Dari Investasi Rp1 Triliun, Berapa Kursi untuk Pekerja Indonesia?

Eric Wicaksono,  CNBC Indonesia
16 November 2026 18:02
Eric Wicaksono
Eric Wicaksono
Eric Wicaksono merupakan Executive Partner, Principal of Investment and Strategy Naiman Global sejak Agustus 2025. Sebelumnya, Erick merupakan Technology Advisor di PT Peruri Digital Security. Titel Sarjana Hubungan Internasional diperoleh Eric dari Univer.. Selengkapnya
Infografis: Lihat Daftar Upah Ini Pabrik-Pabrik di Banten Jadi Ciut
Foto: Ilustrasi pabrik. (CNBC Indonesia/Arie Pratama)

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Bayangkan seorang lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Jawa yang menunggu pabrik sepatu dibuka di dekat rumahnya. Bagi banyak orang, kabar investasi baru terdengar seperti kabar lowongan, sebab umumnya kita menganggap setiap triliun yang masuk masih membawa pekerja sebanyak dulu.

Anggapan itu perlu diluruskan. Pabrik itu mungkin tetap berdiri, tetapi dengan kursi yang lebih sedikit untuk setiap rupiah investasinya. Gejalanya sudah tampak di data nasional. Pada 5 November 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat industri pengolahan tumbuh 5,87 persen pada triwulan III-2026 dibandingkan setahun sebelumnya.

Pekerjanya nyaris tak bertambah: 20,35 juta orang pada Agustus 2026, dibandingkan 20,31 juta setahun sebelumnya, menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Cara BPS mengelompokkan lapangan usaha memang berubah tahun ini, tetapi polanya sulit diabaikan: pabrik menghasilkan lebih banyak tanpa menambah banyak orang.

Sumber kedua, data realisasi investasi BKPM, tidak menjelaskan seluruh pasar kerja pabrik, tetapi memberi petunjuk dari sisi investasi yang dilaporkan. Kita terbiasa menilai investasi dari nilainya, dan menurut data itu nilai investasi manufaktur terus naik dalam tiga tahun terakhir.

Yang jarang diumumkan adalah berapa pekerja yang datang bersama setiap triliun. Ukuran itu sedang turun, dan sebagian besar penurunannya justru terjadi di dalam industri padat karya, yang selama ini diandalkan untuk menyerap tenaga kerja.

Setiap triwulan, perusahaan melaporkan nilai investasi dan jumlah pekerja Indonesia yang terserap dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dan BKPM
membuka datanya. Dihitung dari data itu, setiap Rp1 triliun investasi manufaktur pada Januari sampai September 2024 membawa 1.610 pekerja yang dilaporkan terserap.

Pada sembilan bulan pertama tahun ini angkanya tinggal 1.360, turun 15,5 persen. Rupiahnya nominal, belum disesuaikan dengan inflasi, dan siapa pun bisa mengulang hitungan ini dari data terbuka.

Bukan Sepenuhnya Salah Smelter
Yang paling sering disalahkan adalah smelter. Tuduhan itu masuk akal di atas kertas. Pada sembilan bulan pertama 2026, industri logam dasar, termasuk smelter nikel dan tembaga, menarik 40,7 persen investasi manufaktur, dengan 168 pekerja per triliun.

Industri padat karya (tekstil, pakaian jadi, kulit dan alas kaki, kayu, furnitur) menyerap 6.359 pekerja per triliun, hampir 38 kali lipat. Modal asing paling condong ke logam dasar: 53 persen investasi asing di manufaktur masuk ke sana, sedangkan modal dalam negeri hanya 9 persen.

Namun smelter bukan penjelasan utama penurunan tadi. Seandainya setiap sektor masih menyerap pekerja seperti pada 2024, campuran investasi 2026 justru menghasilkan sekitar 1.714 pekerja per triliun, lebih tinggi dari 1.610.

Lalu dari mana penurunan itu datang? Dari dalam industri padat karya itu sendiri, yang porsinya dalam investasi manufaktur justru naik tetapi pekerja per triliunnya turun. Dengan bobot investasi 2024, lebih dari 90 persen pelemahan di dalam sektor berasal dari sana; hitungan ini menguraikan angka, tidak membuktikan sebabnya. Uang yang masuk ke pabrik padat karya tidak lagi membawa orang sebanyak dulu.

Pabrik Sepatu dan Jawa Timur
Contoh paling jelas ada di industri kulit dan alas kaki. Pada sembilan bulan pertama, investasinya naik 71 persen, dari Rp11,1 triliun pada 2024 menjadi Rp18,9 triliun pada 2026. Pekerja yang dilaporkan terserap justru turun dari sekitar 145 ribu menjadi 118 ribu orang. Turun di Jawa Barat, turun di Jawa Tengah, turun pula di Jawa Timur.

Data ini tidak melacak pabrik yang sama dari tahun ke tahun, jadi perpindahan pabrik antarprovinsi belum bisa dipastikan atau disingkirkan. Uang untuk pabrik sepatu bertambah, orangnya berkurang. Di Jawa Timur polanya lebih tajam. Dihitung dari data BKPM, investasi industri padat karya di provinsi ini pada sembilan bulan pertama naik dari Rp3,0 triliun pada 2024 menjadi Rp6,5 triliun pada 2026.

Pekerja yang dilaporkan terserap turun dari sekitar 43 ribu menjadi 32 ribu orang. Dengan ukuran yang lebih kecil, di pabrik alas kaki setiap Rp1 miliar investasi dulu membawa sekitar 23 pekerja; kini sekitar 7. Angka ini hanya mencakup investasi yang dilaporkan, tidak seluruh lapangan kerja pabrik di Jawa Timur. Namun bagi pencari kerja di provinsi ini, seperti lulusan SMK dalam contoh di awal, kabar pabrik baru belum tentu membawa lowongan sebanyak dulu.

Yang Bertambah: Pekerja Lepas
Penjelasan populer lain, banjir pakaian impor, juga tidak tampak di data resmi. Menurut statistik impor BPS, nilai impor pakaian jadi Januari sampai Juli 2026 hanya naik 0,6 persen dari tahun sebelumnya, dan beratnya turun 28 persen. Impor ilegal memang tidak tercatat di sana, tetapi yang tercatat tidak menunjukkan banjir.

Perubahan justru terlihat pada bentuk pekerjaannya. Data Sakernas Agustus 2025, dibandingkan dengan bulan yang sama setahun sebelumnya, mencatat buruh dan
karyawan di industri pengolahan berkurang 270.523 orang. Pada periode yang sama, pekerja bebas di sektor itu, yaitu pekerja lepas yang majikannya tidak tetap, bertambah 301.512 orang. Jumlah pekerjanya sedikit bertambah, tetapi seluruh tambahan bersihnya datang dari pekerja lepas.

Keberatan yang wajar patut diakui. Investasi padat modal punya manfaat nyata: ekspor katoda tembaga dan aluminium ikut mendorong pertumbuhan industri logam dasar, dan pabrik yang memasang mesin baru bisa lebih produktif. Pekerja per triliun yang turun belum tentu kabar buruk jika pabriknya menjadi lebih tahan bersaing dan bertahan lebih lama.

Kenyataannya, data yang dibuka sekarang belum bisa menjawab mengapa angka itu turun. Bisa karena mesin, harga lahan, ukuran proyek, atau perluasan pabrik lama
tanpa rekrutmen baru. Bisa pula karena jeda antara membangun pabrik dan merekrut.

Namun lonjakan investasi alas kaki pada awal tahun 2025 tidak diikuti kenaikan pekerja dalam empat triwulan sesudahnya. Untuk memisahkannya, data realisasi perlu membedakan proyek baru dari perluasan, serta uang untuk mesin dari uang untuk lahan dan bangunan. Karena itu ukurannya perlu dibuka, tidak ditebak.

Ada tiga langkah yang tidak mahal. Pertama, BKPM dapat menambahkan satu baris pada rilis triwulanannya: pekerja per triliun menurut sektor dan asal modal, agar
investasi dinilai dari dua sisi. Kedua, Kementerian Perindustrian dapat menelusuri sektor yang jumlah pekerja per triliunnya turun paling tajam, dimulai dari alas kaki,
sebelum merancang insentif berikutnya.

Ketiga, pemerintah daerah dapat menyebut jumlah pekerja di samping nilai rupiah setiap kali mengumumkan investasi baru. Bagi pembaca, ujinya sederhana: setiap mendengar angka triliun, tanyakan berapa orang yang ikut bekerja.

Tanpa ukuran itu, angka investasi akan terus naik di atas kertas, sementara para lulusan SMK yang menunggu pabrik dibuka tidak pernah tahu berapa kursi yang
sebenarnya disediakan untuknya. Investasi diumumkan dalam triliun, tetapi dirasakan dalam jumlah orang.


(miq/miq)
Next Article UMKM Naik Kelas, Ekonomi Indonesia Bisa Melaju Lebih Kencang