Global MSP Conference & Expo 2026: Diplomasi Ekonomi Biru Indonesia

Doni Darwin,  CNBC Indonesia
17 November 2026 13:04
Doni Darwin
Doni Darwin
Doni Ismanto Darwin merupakan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga. Sebelumnya, Doni menjabat Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Komunikasi Publik, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perika.. Selengkapnya
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Foto: dok Istimewa

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Laut semakin memiliki arti strategis dalam hubungan internasional. Selain menjadi jalur perdagangan dunia dan sumber pangan, laut juga menjadi ruang bagi pengembangan energi, konektivitas digital, infrastruktur komunikasi bawah laut, serta berbagai kepentingan ekonomi dan geopolitik antarnegara. Perubahan tersebut menempatkan tata kelola laut sebagai salah satu agenda penting dalam kerja sama internasional.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menghadirkan peluang yang tidak boleh dilewatkan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di persilangan jalur perdagangan dan konektivitas maritim internasional, Indonesia memiliki posisi strategis dalam menghubungkan berbagai kepentingan global. Jalur pelayaran, jaringan kabel dan pipa bawah laut, serta kekayaan sumber daya kelautan memberikan nilai strategis yang dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, posisi geografis yang strategis tidak serta-merta menghasilkan manfaat ekonomi. Indonesia membutuhkan kebijakan yang mampu mengoptimalkan potensi tersebut, memberikan kepastian bagi investasi, serta memastikan bahwa pemanfaatan ruang laut tetap memperhatikan kepentingan nasional dan keberlanjutan lingkungan. Di sinilah diplomasi maritim memiliki peran penting.

Diplomasi Maritim

Diplomasi maritim selama ini sering dipahami dalam konteks pengamanan wilayah, penyelesaian sengketa perbatasan, dan perundingan mengenai hak serta kewajiban negara di laut. Padahal, diplomasi maritim juga memiliki dimensi ekonomi yang sangat luas. Negara dapat membangun hubungan internasional melalui kerja sama investasi, pengembangan teknologi, pertukaran pengetahuan, dan kolaborasi dalam mengelola sumber daya laut.

Indonesia perlu memperluas pendekatan diplomasi tersebut. Kerja sama internasional tidak cukup hanya menghasilkan kesepakatan di atas kertas, tetapi juga harus membuka peluang yang memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional. Pemerintah perlu memanfaatkan hubungan antarnegara untuk menarik investasi, mengembangkan industri kelautan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Salah satu instrumen yang dapat memainkan peran tersebut adalah Marine Spatial Planning (MSP) atau penataan ruang laut. Melalui MSP, pemerintah mengatur berbagai kepentingan pemanfaatan ruang laut agar berjalan secara terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan. Instrumen ini juga memberikan kepastian mengenai lokasi dan kesesuaian kegiatan ekonomi, sehingga pelaku usaha dapat mengembangkan investasinya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Dalam konteks internasional, MSP juga membuka ruang kolaborasi antarnegara. Setiap negara memiliki pengalaman, tantangan, dan pendekatan yang berbeda dalam mengelola wilayah lautnya. Pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dapat memperkaya kebijakan nasional sekaligus membangun kesepahaman mengenai tata kelola laut yang lebih berkelanjutan.



Peluang Investasi

Potensi ekonomi laut Indonesia tidak hanya bertumpu pada perikanan tangkap dan budidaya. Berbagai sektor lain juga memiliki peluang pengembangan yang besar, mulai dari blue carbon, green port, blue port, marine tourism, waterfront city, infrastruktur kelautan, konservasi, hingga energi terbarukan. Keragaman sektor tersebut membutuhkan perencanaan ruang yang mampu mempertemukan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pengembangan karbon biru, misalnya, dapat menjadi bagian penting dari agenda ekonomi biru Indonesia. Ekosistem mangrove dan padang lamun memiliki fungsi ekologis yang penting sekaligus menyimpan cadangan karbon. Melalui perencanaan ruang laut yang tepat, pemerintah dapat menjaga keberadaan ekosistem tersebut sambil membuka peluang pengembangan kegiatan ekonomi yang tidak merusak lingkungan.

Pada saat yang sama, Indonesia perlu mengembangkan pendekatan pembiayaan yang mampu mendukung agenda tersebut. Blue finance dapat menjadi penghubung antara kebijakan penataan ruang, kebutuhan investasi, dan upaya perlindungan ekosistem. Instrumen pembiayaan inovatif dapat mendorong keterlibatan lembaga keuangan dan investor dalam mendukung kegiatan ekonomi laut yang menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus ekologis.

Pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan One Ocean, Shared Benefits. Laut tidak seharusnya hanya dipandang sebagai ruang untuk mengejar keuntungan ekonomi sektoral. Pengelolaan laut perlu menghasilkan manfaat bersama melalui ketahanan pangan, pengembangan energi bersih, peningkatan karbon biru, pemulihan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Tentu saja, setiap kegiatan harus mempertimbangkan kesesuaian lokasi dan daya dukung lingkungan agar berbagai kepentingan tidak saling berbenturan.

Kepastian tata ruang juga menjadi bagian penting dalam membangun iklim investasi. Proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) bukan dimaksudkan untuk mempersulit pelaku usaha. Pemerintah menggunakan instrumen tersebut untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku. Pada akhirnya, keberlanjutan ekosistem laut juga menjadi kepentingan dunia usaha karena lingkungan yang sehat merupakan fondasi bagi keberlangsungan kegiatan ekonomi.

Forum Global

Berangkat dari pemikiran tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menyelenggarakan Global Marine Spatial Planning Conference & Expo 2026 pada 25-27 November di Bali. Forum ini menjadi salah satu upaya Indonesia untuk memperkuat diplomasi maritim melalui kolaborasi kebijakan, investasi, teknologi, dan pengembangan kapasitas di sektor kelautan.

Kegiatan ini dirancang tidak sekadar menjadi konferensi yang mempertemukan para pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan. Indonesia ingin membangun sebuah platform yang mempertemukan pemerintah, organisasi internasional, pelaku usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi, dan mitra pembangunan. Melalui pertemuan tersebut, berbagai gagasan dan peluang kerja sama diharapkan dapat berkembang menjadi kemitraan yang memberikan manfaat konkret.



Salah satu agenda utama adalah High-Level Dialogue yang direncanakan melibatkan perwakilan menteri dari sedikitnya 29 negara. Forum ini diharapkan menjadi ruang bagi para pemimpin untuk membahas arah kebijakan penataan ruang laut, memperkuat kerja sama internasional, dan mengidentifikasi peluang kolaborasi ekonomi biru. Kehadiran tokoh dan perwakilan organisasi internasional juga akan memperkaya diskusi mengenai masa depan tata kelola laut global.

Selain dialog tingkat tinggi, Investment Dialogue akan mempertemukan pemerintah dengan lembaga keuangan nasional dan internasional untuk membahas peluang investasi kelautan. Sementara itu, Partnership Dialogue akan membuka pembahasan lebih mendalam mengenai berbagai sektor strategis, termasuk perikanan, karbon biru, pelabuhan, infrastruktur, pariwisata, konservasi, dan energi. Kedua forum tersebut diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan pembangunan dengan sumber pembiayaan dan calon mitra investasi.

Rangkaian kegiatan juga mencakup Business Forum dan Exhibition/Expo sebagai ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan teknologi, inovasi, produk, serta rencana pengembangan bisnis. Pemerintah membuka kesempatan bagi perusahaan dan mitra strategis untuk menyelenggarakan side event atau diskusi khusus guna mempertemukan calon mitra dan investor. Melalui kegiatan ini, forum internasional diharapkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi berlanjut pada penjajakan kerja sama bisnis.

Dimensi pembangunan sumber daya manusia juga mendapat perhatian melalui Youth Forum dan Executive Leadership Training. Kedua agenda tersebut memberikan ruang bagi generasi muda dan para pemimpin daerah untuk memahami perkembangan kebijakan penataan ruang laut serta tantangan pembangunan kelautan berkelanjutan. Keterlibatan pemerintah daerah menjadi penting karena banyak peluang investasi kelautan berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang membutuhkan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan kawasan pesisir dan perkotaan berbasis kelautan. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap investasi memperhatikan karakteristik wilayah, daya dukung lingkungan, serta kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah tidak ingin menempatkan investasi dan perlindungan lingkungan sebagai dua kepentingan yang saling berlawanan. Sebaliknya, tata kelola ruang laut yang baik harus mampu memberikan kepastian kepada investor sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya. Dengan pendekatan tersebut, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Global Marine Spatial Planning Conference & Expo 2026 merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk memperluas peran dalam percakapan global mengenai masa depan laut. Indonesia memiliki pengalaman dalam mengembangkan kebijakan penataan ruang laut, sekaligus memiliki potensi sumber daya dan posisi geografis yang strategis. Modal tersebut perlu diterjemahkan menjadi kerja sama yang produktif dengan berbagai negara dan mitra internasional.

Diplomasi ekonomi biru pada akhirnya bukan sekadar upaya menarik investasi ke Indonesia. Diplomasi ini juga merupakan kesempatan untuk membangun kesepahaman bahwa laut membutuhkan tata kelola bersama yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Mari menjadikan Global Marine Spatial Planning Conference & Expo 2026 sebagai ruang pertemuan gagasan, kemitraan, dan investasi untuk masa depan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan. Sampai jumpa di Bali!


(dpu/dpu)