Mengubah Kekayaan Tambang Menjadi Kemakmuran yang Berkelanjutan
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Wacana Presiden Prabowo Subianto agar minimal 70 persen hasil tambang dinikmati negara membuka ruang penting untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Tujuannya sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945: kekayaan alam harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Namun, keberhasilan kebijakan pertambangan perlu diukur lebih luas daripada persentase penerimaan negara. Pertanyaan yang perlu dijawab ialah bagaimana kekayaan mineral menciptakan industri bernilai tambah, memperkuat kapasitas manusia, menyejahterakan daerah penghasil, serta meninggalkan aset bagi generasi berikutnya.
Belajar dari perjalanan tata kelola tambang
Sejarah pertambangan modern Indonesia menunjukkan perubahan pendekatan dalam mengelola modal, penguasaan negara, dan manfaat publik. UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan menjadi landasan bagi pengembangan pertambangan berskala besar.
Pada tahun yang sama, Indonesia menandatangani Kontrak Karya pertama dengan Freeport. Kontrak Karya menjadi salah satu instrumen untuk menarik modal dan teknologi, sekaligus memunculkan perdebatan panjang mengenai pembagian manfaat dan kepastian usaha.
UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara kemudian mengembangkan sistem perizinan, termasuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus (IUPK), serta menegaskan tujuan peningkatan nilai tambah. Perubahan melalui UU No. 3 Tahun 2020 memperkuat pengaturan kewenangan, perizinan, peran BUMN, divestasi, lingkungan, dan hilirisasi.
Ketentuan pelaksanaannya antara lain terdapat dalam PP No. 96 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PP No. 25 Tahun 2024. Perjalanan regulasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan tambang terus disesuaikan untuk memperkuat manfaat nasional dan menjawab kebutuhan investasi.
PNBP besar, nilai tambah harus terus tumbuh
Kontribusi minerba kepada penerimaan negara sangat signifikan. Kementerian ESDM mencatat PNBP subsektor minerba sebesar Rp135,16 triliun pada 2025. Hingga 31 Oktober 2026, realisasinya mencapai Rp141,94 triliun, melampaui target awal Rp134,05 triliun. Pemerintah menargetkan PNBP minerba mencapai Rp160-165 triliun pada akhir 2026. Pada 2025, investasi subsektor ini tercatat sekitar US$6,7 miliar, dan jumlah tenaga kerjanya mencapai 685.724 orang pada Semester I 2026.
Angka PNBP itu penting, tetapi tidak dapat langsung dibaca sebagai persentase manfaat negara dari seluruh hasil tambang. PNBP adalah salah satu jenis penerimaan. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka apakah target 70 persen merujuk pada nilai produksi, laba, penerimaan fiskal, kepemilikan saham, atau gabungan manfaat ekonomi. Kejelasan definisi dan metode penghitungan akan membantu pemerintah menetapkan kebijakan yang adil sekaligus memberi kepastian bagi pelaku usaha.
Pertambangan merupakan industri padat modal dan berisiko tinggi. Eksplorasi belum tentu menemukan cadangan yang ekonomis. Pengembangan tambang membutuhkan investasi besar, teknologi, infrastruktur, energi, dan waktu panjang sebelum modal kembali.
Struktur biaya dan risiko setiap komoditas pun berbeda. Karena itu, desain pembagian manfaat perlu memperhitungkan karakter proyek dan siklus harga, agar penerimaan negara meningkat seiring keuntungan tanpa menghambat investasi produktif.
Hilirisasi harus menjadi bagian dari perizinan
Peningkatan nilai tambah sudah menjadi bagian penting dalam kerangka hukum Minerba. UU Minerba mengatur kewajiban pemegang IUP atau IUPK tahap Operasi Produksi untuk meningkatkan nilai tambah mineral.
Untuk mineral logam, peningkatan itu dilakukan melalui pengolahan dan pemurnian; untuk mineral bukan logam dan batuan melalui pengolahan. Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi mineral juga wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian hasil tambang di dalam negeri. Ketentuan teknisnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan.
Pemerintah perlu memastikan kewajiban hilirisasi tercermin dalam pemenuhan izin, rencana kerja, pengawasan, dan evaluasi kegiatan perusahaan. Pelaksanaannya perlu ditopang energi yang andal dan kompetitif, infrastruktur, teknologi, pembiayaan, tenaga kerja terampil, serta kepastian pasar. Keberhasilan hilirisasi perlu dinilai dari nilai produk yang dihasilkan, tumbuhnya industri lanjutan, keterlibatan pemasok nasional, dan peningkatan keterampilan pekerja.
Keterkaitan sektor pertambangan, dunia usaha, dan perguruan tinggi juga penting. Dunia usaha membutuhkan aturan yang konsisten dan dapat dijalankan. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui riset, inovasi, dan pengembangan talenta untuk memperkuat hilirisasi serta menyiapkan ekonomi daerah setelah tambang. Kontribusi itu mencakup teknologi pengolahan, pemulihan lahan, pengelolaan air, keanekaragaman hayati, dan pengembangan usaha lokal.
Dana Abadi Pertambangan untuk generasi berikutnya
Mineral dan batu bara merupakan sumber daya yang tidak terbarukan. Sebagian manfaat ekonomi yang diperoleh hari ini perlu disimpan dan diubah menjadi aset produktif yang tetap bekerja bagi masyarakat ketika cadangan menipis atau tambang berhenti beroperasi.
Karena itu, pemerintah dapat mengkaji Dana Abadi Pertambangan dengan tata kelola yang kuat. Pokok dana dijaga dan dikelola secara profesional; hasil investasinya diarahkan untuk kepentingan jangka panjang, seperti pendidikan, riset, infrastruktur produktif, pemulihan lingkungan, dan diversifikasi ekonomi daerah penghasil. Penggunaan dana harus transparan, diaudit, dan memiliki batas yang jelas agar tidak mudah terserap untuk belanja rutin.
Indonesia telah mengenal Dana Abadi Daerah dalam kerangka UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kementerian ESDM juga pernah mendorong daerah penghasil untuk mempertimbangkan dana abadi agar sebagian manfaat sumber daya alam dapat dinikmati lintas generasi.
Pengalaman pengelolaan dana sumber daya alam di negara lain, termasuk Norwegia, menunjukkan pentingnya disiplin fiskal dan aturan yang jelas dalam mengubah penerimaan komoditas menjadi tabungan jangka panjang.
Dana abadi perlu berjalan seimbang dengan kebutuhan pembangunan saat ini. Sebagian penerimaan dapat membiayai layanan publik dan investasi produktif, sementara sebagian lain disimpan untuk menjaga manfaat bagi generasi berikutnya. Daerah penghasil juga perlu menyiapkan ekonomi pascatambang agar masyarakat memiliki sumber penghidupan baru ketika kegiatan pertambangan berakhir.
Menjaga kepastian dan tujuan nasional
Penerapan kebijakan 70 persen harus memiliki dasar hukum, definisi, dan metode penghitungan yang jelas. Untuk izin dan kontrak yang sudah berjalan, perubahan perlu memperhatikan komitmen yang telah disepakati dan dilaksanakan melalui aturan yang transparan. Untuk izin baru dan perpanjangan, kewajiban fiskal, hilirisasi, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat dapat ditentukan sejak awal.
Ukuran keberhasilan kebijakan pertambangan ialah penerimaan negara yang berkelanjutan, industri hilir yang kompetitif, masyarakat daerah penghasil yang sejahtera, serta aset produktif yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Kekayaan tambang harus menjadi fondasi transformasi ekonomi Indonesia: memberi manfaat hari ini, membangun kapasitas nasional, dan tetap meninggalkan kemakmuran setelah tambang selesai beroperasi.
(miq/miq)