Wawancara Eksklusif
Wamen ATR Buka-bukaan Soal Tumpang Tindih Lahan & Mafia Tanah
Exist in Exist & Yuni Astutik, CNBC Indonesia
07 November 2019 10:54
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik 12 orang wakil menteri yang akan bahu membahu bersama dalam Kabinet Indonesia Maju. Salah satu yang dilantik adalah Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra.
Jokowi pun telah menyiapkan tugas khusus untuk Surya. Hal itu disampaikan Surya kepada wartawan selepas menemui Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/9/2019).
"Salah satu poin yang Pak Jokowi tekankan pemerintah ingin selesaikan sesegera mungkin agenda tumpang tindih lahan dan konflik agraria," ujar Surya.
Ditemui di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (4/11/2019), pria yang pernah aktif sebagai pengacara publik di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta itu membeberkan jurus demi jurus untuk menyelesaikan permintaan Jokowi seputar agraria.
Simak wawancara lengkap Surya berikut ini:
Salah satu tugas yang diberikan Presiden kepada Anda adalah penyelesaian tumpang tindih lahan dan konflik agraria. Bagaimana langkah Anda terkait tugas tersebut?
Di sini dalam konteks perselisihan ada dua, sengketa dan konflik. Sengketa melibatkan individual, konflik lebih melibatkan masyarakat. Tugas saya di konflik agraria. Saya ditugaskan membantu itu. Fokusnya bagaimana memetakan masalah.
Menurut laporan Kantor Staf Presiden (KSP), tercatat ada 790 konflik agraria. Di sini saya mulai pilah-pilah mana yang paling mungkin diselesaikan cepat. Langkah lanjutan apa saja. Kaitannya panjang, ada konflik masyarakat, BUMN yang punya tanah, Hak Guna Usaha (HGU), dan lain-lain.
Dalam konteks ini saya mencari bottleneck, kesalahan siapa, masalah di mana. Hal-hal ini yang saya rumuskan, pelan-pelan bikin sistem, program ini menjadi amanat undang-undang. Untung ada Pak Jokowi yang mau fokus, pilihannya go!
Ada target yang ingin Anda capai dalam waktu dekat?
Kalau fokus pertanahan, sudah dirumuskan KSP. Sebetulnya (jajaran PNS) di ATR/BPN, mereka bekerja sangat keras, nggak seperti yang saya bayangkan. Pekerja keras, long hours, bebannya tinggi, tuntutan atas, bawah, semua nyerang. Soal-soal ini butuh pendekatan.
Intinya ini pekerjaan penting. Kita sudah dapat fasilitas sangat nyaman selevel wamen. Mobil, antar jemput, nggak ada alasan lain untuk nggak bekerja. Akan dicari bottleneck di mana. Ini kan butuh koordinasi, dirjen (direktur jenderal), direktorat, kementerian luar.
Wamen punya grup anggota 12 orang untuk koordinasi. Saya mau ketemu, coba bicara. Saya akan ajak juga wamen BUMN karena ada aset di situ. Wamen keuangan untuk konteks lainnya. Intinya sekat-sekat kementerian, mulai dicairkan.
Saya juga sudah janjian Panglima TNI (Marsekal TNI Hadi Tjahjanto) untuk beresin begini-beginianan. BPN menangani pelepasan infrastruktur, jalan tol Jokowi segitu banyak, ada jagoannya. Jadi, target belum jelas. Jumlah 790 (konflik agraria) jadi pintu awal masuk, mulai disisir.
Kementerian ATR/BPN juga diharapkan dapat memudahkan investasi. Salah satunya lantaran ada praktik mafia tanah. Bagaimana Anda menanggapi hal itu?
Ini (mafia tanah) sudah laten. Sebagian barangkali berawal dari masyarakat sendiri. Karena melihat tanah sebagai investasi. Kalau tanah digunakan nggak begitu. Jadi ada jual beli tanah, orang beli, girik, terus dia gugat-gugatan dengan keluarga. Harusnya dia nggak jual. Gugat ke pengadilan, menang, pura-pura.
Keluar putusan, dia banding. Inkracht. Dengan dasar putusan ini, BPN mengeluarkan sertifikat baru. Ini kompleks, kelihatan benar tapi ada rasa tidak benar. Mafia tanah menghasilkan ketidakpastian. Tanah itu selain objek investasi, simpan, pemanfaatan penting.
Untuk itu, dilakukan perbaikan sistem. Jangan sampai ada dua surat. Ini kan proses pencatatan, dengan digitalisasi semoga jadi lebih sulit (bagi mafia tanah). Harus ada verifikasi, tidak bisa semata-mata begitu saja. Masyarakat minta, proses kacau begitu, dibatalkan. Tapi tak bisa sederhana itu. Digitalisasi akan membantu, kurangi pungli. Memastikan juga proses akurat. Jangan sampai ada masalah baru.
Konkretnya seperti apa?
Yang pasti membuat regulasi, pencatatan, transaksi, memastikan prosesnya, ada klarifikasi, prudent, jelas. Dan nggak ada orang tidak berinterpretasi lain. Kalau ini transaksi ini kan cepat langsung. Tambahan, bagaimana ini bisa jadi knowledge management. Kita punya sejarah panjang akan tanah.
Sebanyak 70% tanah di kita yang mengurus KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Cuma 30% yang ATR. 70% ini susah berubah. Ini mestinya, supaya ada manfaat lebih, tak merusak lingkungan. Mesti diskusi lagi. Atau jangan-jangan 35%-65% ada ruang lebih luas. Masalah beda. Jawa banyak butuh tanah, lahan nggak ada. Di luar Pulau Jawa, tanah banyak, orangnya nggak ada.
Bagaimana dengan rencana lima tahun ke depan bersama Kementerian ATR/BPN?
Rencana cuma satu tahun. Karena evaluasi satu tahun. Setahun ini mencari ruang resolusi agraria. Sengketa agraria simpan dahulu. Ini sudah banyak masuk kasus personal. Saya dapat, sekjen, dirjen, kantor pertanahan dapat. Yang belum, menyatukan. Semua ini, laporan ini kan data. Kita ngerti problem sengketa agraria, masalah apa. Siapa yang bisa membereskan. Selama ada niat baik, pasti ada solusi.
Terkait dengan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, apakah sudah ada tugas tersendiri?
Belum langsung. Saya dengar beberapa direktur jenderal. Kita punya peran penting, menilai tanah, cari lokasi penting. Tata Ruang. Banyak orang penting di sini. Urban planner.
Sekarang saya lagi terbuka dengan semua informasi. Melihat orang-orang bagus ini. Semoga bisa kumpulkan orang top range dari Kementerian ATR/BPN ini. Urusan ini mereka bidangnya. Ini mesti dimanfaatkan. Ada yang doktor, master, lulusan luar negeri. Manajemen pengetahuan ini harus punya orang-orang berkapasitas.
Bisa diceritakan sedikit perihal latar belakang Anda?
Saya bekerja di masyarakat, hobi. Saya nggak keberatan. Dulu di LSM cari modal, sekarang dibayar negara. Dijemput, diantar, plat mobil RFS nggak berlaku ganjil genap. Jadi fokus buat kerja. Nggak usah ngapa-ngapain. Mestinya kalau ini fokus pada pekerjaan, bisa banget-banget bikin perubahan. Melejit. Label itu yang mengingatkan untuk membumi.
Kemudian bagaimana memisahkan kepentingan politik dengan pekerjaan?
Saya diwakafkan PSI untuk membantu Pak Jokowi. PSI partai baru. Kita butuh pembuktian. Kita tidak lolos parliamentary threshold 4%. Dalam proses gini saya jadi wakil menteri. Tugasnya tak diskriminatif. Peluang yang bisa saya manfaatkan sebagai partai, kita akan dealing sama mereka. Ke DPR, isinya DPR orang partai.
Saya sudah komunikasi dengan ketua komisi VI dari PKB Faisol Reza terkait pelepasan tanah BUMN. Dia itu temen zaman saya sekolah. Walau pengen profesional, tapi tetep butuh bantuan partai politik. Ini kombinasi pas, Pak Sofyan profesional, saya partai.
Cara pembagian tugas bagaimana antara Pak Sofyan (Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil) dengan Anda?
Kalau sekarang, saya diikutkan dalam semua proses. Nanti sambil orientasi, saya belajar ke ditjen. Kantor BPN ini banyak, Nggak cuma di sini. Ada di Jalan Sabang, di Kuningan. Saya melihat feng shui kantornya. Kalau nggak enak, bisa nggak diperbaiki. Godaan di kementerian, pusat, kami melihat jauh. Saya menyuarakan suara orang-orang. Saya datang dari orang-orang yang kesulitan.
(dob/miq)
Jokowi pun telah menyiapkan tugas khusus untuk Surya. Hal itu disampaikan Surya kepada wartawan selepas menemui Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/9/2019).
"Salah satu poin yang Pak Jokowi tekankan pemerintah ingin selesaikan sesegera mungkin agenda tumpang tindih lahan dan konflik agraria," ujar Surya.
Simak wawancara lengkap Surya berikut ini:
Salah satu tugas yang diberikan Presiden kepada Anda adalah penyelesaian tumpang tindih lahan dan konflik agraria. Bagaimana langkah Anda terkait tugas tersebut?
Di sini dalam konteks perselisihan ada dua, sengketa dan konflik. Sengketa melibatkan individual, konflik lebih melibatkan masyarakat. Tugas saya di konflik agraria. Saya ditugaskan membantu itu. Fokusnya bagaimana memetakan masalah.
Menurut laporan Kantor Staf Presiden (KSP), tercatat ada 790 konflik agraria. Di sini saya mulai pilah-pilah mana yang paling mungkin diselesaikan cepat. Langkah lanjutan apa saja. Kaitannya panjang, ada konflik masyarakat, BUMN yang punya tanah, Hak Guna Usaha (HGU), dan lain-lain.
Dalam konteks ini saya mencari bottleneck, kesalahan siapa, masalah di mana. Hal-hal ini yang saya rumuskan, pelan-pelan bikin sistem, program ini menjadi amanat undang-undang. Untung ada Pak Jokowi yang mau fokus, pilihannya go!
Ada target yang ingin Anda capai dalam waktu dekat?
Kalau fokus pertanahan, sudah dirumuskan KSP. Sebetulnya (jajaran PNS) di ATR/BPN, mereka bekerja sangat keras, nggak seperti yang saya bayangkan. Pekerja keras, long hours, bebannya tinggi, tuntutan atas, bawah, semua nyerang. Soal-soal ini butuh pendekatan.
Intinya ini pekerjaan penting. Kita sudah dapat fasilitas sangat nyaman selevel wamen. Mobil, antar jemput, nggak ada alasan lain untuk nggak bekerja. Akan dicari bottleneck di mana. Ini kan butuh koordinasi, dirjen (direktur jenderal), direktorat, kementerian luar.
Wamen punya grup anggota 12 orang untuk koordinasi. Saya mau ketemu, coba bicara. Saya akan ajak juga wamen BUMN karena ada aset di situ. Wamen keuangan untuk konteks lainnya. Intinya sekat-sekat kementerian, mulai dicairkan.
Saya juga sudah janjian Panglima TNI (Marsekal TNI Hadi Tjahjanto) untuk beresin begini-beginianan. BPN menangani pelepasan infrastruktur, jalan tol Jokowi segitu banyak, ada jagoannya. Jadi, target belum jelas. Jumlah 790 (konflik agraria) jadi pintu awal masuk, mulai disisir.
Kementerian ATR/BPN juga diharapkan dapat memudahkan investasi. Salah satunya lantaran ada praktik mafia tanah. Bagaimana Anda menanggapi hal itu?
Ini (mafia tanah) sudah laten. Sebagian barangkali berawal dari masyarakat sendiri. Karena melihat tanah sebagai investasi. Kalau tanah digunakan nggak begitu. Jadi ada jual beli tanah, orang beli, girik, terus dia gugat-gugatan dengan keluarga. Harusnya dia nggak jual. Gugat ke pengadilan, menang, pura-pura.
Keluar putusan, dia banding. Inkracht. Dengan dasar putusan ini, BPN mengeluarkan sertifikat baru. Ini kompleks, kelihatan benar tapi ada rasa tidak benar. Mafia tanah menghasilkan ketidakpastian. Tanah itu selain objek investasi, simpan, pemanfaatan penting.
Untuk itu, dilakukan perbaikan sistem. Jangan sampai ada dua surat. Ini kan proses pencatatan, dengan digitalisasi semoga jadi lebih sulit (bagi mafia tanah). Harus ada verifikasi, tidak bisa semata-mata begitu saja. Masyarakat minta, proses kacau begitu, dibatalkan. Tapi tak bisa sederhana itu. Digitalisasi akan membantu, kurangi pungli. Memastikan juga proses akurat. Jangan sampai ada masalah baru.
 Foto: CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto |
Konkretnya seperti apa?
Yang pasti membuat regulasi, pencatatan, transaksi, memastikan prosesnya, ada klarifikasi, prudent, jelas. Dan nggak ada orang tidak berinterpretasi lain. Kalau ini transaksi ini kan cepat langsung. Tambahan, bagaimana ini bisa jadi knowledge management. Kita punya sejarah panjang akan tanah.
Sebanyak 70% tanah di kita yang mengurus KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Cuma 30% yang ATR. 70% ini susah berubah. Ini mestinya, supaya ada manfaat lebih, tak merusak lingkungan. Mesti diskusi lagi. Atau jangan-jangan 35%-65% ada ruang lebih luas. Masalah beda. Jawa banyak butuh tanah, lahan nggak ada. Di luar Pulau Jawa, tanah banyak, orangnya nggak ada.
Bagaimana dengan rencana lima tahun ke depan bersama Kementerian ATR/BPN?
Rencana cuma satu tahun. Karena evaluasi satu tahun. Setahun ini mencari ruang resolusi agraria. Sengketa agraria simpan dahulu. Ini sudah banyak masuk kasus personal. Saya dapat, sekjen, dirjen, kantor pertanahan dapat. Yang belum, menyatukan. Semua ini, laporan ini kan data. Kita ngerti problem sengketa agraria, masalah apa. Siapa yang bisa membereskan. Selama ada niat baik, pasti ada solusi.
Terkait dengan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, apakah sudah ada tugas tersendiri?
Belum langsung. Saya dengar beberapa direktur jenderal. Kita punya peran penting, menilai tanah, cari lokasi penting. Tata Ruang. Banyak orang penting di sini. Urban planner.
Sekarang saya lagi terbuka dengan semua informasi. Melihat orang-orang bagus ini. Semoga bisa kumpulkan orang top range dari Kementerian ATR/BPN ini. Urusan ini mereka bidangnya. Ini mesti dimanfaatkan. Ada yang doktor, master, lulusan luar negeri. Manajemen pengetahuan ini harus punya orang-orang berkapasitas.
Bisa diceritakan sedikit perihal latar belakang Anda?
Saya bekerja di masyarakat, hobi. Saya nggak keberatan. Dulu di LSM cari modal, sekarang dibayar negara. Dijemput, diantar, plat mobil RFS nggak berlaku ganjil genap. Jadi fokus buat kerja. Nggak usah ngapa-ngapain. Mestinya kalau ini fokus pada pekerjaan, bisa banget-banget bikin perubahan. Melejit. Label itu yang mengingatkan untuk membumi.
Kemudian bagaimana memisahkan kepentingan politik dengan pekerjaan?
Saya diwakafkan PSI untuk membantu Pak Jokowi. PSI partai baru. Kita butuh pembuktian. Kita tidak lolos parliamentary threshold 4%. Dalam proses gini saya jadi wakil menteri. Tugasnya tak diskriminatif. Peluang yang bisa saya manfaatkan sebagai partai, kita akan dealing sama mereka. Ke DPR, isinya DPR orang partai.
Saya sudah komunikasi dengan ketua komisi VI dari PKB Faisol Reza terkait pelepasan tanah BUMN. Dia itu temen zaman saya sekolah. Walau pengen profesional, tapi tetep butuh bantuan partai politik. Ini kombinasi pas, Pak Sofyan profesional, saya partai.
Cara pembagian tugas bagaimana antara Pak Sofyan (Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil) dengan Anda?
Kalau sekarang, saya diikutkan dalam semua proses. Nanti sambil orientasi, saya belajar ke ditjen. Kantor BPN ini banyak, Nggak cuma di sini. Ada di Jalan Sabang, di Kuningan. Saya melihat feng shui kantornya. Kalau nggak enak, bisa nggak diperbaiki. Godaan di kementerian, pusat, kami melihat jauh. Saya menyuarakan suara orang-orang. Saya datang dari orang-orang yang kesulitan.
(dob/miq)
Tags
Recommendation
Most Popular