Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) di Persimpangan Jalan
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Di Indonesia terdapat 125 Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) yang bernaung di bawah 14 kementerian, enam lembaga nonkementerian, TNI, dan Polri. Bagi PTKL yang masih menerapkan sistem ikatan dinas, lulusannya relatif aman karena terserap oleh instansi induk.
Namun PTKL yang sudah tidak lagi menerapkan ikatan dinas harus berjuang di pasar kerja terbuka, bersaing dengan lulusan SMA yang mengikuti pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan sertifikasi di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
Di titik inilah persoalan relevansi PTKL menjadi sangat terasa. Kritik terhadap PTKL bukan barang baru. Panitia Kerja Komisi X DPR bersama Kemendiktisaintek mendorong evaluasi agar PTKL kembali ke khittah sebagai penyelenggara program studi yang spesifik bagi instansi induknya.
Persoalannya, sebagian besar energi birokrasi tampak habis untuk membahas wacana penataan dan "take over" tata kelola, tanpa cukup membahas kebaruan kurikulum, inovasi pembelajaran, dan kemitraan industri. Rapat seolah menjadi tujuan, bukan alat untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak pada mahasiswa.
Ironi anggaran memperjelas persoalan. Berdasarkan temuan Komisi X DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat ketidakadilan anggaran pendidikan yang sangat mencolok. PTKL menghabiskan porsi besar dari 20 persen dana pendidikan nasional, dengan investasi anggaran operasional per mahasiswa tercatat hingga 13 kali lipat lebih besar dibandingkan mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) reguler.
Anggaran jumbo ini hanya melayani sekitar 200 ribu mahasiswa, sementara anggaran PTN/PTS yang jauh lebih kecil harus melayani hampir 4 juta mahasiswa. Ketimpangan ini tidak otomatis melahirkan lulusan yang lebih kompeten.
Dari lebih dari 10 ribu dosen PTKL, hanya 0,6 persen yang berstatus guru besar. Hanya sekitar 1,46 persen PTKL yang memperoleh akreditasi A atau Unggul. Sebagai lulusan PTKL, penulis menyaksikan langsung dampak dari kondisi ini. Banyak dosen politeknik menghabiskan seluruh karier akademiknya tanpa pernah benar-benar bekerja di industri yang menjadi rumpun keilmuannya.
Begitu menjadi dosen, mereka tenggelam dalam administrasi, mengejar angka kredit, dan memburu jabatan akademik. Tidak ada waktu tersisa untuk memperbarui pengetahuan tentang kondisi industri. Akibatnya, mahasiswa belajar dari kurikulum yang sudah usang, jauh sebelum mereka lulus.
Di lingkungan Politeknik Pariwisata, seorang dosen yang seumur hidup mengajarkan teori perhotelan dan tata boga, tetapi tidak pernah mengurus hotel atau meracik hidangan secara profesional, hanya bisa mengajarkan standar hospitality dari buku.
Lulusannya pun hebat di atas kertas, tetapi gugup saat menghadapi dapur dan lobi yang sesungguhnya. Masalah tidak berhenti di level dosen. Sebagian besar direktur PTKL adalah ASN yang menduduki jabatan eselon tiga, tanpa rekam jejak memadai di industri yang menjadi bidang kampusnya. Selain itu, banyak program studi (prodi) di kampus kedinasan yang dinilai tumpang tindih atau "berebut lapak" dengan prodi yang sudah tersedia di PTN reguler.
Contoh yang disorot adalah prodi statistika di Politeknik Statistika STIS milik BPS, padahal jurusan serupa sudah difasilitasi dengan baik di kampus reguler seperti Universitas Indonesia. Industri berharap lulusan politeknik langsung terserap tanpa pelatihan tambahan.
Harapan itu sulit dipenuhi jika orang yang merancang kurikulum dan menjalin kemitraan tidak memahami dinamika industri dari dalam. Kabar baiknya, praktik baik yang membuktikan bahwa kedekatan dengan industri dan penguatan riset bukan kemewahan sudah ada.
Di bawah kepemimpinan Direktur Capt. Megi Hudi Helmiadi, S.SiT., M.A., Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug menunjukkan bagaimana sebuah PTKL bisa menjadi mitra strategis bagi instansinya. Sepanjang tahun 2026, PPI Curug dipercaya TNI Angkatan Udara untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Penerbang (Sekbang) bagi puluhan siswa.
Kerja sama ini mencakup penyetaraan lisensi penerbang militer agar selaras dengan standar penerbangan sipil, serta fasilitasi seleksi Calon Perwira Prajurit Karir (CAPT PA PK) TNI AU. Kepercayaan sebesar ini lahir karena direksi dan pengajar di PPI Curug benar-benar memahami denyut industri penerbangan.
Kontribusi mereka tidak hanya terlihat di ruang kelas, tetapi juga di panggung akademik internasional. Dalam ajang The 2nd International Conference on Artificial Intelligence for Learning and Optimization (ICoAILO) 2026, sivitas akademika PPI Curug aktif berperan sebagai co-host, presenter, hingga panelis.
Salah satu dosen, Mileniawan Januar Ramadhani, S.T., M.T., bersama tim peneliti lainnya, mempresentasikan hasil riset mereka dan terlibat dalam diskusi ilmiah yang mendorong penerapan kecerdasan buatan untuk pembelajaran. Model kemitraan semacam ini adalah cetak biru yang bisa ditiru PTKL lain. Namun, praktik baik ini tidak boleh berhenti pada satu institusi.
Penulis yang pernah mendapat penugasan di Tim Percepatan Implementasi Bursa Karbon Kantor Staf Presiden, dan juga pernah terlibat dalam kegiatan PPI Curug terkait Optimalisasi Flight Simulator, melihat bahwa Pusat Pengembangan SDM Penerbangan (PPSDM) PPI Curug memiliki peluang besar untuk menjadi inisiator kegiatan lintas politeknik / PTKL.
Isu emisi karbon adalah isu strategis yang irisannya sangat multidisiplin. Salah satu gagasan yang layak diwujudkan adalah membuat kegiatan berseri yang melibatkan berbagai PTKL, sekaligus menggandeng entitas di bawah Danantara yang relevan, seperti PT Pertamina Patra Niaga, Pelita Air.
Dengan mengusung tema Sustainable Aviation with Less Carbon Emission, kolaborasi ini bisa diperluas: PKN STAN dapat berfokus pada kesiapan pelaporan keuangan berkelanjutan (IFRS S1 dan S2), sementara Politeknik Pariwisata dapat menggelar giat bersama mengenai pengembangan pariwisata rendah emisi. Forum semacam ini harus merumuskan kegiatan konkret dengan luaran yang jelas: riset terapan, publikasi jurnal, dan yang paling krusial, penyerapan tenaga kerja lulusan PTKL.
Sebaliknya, ketika PTKL gagal menjaga relevansi, lulusannya justru kalah bersaing dengan jalur yang jauh lebih singkat. Pada 2 April 2026, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin melepas lebih dari 1.000 calon pekerja migran Indonesia sektor hospitality dari Bali untuk bekerja di Bulgaria.
Para kandidat cukup menjalani pelatihan enam hingga dua belas bulan untuk memenuhi standar Eropa. Berdasarkan data Kementerian P2MI, total akumulasi penempatan sektor hospitality ke Bulgaria mencapai 1.377 orang, dengan 360 di antaranya ditempatkan pada kuartal pertama 2026. Sekitar 50 persen dari pekerja yang diberangkatkan merupakan alumni kampus pariwisata di Bali.
Jika pendidikan vokasi yang menelan biaya negara sedemikian besar kalah cepat dan relevan dibandingkan pelatihan singkat, maka ada yang salah dalam desain PTKL. Oleh karena itu, setelah dua tahun pemerintahan baru, saatnya seluruh pemangku kepentingan melakukan evaluasi menyeluruh.
Penulis merekomendasikan agar prodi umum di sekolah kedinasan yang sudah ada di PTN reguler dihapus atau digabungkan. PTKL harus dikembalikan ke khittahnya: hanya menyelenggarakan program studi yang sangat spesifik untuk kebutuhan birokrasi internal atau keahlian khusus yang tidak dimiliki kampus reguler.
Selain itu, pengalaman industri dosen harus diwajibkan dan dihargai, reformasi kepemimpinan perlu dibuka bagi profesional dari industri, dan yang terpenting, transparansi anggaran harus dikaitkan dengan serapan lulusan.
PTKL tidak perlu dibubarkan. Tetapi ia juga tidak boleh dibiarkan berjalan dengan mesin yang sama sambil berharap hasil yang berbeda. Jika rapat-rapat hanya berputar pada penataan dan take over PTKL tanpa menghasilkan inovasi dan efisiensi, jangan heran jika lulusan politeknik terus kalah dari lulusan LPK. Sudah waktunya PTKL berhenti menjadi menara gading birokrasi dan kembali menjadi jembatan antara ilmu dan dunia kerja?
(miq/miq)