Sidang MK Tak Bikin Gentar, Rupiah Perkasa Lawan Dolar Pekan Ini!

Jakarta, CNBC Indonesia - Rupiah akhirnya menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pasca Bank Indonesia (BI) merilis data cadangan devisa dan sidang gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada akhir pekan ini, Jumat (5/4/2024).

Dilansir dari Refinitiv, rupiah ditutup menguat 0,31% di angka Rp15.840/US$. Penguatan ini menjadi yang kedua kalinya setelah rupiah terpuruk tiga hari beruntun.

Gerak rupiah sepanjang pekan ini terbilang volatile. Hingga tengah minggu rupiah sempat melemah signifikan menembus level Rp15.900/US$ atau posisi terpuruk sejak empat tahun yang lalu.

Namun, rupiah kembali bangkit dalam dua hari berikutnya yang membuat gerak dalam seminggu ini mengalami apresiasi tipis 0,06%.

Penggunaan cadangan devisa menjadi salah satu efek penguatan rupiah yang digunakan Bank Indonesia (BI) untuk intervensi.

Hal tersebut kemudian tercermin pada Jumat kemarin di mana BI merilis data cadangan devisa (cadev) yang terpantau turun dibandingkan periode Februari 2024.

Cadev Indonesia per Maret 2024 sebesar kembali turun ke angka US$140,4 miliar atau turun US$3,6 miliar dari sebelumnya sebesar US$144 miliar. Penurunan ini juga merupakan yang terdalam sejak Mei 2023 yang menurun sebesar US$4,9 miliar menjadi US$139,3 miliar.

Selain untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, cadev susut ditengarai karena pembayaran utang luar negeri.

"Penurunan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah, antisipasi kebutuhan likuiditas valas korporasi, dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah seiring dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global," tulis BI dalam siaran pers, Jumat (5/4/2024)

BI menganggap posisi cadangan devisa masih mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Tercatat cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Selain itu, pada akhir pekan ini terdapat sidang gugatan ke MK dengan memanggil empat menteri beserta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Semua dihadirkan dalam persidangan untuk didengar keterangannya.

Keempat menteri tersebut yakni Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Tampaknya pelaku pasar menilai bahwa keempat menteri mampu menjelaskan dengan cukup baik perihal perlindungan sosial (perlinsos) maupun bantuan sosial (bansos) yang digembor-gemborkan belakangan ini.

CNBC INDONESIA RESEARCH