Dari Kompensasi Menuju Ekonomi Regeneratif

Ukay Karyadi,  CNBC Indonesia
17 November 2026 13:27
Ukay Karyadi
Ukay Karyadi
Ukay Karyadi seorang ekonom, mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sebelum terpilih menjadi Komisioner KPPU 2018-2023, Ukay merupakan Tenaga Ahli DPR-RI (2015-2018) dan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (2011-2014). Selain itu, le.. Selengkapnya
Produksi dan Ekspor Batubara Terbesar 2018
Foto: Ilustrasi batubara. (CNBC Indonesia/Edward Ricardo)

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Industri berbasis sumber daya alam (SDA) selalu menyimpan paradoks pembangunan. Aktivitas pertambangan, migas, kehutanan, perkebunan, hingga perikanan memang menyumbang nilai tambah, penerimaan negara, devisa, dan lapangan kerja.

Namun, aktivitas yang sama juga menggerus stok kekayaan alam, mengubah bentang ekologis, serta kerap memicu local dutch disease--lonjakan upah dan biaya hidup lokal yang justru mematikan daya saing sektor pertanian dan usaha rakyat, sekaligus mengunci wilayah pada ketergantungan satu komoditas yang rentan terhadap siklus harga.

Pertanyaan yang jauh lebih mendasar daripada sekadar kontribusi sektor ekstraktif terhadap PDB adalah: apa yang tersisa bagi masyarakat lokal ketika cadangan habis dan operasi perusahaan berakhir?

Dalam ekonomi sumber daya, titik tolak untuk menjawab pertanyaan tersebut terletak pada perbedaan mendasar antara SDA tak terbarukan (non-renewable resources), seperti mineral dan batu bara yang terbentuk dalam rentang waktu geologis, dan SDA terbarukan (renewable resources), seperti hutan dan perikanan, yang dapat terdegradasi permanen apabila laju pemanfaatannya melampaui daya pulihnya.

Robert Solow (1974) dan John Hartwick (1977) meletakkan fondasi klasik bagi keadilan antargenerasi. Aturan Hartwick (Hartwick Rule) membuktikan secara matematis tingkat konsumsi per kapita dapat dijaga konstan antargenerasi apabila seluruh surplus ekonomi dari ekstraksi SDA tak terbarukan (resource rent) diinvestasikan kembali ke dalam modal produktif yang dapat direproduksi.

Namun, hasil ini bertumpu pada asumsi bahwa modal buatan (manufactured capital) dapat sepenuhnya menggantikan modal alam (natural capital)--sebuah asumsi yang gagal berlaku bagi fungsi ekologis kritis seperti siklus air bersih, kesuburan tanah, dan keanekaragaman hayati.

Oleh karena itu, setiap ton SDA yang dikuras harus bertransformasi menjadi kapasitas produktif yang umurnya melampaui umur tambang atau konsesi. Di sinilah tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau corporate social responsibility (CSR) menemukan relevansi strategisnya: bukan sebagai filantropi, proyek fisik seremonial, atau uang kompensasi peredam konflik, melainkan sebagai mesin transformasi struktur ekonomi wilayah.

Internalisasi Biaya Sosial dan Disiplin Regulasi
Transformasi CSR harus dimulai dengan menarik garis demarkasi yang tegas antara kewajiban hukum yang mengikat dan kontribusi sukarela yang menciptakan nilai tambah baru. Dalam kerangka hukum Indonesia, setidaknya terdapat empat lapis tanggung jawab korporasi yang tidak boleh dicampuradukkan.

Pertama, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan UU 32/2009 sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU 6/2023. pelaku usaha wajib mencegah, mengendalikan, dan memulihkan pencemaran serta kerusakan lingkungan sebagai syarat mutlak beroperasi.

Kedua, kewajiban sektoral yang melekat pada perizinan. Dalam sektor pertambangan mineral dan batu bara, UU 4/2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 2/2025, mewajibkan pemegang izin menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (good mining practice), mencakup pengelolaan lingkungan, reklamasi, dan pascatambang beserta penempatan dana jaminannya. Ini adalah prasyarat izin, bukan CSR.

Ketiga, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM). UU Minerba mewajibkan pemegang IUP dan IUPK menyusun serta mengalokasikan dana untuk program PPM, yang tata kelola dan cetak birunya diatur dalam PP 96/2021 sebagaimana telah diubah melalui PP 25/2024 dan terakhir PP 39/2025.

Pemberdayaan masyarakat lingkar tambang adalah mandat undang-undang--yang secara akuntansi bahkan sering dicatat sebagai bagian dari beban operasional--bukan kemurahan hati perusahaan.

Keempat, TJSL perseroan. Berdasarkan UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP 47/ 2012. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan SDA wajib menganggarkan dan melaksanakan TJSL sebagai biaya perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pemisahan empat lapis ini mutlak diperlukan untuk mencegah double counting dan ilusi kedermawanan (illusion of generosity). Perusahaan tidak boleh mengklaim kewajiban reklamasi sebagai prestasi CSR, memakai bantuan karitas untuk menutupi eksternalitas pencemaran, atau menjadikan program pemberdayaan sebagai alat tawar atas hak konstitusional warga terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Secara teoretis, persoalan ini berakar pada kegagalan pasar berupa eksternalitas negatif: biaya privat dalam pembukuan perusahaan kerap jauh lebih rendah daripada biaya sosial yang ditanggung masyarakat akibat penurunan kualitas lingkungan dan hilangnya jasa ekosistem.

Prinsip pencemar membayar (polluter pays principle), yang dirumuskan OECD (1972) dan diadopsi sebagai asas dalam UU 32/2009, menuntut pelaku usaha menanggung penuh biaya pencegahan dan pemulihan pencemaran. Namun, internalisasi biaya ekologis saja belum cukup menciptakan kemandirian ekonomi warga. Lahan yang direklamasi tidak otomatis melahirkan wirausaha baru, dan jalan desa yang diaspal tidak serta-merta menghidupkan rantai pasok lokal.

Untuk menjembatani celah tersebut, Michael Porter dan Mark Kramer (2011) menawarkan konsep penciptaan nilai bersama (creating shared value), yakni menyelaraskan daya saing bisnis dengan pemecahan masalah sosial.

Meski demikian, kritik Andrew Crane dkk. (2014) patut menjadi pengingat: ketegangan antara motif laba jangka pendek dan kepentingan sosial-ekologis tidak selalu selesai secara harmonis dengan sendirinya. Batas etisnya harus tegas: penciptaan nilai bersama tidak boleh dijadikan legitimasi untuk melanjutkan eksploitasi yang melampaui daya dukung lingkungan.

Peluang Ekonomi Biru dan Pelajaran Transisi
Salah satu kerangka yang mampu menautkan potensi lokal, inovasi teknologi, dan orientasi pasar adalah ekonomi biru (blue economy) gagasan Gunter Pauli (2010) dalam The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs.

Konsep yang terinspirasi dari efisiensi ekosistem alami ini memandang bahwa limbah atau residu dari satu proses produksi harus diolah menjadi input bernilai ekonomi bagi proses produksi lain. Pemaknaan ini berbeda secara konseptual dari istilah "ekonomi biru" dalam arti ekonomi kelautan yang lazim dipakai dalam dokumen kebijakan publik.

Bagi industri berbasis SDA, ekonomi biru membuka peluang transformasi aset yang selama ini terabaikan: limbah organik diolah menjadi pupuk hayati, residu biomassa perkebunan dikonversi menjadi bioenergi, dan lahan bekas tambang yang telah stabil dikembangkan menjadi kawasan agroforestri produktif.

Namun, penerapannya menuntut disiplin ilmiah yang ketat: tidak semua limbah layak secara keekonomian untuk dimonetisasi, dan tidak semua lubang bekas tambang (void) aman dijadikan kolam budidaya perikanan atau destinasi wisata. Kajian geoteknik, stabilitas lereng, tata kelola air asam tambang, serta uji toksisitas dan kontaminasi logam berat wajib mendahului setiap rencana alih fungsi lahan.

Pengalaman Sawahlunto di Sumatera Barat memberikan pelajaran berharga. Ketika cadangan batu bara kian menipis sejak akhir 1990-an, pemerintah daerah bersama masyarakat menata ulang haluan ekonominya di sekitar warisan sejarah dan budaya pertambangan sejak awal 2000-an.

Konsistensi lintas kepemimpinan selama hampir dua dekade itulah yang akhirnya berbuah pengakuan Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto sebagai Warisan Dunia UNESCO pada 2019. Pelajarannya jelas: pengakuan global dan kebangkitan ekonomi wisata adalah buah dari strategi transisi yang terencana jauh sebelum tambang tutup, bukan langkah reaktif di ujung masa operasi.

Pada skala industrial yang lebih besar, transformasi kawasan Lembah Ruhr (Ruhrgebiet) di Jerman membuktikan bahwa transisi pascaekstraktif membutuhkan waktu puluhan tahun serta investasi besar pada pendidikan vokasi, riset terapan, dan revitalisasi kelembagaan daerah.

Intinya, ekonomi pascatambang tidak mungkin bertumpu pada proyek fisik semata, melainkan harus dibangun di atas ekosistem usaha yang memiliki permintaan pasar riil, tenaga kerja terampil, dan akses pembiayaan yang memadai.

Menuju Ekonomi Regeneratif
Jika Aturan Hartwick masih bercorak keberlanjutan lemah (weak sustainability) karena mengizinkan substitusi modal alam dengan modal buatan, ekonomi regeneratif (regenerative economy) melangkah lebih jauh sejalan dengan prinsip keberlanjutan kuat (strong sustainability).

Pendekatan ini menuntut aktivitas ekonomi tidak sekadar meminimalkan kerusakan (doing less harm), melainkan secara aktif memulihkan kapasitas regenerasi ekosistem sekaligus memperkuat kemandirian sosial-ekonomi masyarakat dalam batas daya dukung alam. Konsekuensinya, evaluasi CSR dan PPM harus bergeser drastis dari sekadar ukuran input-output (serapan anggaran dan jumlah paket bantuan) menuju ukuran dampak (outcome dan impact) yang terukur.

Sejumlah BUMN pertambangan, seperti PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), patut diapresiasi karena telah mengukur dan melaporkan Social Return on Investment (SROI) untuk program unggulannya beserta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam laporan keberlanjutan.

Praktik tersebut perlu diperluas ke seluruh pelaku industri SDA dan diverifikasi melalui audit independen. Namun, secara metodologis, IKM hanya menangkap persepsi sesaat penerima manfaat, bukan ketahanan ekonomi jangka panjang, sehingga mutlak dilengkapi dengan indikator kemandirian struktural. Namun demikian, agar tidak terjebak menjadi kosmetik sosial, CSR dan PPM harus diintegrasikan ke dalam peta jalan transisi wilayah sejak awal melalui lima agenda strategis.

Pertama, pemetaan partisipatif berbasis sains sejak tahap prakonstruksi, memetakan kerentanan sosial, struktur ekonomi lokal, serta daya dukung ekologis bersama pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat adat.

Kedua, pembangunan rantai nilai lokal yang utuh. Pelatihan kewirausahaan saja tidak akan memadai tanpa akses pembiayaan berbunga rendah, transfer teknologi tepat guna, sertifikasi mutu, dan pendampingan manajemen, sehingga warga bertransformasi dari sekadar pekerja menjadi produsen, pemasok, dan pemilik usaha.

Ketiga, inkubasi usaha rakyat yang layak komersial (bankable dan mandiri). Korporasi dapat berperan sebagai pembeli awal (off-taker) untuk menjamin skala ekonomi di tahap rintisan, tetapi koperasi dan UMKM binaan wajib didorong memperluas penetrasi pasar di luar ekosistem perusahaan agar tidak kolaps saat perusahaan hengkang.

Keempat, integrasi pemberdayaan ekonomi dengan pemulihan ekosistem, seperti rehabilitasi daerah tangkapan air, skema perhutanan sosial, dan pertanian regeneratif--dengan sistem pencatatan keuangan dan pelaporan yang terpisah secara ketat dari kewajiban hukum reklamasi dan pascatambang.

Kelima, mekanisme transisi fiskal dan pasar kerja bersama pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan ini mencakup pengalokasian terikat (earmarking) sebagian Dana Bagi Hasil (DBH) SDA ke dalam instrumen dana abadi atau dana cadangan investasi daerah saat harga komoditas tinggi, guna meredam guncangan fiskal serta membiayai program alih profesi (reskilling) tenaga kerja sebelum penutupan tambang.

Pada akhirnya, keberhasilan transformasi ini harus diuji melalui indikator yang objektif dan transparan: kenaikan pendapatan riil rumah tangga di luar sektor ekstraktif, tingkat kelangsungan hidup UMKM pascainkubasi, proporsi penjualan usaha lokal ke pasar non-perusahaan, pemulihan indeks kualitas air dan keanekaragaman hayati, serta inklusivitas kelompok rentan dan masyarakat adat.

Negara berkewajiban memastikan surplus ekonomi SDA terkonversi menjadi modal produktif jangka panjang. Korporasi wajib menuntaskan kepatuhan hukumnya secara jujur sekaligus menjadi katalis ekosistem usaha lokal. Sementara pemerintah daerah dan masyarakat berdiri sebagai subjek utama pembangunan.

Dan pastinya, warisan terbaik dari industri SDA bukanlah seberapa besar kekayaan yang berhasil dikeruk, melainkan seberapa tangguh kemakmuran yang tetap hidup setelah eksploitasi berakhir.


(miq/miq)
Next Article Dari Energy Security ke Energy Capability