5 Isu Genting Ini Akankah Disinggung Cak Imin-Gibran-Mahfud di Debat?

Jakarta, CNBC Indonesia - Tiga calon wakil presiden (cawapres) akan kembali saling berhadapan dalam debat bertema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Debat keempat capres 2024 tersebut akan digelar pada Minggu (21/1/2024) di Jakarta Convention Center atau JCC. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan kembali memaparkan visi dan misi mereka sesuai tema.

Persoalan pangan kemungkinan akan menjadi perhatian besar mengingat strategisnya isu tersebut. Tidak hanya sebatas pada ketahanan pangan, isu tersebut bisa menyentuh banyak hal mulai dari tingginya impor hingga inflasi kelompok makanan.

Setidaknya ada lima isu besar yang kini dihadapi Indonesia terkait isu debat:

1. Subsidi Energi
Subsidi energi, mulai dari Bahan Bakar Minyak (BBM), gas hingga listrik menjadi persoalan besar yang terus dihadapi pemerintah. Subsidi BBM bahkan seperti "bom waktu" yang bisa meledak setiap saat dan membahayakan kesehatan APBN. Hal inilah yang perlu menjadi cawapres.
Merujuk data Kementerian Keuangan, subsidi energi pada 2023 mencapai Rp 164,3 triliun atau 5,26% dari total APBN.

Subsidi energi kerap melonjak jauh di atas targetnya. Pada 2022, misalnya, subsidi dan kompensasi energi subsidi menembus Rp 551,1 triliun atau hampir 18% dari belanja negara.

Subsidi BBM bahkan terus membengkak dari Rp 84,2 triliun pada 2019 menjadi Rp 422,8 triliun pada 2022. Subsidi turun pada tahun lalu menjadi Rp 95,6 triliun sejalan dengan melandainya harga minyak.

Realisasi subsidi BBM tetap menjadi beban meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberlakukan kebijakan baru di awal pemerintahannya pada 2015.

Sebagai catatan, sebelum 2015, pemerintah menanggung subsidi premium dengan menetapkan harga per liternya. Pemerintah akan menanggung selisih harga keekonomian dengan harga yang dijual PT Pertamina. Cara tersebut dianggap membuat anggaran jebol karena subsidi rawan bengkak oleh kenaikan harga minyak Indonesia /ICP, pelemahan rupiah, hingga over kuota.

Pada 2012, misalnya, realisasi subsidi BBM jebol menjadi Rp 211,9 triliun, jauh di atas alokasinya yang ditetapkan sebesar Rp 137,4 triliun. Pada 2013, realisasi subsidi BBM menembus Rp 210 triliun, lebih tinggi dari alokasinya (Rp 199,9 triliun).

Sejak 1 Januari 2015, penentuan harga BBM mengacu pada fluktuasi harga minyak dunia yang dievaluasi pada periode tertentu tetapi harga BBM tetap ditetapkan pemerintah.

Dengan harga yang masih ditetapkan maka Pertamina sebagai distributor BBM tidak bisa menetapkan harga sesuai harga pasar terkini. Harga Pertalite, misalnya, tidak pernah naik sejak 2018- September 2022. Pembengkakan subsidi pun terus terjadi.

Sepanjang 12 tahun terakhir (2012-2023), hanya lima kali realisasi BBM di bawah alokasi yang ditetapkan yakni pada tahun 2010, 2014, 2015, 2019, dan 2023. Pada periode tersebut, asumsi makro untuk ICP jauh di bawah yang ditetapkan.

2. Impor Pangan
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor bahan pangan Indonesia pada 2023 mencapai US$ 13,8 miliar atau sekitar Rp 215,42 triliun (US$ 1=Rp 15.610). Nilai tersebut meningkat 5,3% dibandingkan 2022.

Impor terbesar adalah gandum dan meslin yang menembus US$ 3,68 miliar atau sekitar Rp 57,44 triliun. Komoditas kedua dengan nilai impor tertinggi adalah gula yakni sekitar Rp 45 triliun disusul kemudian dengan beras dan kedelai.

Dari sisi kenaikan nilai, beras menjadi komoditas dengan lonjakan terbesar. Nilai impor beras pada 2023 melonjak 785,5% dibandingkan 2022.
Impor beras juga sangat dilihat dari sisi volume. Indonesia mengimpor beras sebanyak 3,06 juta ton pada 2023. Jumlah tersebut melesat 613,6% dibandingkan pada 2022 yang tercatat 429.207 ton.


Impor terbesar dari Thailand sebanyak 1,38 juta ton disusul Vietnam sebanyak 11,5 juta ton. Sementara itu, impor gandum terbesar datang dari Australia, Kanada dan Rusia.

Impor gandum yang sangat besar bisa dimaklumi mengingat Indonesia tidak mampu memproduksi gandum. Namun, Indonesia juga mengimpor sejumlah komoditas yang mampu ditanam di dalam negeri dalam jumlah besar. Di antaranya adalah garam, kedelai, jagung, dan kelapa.

Ketiga capres dalam visi dan misinya semuanya menggarisbawahi pentingnya mengurangi impor pangan.

3. Konflik agraria
Pembangunan proyek infrastruktur atau kawasan industri kerap bersinggungan dengan kepentingan tanah adat sehingga konflik pun tidak terelakkan.
Status hukum tanah yang kerap tidak jelas juga kerap menimbulkan konflik.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sepanjang tahun 2022 telah terjadi sedikitnya 212 letusan konflik agraria di berbagai sektor investasi dan bisnis berbasis korporasi. Konflik tersebut terjadi di 459 desa dan kota di Indonesia.

Secara total, letusan konflik tersebut terjadi di atas tanah seluas 1 juta hektar, tepatnya 1.035.613 hektar berada dalam status konflik sepanjang tahun 2022. Sementara masyarakat yang terdampak konflik agraria setidaknya 346.402 kepala keluarga (KK).

Beberapa kasus terkait konflik yang melibatkan tanah adat dan pelaku usaha juga banyak menyita perhatian. Salah satu contohnya yaitu isu Wadas yang terjadi di Jawa Tengah. Contoh lainnya adalah kasus Rempang.

Organisasi Lingkungan Hidup, Walhi menilai Peraturan Presiden Nomor 109/2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang disebut sebagai upaya pemulihan ekonomi ini condong pembangunan ekstraktif dan infrastruktur. Kondisi ini memicu kerawanan terjadi konflik lahan dan sumber daya alam serta kerusakan lingkungan hidup.

Pada 17 November 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3/2016 dan Perpres Nomor 86/2018.

Merujuk pada Mongabay.co.id, Walhi menilai bahwa regulasi tersebut tidak menunjukkan perlindungan lingkungan hidup dan berpotensi merugikan masyarakat lebih luas. Kebijakan pembangunan yang diambil, katanya, berjalan terburu-buru, tanpa memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Apalagi, dengan Undang-Undang Cipta Kerja membuka peluang proyek yang 'dianggap strategis' dipercepat dan diloloskan dengan segala konsekuensi.

Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berbasis lahan, infrastruktur, bandara, pembangkit listrik, jalan raya, kawasan industri, maupun kawasan ekonomi khusus dianggap berpotensi memicu konflik di masyarakat.

Sayangnya, regulasi ini tak memiliki upaya penyelesaian konflik dampak PSN yang terjadi sebelumnya. Selain itu, katanya, tidak ada mekanisme komplain secara adil dan setara hingga seringkali menyebabkan hak masyarakat terabaikan.

4. Hilirisasi
Pengembangan hilirisasi menjadi misi besar Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis 2023-2035, ada 21 komoditas yang akan dikembangkan melalui hilirisasi. Di antaranya adalah batubara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi, perak emas, aspal buton, minyak bumi, dan gas alam.

Tidak hanya di sektor pertambangan, hilirisasi juga akan dikembangkan ke sektor lain mulai dari pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Hilirisasi terbukti sudah berdampak positif ke ekonomi Indonesia. Kenaikan ekspor, investasi,peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja merupakan beberapa dampak positif dari hilirisasi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekspor ferro nickel pada 2023 menembus US$ 15,29 miliar atau setara dengan Rp 238,7 triliun (US$1= Rp 15.610) pada
sementara nikel dan barang dari padanya mencapai US$ 6,82 miliar atau Rp 106,5 triliun.
Nilainya melonjak dibandingkan pada 2010 di mana ekspor ferro nickel baru menembus US$ 0,37 miliar (Rp 5,8 triliun) sementara nikel dan barang daripadanya mencapai US$ 1,44 miliar (Rp 32,3 triliun).

Nilai investasi di sektor hilirisasi juga terus meningkat. Badan Koordiinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat pada kuartal III-2023 ini total nilai investasi realisasi hilirisasi mencapai Rp 114,6 triliun atau 30,6% dari total realisasi investasi kuartal III-2023.

Secara kumulatif, total Nilai realisasi hilirisasi menembus Rp 266,0 triliun pada Januari-September 2023. Nilai tersebut setara dengan 25,3% dari total realisasi investasi Januari - September 2023.

Indonesia diperkirakan membutuhkan investasi hilirisasi senilai US$ 545,3 miliar atau Rp 8.512 triliun (Rp 15.610/US$) untuk menjadi negara maju, sekaligus mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

5. Perubahan iklim

Perubahan iklim yang ekstrem menjadi musuh bersama warga dunia.  Lloyd's, telah meluncurkan skenario risiko sistemik yang memodelkan dampak ekonomi global dari peristiwa cuaca ekstrem yang menyebabkan guncangan pangan dan air, dan memperkirakan kerugian sebesar US$ 5 triliun selama periode lima tahun. Bila dirupiahkan angkanya mencapai Rp78.050 triliun.

Skenario ini mengeksplorasi bagaimana peningkatan peristiwa cuaca ekstrem yang hipotetis namun masuk akal, terkait dengan perubahan iklim, dapat menyebabkan kegagalan panen* dan kekurangan pangan dan air global yang signifikan.

Ketika peristiwa ini berlangsung, masyarakat di seluruh dunia akan mengalami gangguan, kerusakan, dan kerugian ekonomi yang meluas, sehingga mendorong perubahan besar dalam keselarasan geopolitik dan perilaku konsumen.

Kondisi meteorologi akibat El Nino bisa saja terjadi mempengaruhi harga komoditas, khususnya pertanian. Misalnya harga patokan Asia, beras di Thailand5% pecah meningkat hampir 60%. El Nino tahun 1986-1988, naik dari US$185,75 per metrik ton pada awal El Niño menjadi US US$ 294,00 pada akhir kuartal kedua tahun 1979 hingga kuartal pertama

Kemudian pada tahun 2013 di 21 negara, menemukan penyebab El Niño inflasi meningkat dari 0,1 menjadi 1,0 poin persentase untuk sebagian besar negara, dan semakin besar pula bobot pangan dalam indeks harga konsumen suatu negara keranjang, semakin besar pula lonjakan inflasi yang ditimbulkannya oleh El Nino.

Gangguan ekonomi akibat El Nino tahun ini diramalkan oleh ADB sangat parah pada banyak orang perekonomian diwilayah Asia Pasifik. Tabel di bawah ini menunjukkan perekonomian Asia yang diidentifikasi oleh Food and Organisasi Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berisiko mengalami kekeringan atau curah hujan berlebihan.

Indonesia dalam setahun terakhir mengalami beragam dampak buruk dari perubahan iklim yang sangat ekstrem mulai dari kekeringan, panas mendidih, hingga gagal panen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan kerugian ekonomi Indonesia akibat perubahan iklim mencapai Rp 544 triliun hanya dalam tempo lima tahun, 2020-2024.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]