatasi.

Empat Pilar Kebijakan menuju pertumbuhan 8%

Laffer menjelaskan bahwa pertumbuhan tinggi hanya dapat tercapai jika pemerintah menerapkan empat prinsip utama dalam kebijakan makroekonomi:

1. Low rate, Broad based, dan Flat Tax

Pajak ideal menurut Laffer adalah pajak dengan tarif serendah mungkin, berlaku luas, dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Semakin tinggi pajak atas aktivitas produktif, semakin kecil insentif untuk bekerja, berinvestasi atau berinovasi.

2. Pengeluaran pemerintah yang efisien dan terbatas

Pemerintah memang dibutuhkan, akan tetapi tidak terlalu besar porsinya. Fungsi utamnya adalah hanya sebagai wasit yaitu menyediakan infrastruktur dasar, Pendidikan, hukum, dan pertahanan.

3. Mata uang yang stabil

Kebijakan moneter yang stabil dengan nilai tukar yang terjaga dan suku bunga rendah sangat penting supaya pelaku usaha dapat membuat kontrak jangka Panjang. Ketidakstabilan hanya menciptakan ketakutan dan spekulasi.

4. Regulasi secukupnya tapi tepat sasaran

Menurut Laffer, regulasi itu diperlukan tetapi harus spesifik dan tidak berlebihan. Terlalu banyak regulasi justru bisa menciptakan kelumpuhan ekonomi karena ketidakpastian dan biaya yang tinggi.

Laffer juga berpesan untuk Indonesia melalui pemerintah bisa membiarkan swasta untuk berkembang. Laffer menyimpulkan bahwa peran pemerintah bukanlah menciptakan kemakmuran, tetapi membuka jalan bagi masyarakat melalui pembuatan kebijakan yang mendorong pertumbuhan di sektor swasta.