Jokowi Wariskan Infrastruktur 10 Tahun, Dorong Daya Saing RI
Jakarta, CNBC Indonesia - Perkembangan infrastruktur di Indonesia kini makin maju dan membaik, terutama dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi yang fokus pada proyek-proyek strategis di Indonesia untuk meningkatkan transaksi ekonomi di dalam negeri.
Sebelumnya, pemerintah telah mengusulkan anggaran pembangunan infrastruktur untuk tahun 2024 yakni sebesar Rp 422,7 triliun.
Pada acara Refleksi dan Catatan 10 Tahun Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam Bidang Konstruksi, Infrastruktur, dan Investasi di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (31/7/2024), ia mengatakan bahwa infrastruktur menjadi kunci datangnya investasi dan dapat mengurangi biaya logistik, yang sebelumnya 24%, sekarang menjadi 14%.
Adapun, pemerintah menargetkan menurunkan biaya logistik dari 14% menjadi 8% dari Produk domestik bruto (PDB), guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih efisien dan kompetitif.
Kemudian, Jokowi juga mengatakan peringkat daya saing Indonesia meningkat dari 34 pada tahun 2023 menjadi 27 pada tahun ini.
Berdasarkan data IMD World Competitiveness Ranking (WCR) 2024, posisi Indonesia saat ini di atas peringkat dari Inggris dan Prancis.
Peringkat daya saingnya didongkrak tinggi efisiensi bisnis (14), efisiensi pemerintah (23), dan performa ekonomi (24). Meskipun begitu, Indonesia dianggap masih cukup lemah dalam ketersediaan infrastruktur, terutama di bidang kesehatan dan lingkungan (61), pendidikan (57), sains (45), dan teknologi (32).
Kemudian, penilaian yang mendongkrak Indonesia dalam efisiensi bisnis adalah masifnya ketersediaan tenaga kerja (2), efektivitas manajemen perusahaan (10), perilaku dan tata nilai masyarakat yang mendukung efisiensi perusahaan (12). Walaupun begitu, finansial (25) dan produktivitas perusahaan (30) dianggap perlu ditingkatkan.
Nilai yang paling terpuruk dari indikator penilaian jatuh di efisiensi pemerintah terkait perundangan bisnis (42), seperti aturan perdagangan, persaingan, dan ketenagakerjaan. Peringkat kedua terburuk jatuh di kerangka sosial yang mengukur keadilan penegakan hukum, pendapatan, dan kesetaraan gender. Kebijakan pajak (12) dan kebijakan finansial publik (18) terkait bank sentral dan bank umum, Indonesia bisa dikatakan mendapat peringkat baik.
CNBC Indonesia Research
