8 Negara Ini Punya 500.000 Bitcoin: Rampasan Kriminal-Nambang Sendiri

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebanyak lebih dari 500.000 Bitcoin (BTC) dimiliki oleh pemerintah sejumlah negara. Beberapa negara punya BTC dari hasil sitaan namun terdapat pula negara yang memiliki BTC dari hasil pembelian rutinnya.

Dikutip dari Bitcointreasuries.com per 9 Juli 2024, terdapat 539.182 BTC yang dimiliki oleh negara dan pemerintah. Angka tersebut setara 2,568% dari total BTC yakni 21 juta serta bernilai kisaran US$31.232.038.746.

Jumlah BTC yang dimiliki oleh negara dan pemerintah saat ini cenderung lebih rendah jika dibandingkan awal tahun. Namun jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan akhir 2023 yang bahkan tak sampai 100.000 BTC.

Amerika Serikat (AS) merupakan negara dengan pemegang BTC terbesar di dunia yakni lebih dari 200.000 BTC.

Untuk diketahui, AS mendapatkan sejumlah BTC bukan dengan melakukan pembelian, namun dengan penyitaan dari tindakan kejahatan.

Hanya El Salvador yang secara aktif mengadopsi Bitcoin, membeli 200 Bitcoin pertama mereka, dan menjadikan alat pembayaran mata uang kripto ini sah pada tahun 2021.

El Salvador telah berhasil mengumpulkan lebih dari 5.700 bitcoin melalui penambangan Bitcoin dengan Volcano Energy, menjual paspor, dan membeli satu bitcoin per hari.

AS, China, Inggris, hingga Jerman tidak membeli BTC mereka, namun kekayaan besar ini semuanya disita dari para penjahat.

AS patut berterima kasih kepada The Silk Road atas posisi Bitcoinnya yang terdepan, pasar web gelap yang terkenal adalah salah satu kasus penggunaan pertama mata uang digital.

The Silk Road ditutup oleh FBI pada tahun 2013 ketika Bitcoin diperdagangkan dengan harga sekitar US$100.

Sementara 190.000 BTC China didapat dari sitaan skema Ponzi PlusToken pada tahun 2019.

Inggris memiliki 61.000 Bitcoin setelah seorang mantan pekerja takeaway mencoba membeli rumah mewah senilai GBP 23 juta.

Sedangkan Jerman pada Januari 2024 mengakuisisi 50.000 BTC dari operator situs web bernama movie2k, yang diduga melakukan "eksploitasi komersial tidak sah atas karya berhak cipta".

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]