Newsdata
Bukan DKI! Ekonomi Daerah Ini Tumbuh 22%, Tertinggi di RI
Foto: Presiden Joko Widodo mengunjungi Kantor Pos Jailolo setelah tiba di Lapangan Upacara Sasadulamo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, pada Rabu, 28 September 2022. Di Kantor Pos Jailolo, Presiden menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para penerima manfaat. (Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2022 mampu mencapai 5,01% (year on year/yoy). Sementara jika dilihat tahun 2022 PDB Tanah Air mampu tumbuh sebesar 5,31%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,7%.
Dengan angka ini artinya, sepanjang 2022 pemulihan ekonomi Tanah Air berlangsung kuat didukung oleh masyarakat yang mulai bisa kembali beraktivitas secara merata di seluruh sektor pulau. Berikut daftar lengkap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menurut pengeluaran 34 Provinsi di Indonesia.
Maluku Utara lagi-lagi memimpin pertumbuhan ekonomi tertinggi dari 34 Provinsi di Tanah Air. Ekonomi Maluku Utara pada Kuartal IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 17,75% dan secara tahunan tumbuh mencapai 22,94%.
Sementara Sulawesi Tengah juga mencatatkan hal yang sama, PDRB juga turut tumbuh drastis yakni 15,7% pada tahun 2022.
Bagaimana tidak, 'harta karun' di wilayah tersebut mampu mengundang investasi serta membuat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melesat signifikan. Bahkan 2 wilayah ini sering dilontarkan pujian oleh Presiden Jokowi.
Penambangan dan pengolahan komoditas nikel masih menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Presiden Joko Widodo menilai pembangunan infrastruktur dan hilirisasi telah berdampak kepada perekonomian daerah Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.
Bergeser ke Ibu Kota, untuk wilayah DKI Jakarta pada Kuartal IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,85% dan secara tahunan tumbuh mencapai 5,25%.
Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta masih tertahan oleh pengeluaran konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi 9,41%. Namun, pencabutan PPKM seiring dengan kasus Covid-19 yang membaik membuat masyarakat sudah kembali beraktivitas normal bekerja, berbisnis, serta berwisata sehingga mendorong peningkatan permintaan domestik.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(aum/aum)
