Negara 'Raja Nunggak' Ini Punya Utang 257% dari PDB, RI Masih Aman?

Jakarta, CNBC Indonesia - Sekitar 88 negara atau lebih dari separuh populasi dunia, telah atau sedang menyelenggarakan pemilu nasional. 88 negara tersebut mewakili sekitar 4,2 miliar orang dan 55% PDB global.

Sejarah menunjukkan bahwa pemerintah cenderung membelanjakan lebih banyak dan mengurangi pajak selama tahun-tahun pemilu. Defisit pada tahun-tahun pemilu cenderung melebihi perkiraan sebesar 0,4 poin persentase terhadap PDB, dibandingkan dengan tahun-tahun non-pemilu. Pada tahun pemilu yang hebat ini, pemerintah harus melakukan pengendalian fiskal untuk menjaga keuangan publik tetap sehat.

Kondisi ini membuat utang pemerintah di banyak negara semakin menggunung.

International Monetary Fund (IMF) melaporkan bahwa negara maju dengan utang terbesar di dunia yakni Jepang sejumlah 257%.

Lonjakan utang Jepang terjadi akibat bailout pemerintah dan inisiatif stimulus setelah crash pasar saham pada tahun 1992.

Untuk diketahui pada 1992, pasar saham Jepang, Nikkei, mengalami crash. Pemerintah memberikan bailout kepada bank-bank dan perusahaan asuransi dengan menyediakan kredit berbunga rendah. Bank-bank tersebut kemudian dikonsolidasi dan dinasionalisasi, serta berbagai inisiatif stimulus lainnya diterapkan untuk membantu ekonomi yang terpuruk. Namun, tindakan-tindakan ini menyebabkan utang Jepang meningkat secara dramatis.

Dilansir dari lama Federal Reserve Bank of St. Louis menunjukkan bahwa utang nasional Jepang telah berada di atas 100% dari PDB selama lebih dari dua dekade.

Peneliti juga mencatat kesamaan dalam masalah fiskal yang dihadapi AS saat ini dan Jepang 20 tahun yang lalu. Karena populasi Jepang yang cepat menua, para ekonom memprediksi bahwa beban berat pengeluaran jaminan sosial akan mengakibatkan defisit fiskal yang besar, yang pada gilirannya bisa menyebabkan krisis utang publik. Namun, krisis tersebut belum terjadi.

Sementara Indonesia sendiri memiliki utang yang jauh lebih rendah terhadap PDB.

Jelang Presiden Joko Widodo mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2024 mendatang, utang Pemerintah per akhir Agustus 2024 sebesar Rp8.461,93 triliun.

Total utang itu turun Rp40,76 triliun dari catatan per akhir Juli 2024 senilai Rp8.502,69 triliun. Rasio utang terhadap PDB juga turun menjadi 38,49%.

Angka ini pada dasarnya masih di bawah batas aman rasio utang sesuai UU Nomor 17/2003 yakni sebesar 60%.

Foto: Debt to GDP Indonesia Sumber: APBN KiTa

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]