Ketika Kajian Menentukan Kebijakan, Kepentingan Publik Harus Dijaga
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk ratusan bahkan ribuan studi kelayakan, kajian kebijakan, penyusunan rencana induk, dan penelitian sektoral. Tujuannya mulia: memastikan keputusan negara didasarkan pada pengetahuan, bukan intuisi.
Namun, pertanyaan mendasarnya jarang diajukan: Apakah negara benar-benar membeli pengetahuan berkualitas, atau sekadar membeli laporan untuk membenarkan keputusan yang sudah diinginkan?
Persoalan ini penting karena hasil kajian sering menjadi landasan penyusunan peraturan menteri, peraturan presiden, program pembangunan, hingga pengadaan barang dan jasa bernilai besar. Kesalahan pada tahap penelitian dapat menjalar menjadi kesalahan kebijakan, investasi yang tidak produktif, bahkan pemborosan anggaran bertahun-tahun.
Ketika Laporan Menggantikan Pengetahuan
Dalam praktik administrasi, keberhasilan pekerjaan kajian kerap diukur melalui penyelesaian dokumen, presentasi, dan berita acara serah terima. Padahal, laporan ratusan halaman tidak otomatis menghasilkan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kajian berkualitas seharusnya menyediakan data primer yang dapat diverifikasi, metodologi yang dapat direplikasi, analisis alternatif, ketidakpastian, serta rekomendasi yang didukung bukti. Tanpa unsur tersebut, pemerintah berisiko menerima kesimpulan tanpa memiliki kemampuan menguji kebenarannya.
Masalah bertambah ketika sejumlah unit pemerintahan melakukan penelitian berbeda pada lokasi atau sektor yang sama tanpa konsolidasi data. Negara membayar berkali-kali, tetapi gagal membangun akumulasi pengetahuan kelembagaan.
Konflik Kepentingan Sebelum Tender
Perhatian publik terhadap korupsi pengadaan biasanya tertuju pada tender, harga penawaran, atau pemenang kontrak. Padahal, risiko penyimpangan dapat muncul jauh sebelumnya.
Bayangkan sebuah kajian teknologi yang sejak awal menggunakan asumsi menguntungkan satu pendekatan tertentu. Hasilnya kemudian dijadikan dasar regulasi, sedangkan regulasi tersebut melahirkan kebutuhan pengadaan dengan spesifikasi yang hanya dapat dipenuhi kelompok penyedia tertentu.
Secara administratif, setiap tahap mungkin terlihat sah. Namun, keseluruhan proses berpotensi kehilangan independensi. Fenomena ini dikenal sebagai regulatory capture, ketika kepentingan tertentu memengaruhi keputusan publik.
Bukan berarti setiap kajian yang menghasilkan pengadaan merupakan penyimpangan. Persoalannya terletak pada transparansi hubungan kepentingan dan kemampuan menguji alternatif secara objektif.
Membangun Rantai Akuntabilitas
Indonesia sebenarnya memiliki landasan hukum. UU Nomor 30 Tahun 2014 mengatur konflik kepentingan dalam administrasi pemerintahan. Sementara itu, ketentuan pengadaan pemerintah, termasuk Perpres Nomor 46 Tahun 2025, menyediakan kerangka pelaksanaan pengadaan.
Namun, yang perlu diperkuat adalah keterlacakan hubungan antara kajian, keputusan, dan penggunaan anggaran. Pertama, setiap kajian harus menghasilkan data dan metodologi yang dapat diaudit, bukan sekadar dokumen akhir. Kedua, penerimaan hasil kajian perlu melibatkan penelaah independen yang menguji kesesuaian dengan kerangka acuan kerja.
Ketiga, rekomendasi regulasi harus disertai pembandingan alternatif, analisis biaya-manfaat, dan deklarasi konflik kepentingan. Keempat, setiap pengadaan strategis perlu menunjukkan keterkaitan dengan bukti kebutuhan yang independen, bukan hanya merujuk pada kesimpulan sebuah laporan.
Kelima, pemerintah memerlukan repositori pengetahuan lintas instansi agar penelitian terdahulu menjadi aset negara yang dapat digunakan kembali, dengan perlindungan data yang sesuai.
Ukuran keberhasilan reformasi bukan banyaknya laporan, peraturan, atau kontrak yang dihasilkan, melainkan kualitas keputusan serta manfaat ekonomi yang diwujudkan. Negara tidak boleh berhenti mengawasi ketika tender dinyatakan bersih.
Pengawasan harus dimulai sejak pertanyaan penelitian dirumuskan. Sebab pengadaan yang sehat tidak mungkin lahir secara konsisten dari pengetahuan yang cacat. Dan kebijakan yang baik harus dapat diuji, bukan sekadar dibenarkan.
(miq/miq)