Anies Soroti Ratusan Honorer Belum Jadi PNS, CASN 2024 Jadi Solusi?

Jakarta, CNBC Indonesia - Anies Baswedan, Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 menyoroti ratusan tenaga honorer belum diangkat menjadi PPPK dan ada 1,6 juta guru belum disertifikasi. Padahal, tenaga pendidik merupakan kunci mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Ketika kita bicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidik jadi kuncinya. Kita ingin pendidik bisa mendidik anak-anak kita maka kita harus bertanggung jawab dengan penuh atas kesejahteraan pendidik agar bisa konsen mendidik anak-anak kita" terang Anies Dalam debat final capres 2024 pada Minggu (4/2/2024).

Anies merinci masalah pendidik penerus bangsa saat ini di mana ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat jadi PPP3. Sementara ada 1,6 juta guru belum bersertifikasi.

Lebih lanjut, Anies mengungkapkan rencananya untuk mengentaskan masalah tersebut maka harus mempercepat sertifikasi guru, melakukan pengangkatan 700.000 honorer jadi guru PPPK, kemudian memberikan beasiswa bagi anak guru, dosen, dan tenaga pendidik.

Menilik pada kondisi saat ini, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan akan membuka 2,3 juta formasi dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.

Sebanyak 1,6 juta formasi akan diprioritaskan untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer atau tenaga non-ASN.

Secara lebih rinci, pada CASN 2024 pemerintah akan membuka 2.302.453 formasi. Sebanyak 690.822 dialokasikan untuk pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Formasi ini diprioritaskan bagi lulusan baru atau fresh graduate.

Sementara, jumlah yang disediakan untuk kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1.605.694. Alokasi untuk PPPK inilah yang diprioritaskan untuk penyelesaian masalah tenaga honorer melalui alih status menjadi PPPK.

Pemerintah mengalokasikan pengadaan PPPK itu untuk instansi di tingkat pusat maupun daerah. Lowongan yang dibuka adalah untuk tenaga kesehatan, tenaga guru dan tenaga teknis.

Dengan begitu, harapannya hingga penghujung tahun ini tenaga honorer bisa dihapuskan dan diangkat semua menjadi PNS.

CNBC INDONESIA RESEARCH