Ali Sastroamidjojo: Sang Diplomat Marhaenis, Aktor Di Balik KAA 1955
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Mr. Ali Sastroamidjojo. Negara memberikan penghormatan kepada salah satu negarawan yang berperan penting dalam memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional, terutama melalui penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung.
Penganugerahan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 93/TK/Tahun 2026 dan menjadi pengakuan atas jasa Ali dalam bidang politik dan diplomasi. Penghargaan ini sekaligus membuka kesempatan untuk membaca kembali sosok Ali secara lebih mendalam, bukan semata-mata sebagai mantan Perdana Menteri, melainkan sebagai seorang Diplomat Marhaenis yang turut membangun hubungan antara ideologi nasional, perjuangan antikolonial, dan diplomasi internasional.
Nama Ali Sastroamidjojo mungkin tidak selalu memperoleh perhatian sebesar Sukarno, Mohammad Hatta, atau Sutan Sjahrir dalam narasi populer sejarah Indonesia. Padahal, perjalanan Republik pada dekade pertama kemerdekaan tidak hanya dibentuk oleh para pemimpin yang mengartikulasikan gagasan revolusi, tetapi juga oleh negarawan yang menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam pemerintahan, negosiasi, dan hubungan internasional.
Ali berada dalam kategori penting itu. Ia merupakan bagian dari generasi nasionalis yang mengalami pendidikan politik di Eropa, berjuang melawan kolonialisme, membangun pemerintahan Republik, dan kemudian memperluas cakrawala diplomasi Indonesia menuju solidaritas Asia-Afrika.
Istilah Diplomat Marhaenis digunakan dalam tulisan ini sebagai kategori interpretatif untuk memahami karakter politik Ali, bukan sebagai gelar formal atau sebutan yang secara eksklusif dilekatkan kepadanya dalam dokumen sejarah.
Marhaenisme menjadi kerangka untuk membaca hubungan antara nasionalisme, keberpihakan kepada rakyat, sosialisme Indonesia, dan orientasi antikolonial yang berkembang dalam tradisi politik Sukarno serta Partai Nasional Indonesia (PNI). Dalam konteks tersebut, Ali merupakan figur yang mempertemukan nasionalisme Marhaenis dengan praktik diplomasi negara.
Menjadi Republik: Perjalanan Seorang Nasionalis
Ali Sastroamidjojo lahir di Grabag, Jawa Tengah, pada 21 Mei 1903. Pendidikan hukum yang ditempuhnya di Universitas Leiden, Belanda, dan pengalaman politiknya dalam Perhimpunan Indonesia membentuk fondasi intelektual seorang nasionalis yang memahami perjuangan kemerdekaan melalui perspektif hukum, politik, serta hubungan internasional. Gelar Meester in de Rechten yang diperolehnya pada 1927 bukan sekadar pencapaian akademik, tetapi juga modal penting bagi perjalanan politik dan diplomatiknya.
Pengalaman Ali di Belanda menempatkannya dalam lingkungan intelektual pergerakan nasional yang mengembangkan gagasan kemerdekaan Indonesia secara lebih sistematis. Perhimpunan Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Indische Vereeniging, berkembang menjadi organisasi politik mahasiswa yang menegaskan identitas Indonesia dan menentang kolonialisme.
Di lingkungan tersebut, nasionalisme tidak lagi dipahami sebagai kesetiaan terhadap komunitas lokal atau identitas etnis tertentu, melainkan sebagai proyek pembentukan bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pada 1927, Ali ditangkap pemerintah kolonial Belanda bersama sejumlah aktivis Perhimpunan Indonesia, termasuk Mohammad Hatta. Penangkapan itu memperlihatkan aktivitas politik kaum nasionalis Indonesia di Eropa dipandang sebagai ancaman terhadap legitimasi kolonial.
Bagi Ali, pengalaman tersebut menjadi bagian dari pembentukan karakter politik yang menempatkan kemerdekaan sebagai persoalan fundamental. Ia tidak tumbuh sebagai diplomat yang berangkat dari tradisi birokrasi kolonial, tetapi sebagai nasionalis yang mengalami secara langsung dinamika perjuangan antikolonial.
Setelah kembali ke Indonesia pada 1928, Ali terlibat dalam aktivitas politik dan hukum. Ia kemudian bergabung dengan Partai Nasional Indonesia, organisasi yang didirikan Sukarno pada 1927 dan menjadi salah satu kekuatan utama gerakan kemerdekaan.
PNI membawa gagasan nasionalisme yang berorientasi pada mobilisasi rakyat, penolakan terhadap kolonialisme, dan pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Di dalam tradisi politik inilah Marhaenisme berkembang sebagai konsepsi nasionalisme yang berakar pada kepentingan rakyat kecil.
Marhaenisme Sukarno memiliki arti yang lebih luas daripada pembelaan terhadap kelompok miskin secara karitatif. Ia merupakan ideologi perjuangan yang menghubungkan nasionalisme dengan pembebasan sosial dan ekonomi.
Dalam konsepsi Sukarno, Marhaen mencakup petani kecil, buruh, dan kelompok masyarakat yang mengalami penindasan struktural dalam sistem kolonial. Sukarno kemudian mengembangkan Marhaenisme melalui hubungan dengan sosialisme dan pemikiran Marx, dengan penekanan pada penerapannya dalam kondisi masyarakat Indonesia.
Ali bukan pencipta Marhaenisme. Akan tetapi, sebagai kader PNI dan bagian dari generasi nasionalis yang dibentuk oleh perjuangan antikolonial, ia berada dalam lingkungan ideologis yang menjadikan rakyat sebagai basis legitimasi politik kemerdekaan. Nasionalisme Ali tidak dapat dipisahkan dari tradisi tersebut, meskipun perkembangan pemikirannya tidak selalu identik dengan seluruh formulasi ideologis Sukarno.
Setelah Proklamasi 1945, Ali mengambil bagian dalam konsolidasi Republik. Ia pernah menjabat Wakil Menteri Penerangan, Menteri Pengajaran, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ia juga terlibat dalam diplomasi dan perundingan yang mempertahankan eksistensi Republik di tengah konflik dengan Belanda.
Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa nasionalisme Ali memiliki dua dimensi yang saling berhubungan: perjuangan membangun negara di dalam negeri dan perjuangan memperoleh pengakuan serta legitimasi di lingkungan internasional.
Ali kemudian menjabat sebagai Perdana Menteri pada 1953-1955 dan 1956-1957. Dalam sistem Demokrasi Parlementer, ia memimpin kabinet melalui mekanisme koalisi dan negosiasi politik. Pemerintahannya menghadapi persoalan ketidakstabilan kabinet, persaingan antpartai, dan hubungan sipil-militer yang kompleks.
Namun, periode tersebut juga menjadi fase penting bagi perkembangan diplomasi Indonesia, terutama dalam memperluas agenda antikolonial dan memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia serta Afrika.
Dengan demikian, perjalanan Ali dari Perhimpunan Indonesia menuju pemerintahan Republik memperlihatkan kesinambungan antara nasionalisme pergerakan dan diplomasi negara. Ia merupakan representasi generasi yang memahami kemerdekaan bukan sebagai akhir perjuangan, melainkan sebagai awal dari pembentukan kedaulatan politik, ekonomi, dan internasional.
Bandung 1955: Ketika Indonesia Memimpin Dunia yang Baru Merdeka
Kontribusi Ali yang paling monumental dalam sejarah diplomasi Indonesia terletak pada perannya dalam Konferensi Asia-Afrika 1955. Konferensi yang berlangsung di Bandung pada 18-24 April 1955 tersebut mempertemukan 29 negara Asia dan Afrika untuk membicarakan persoalan kolonialisme, perdamaian, kerja sama internasional, dan masa depan negara-negara yang baru merdeka. Ali Sastroamidjojo terpilih sebagai ketua konferensi, sedangkan Roeslan Abdulgani menjalankan fungsi sekretaris jenderal.
Bandung bukan peristiwa diplomatik yang muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil proses politik yang melibatkan Indonesia, India, Pakistan, Burma, dan Ceylon atau Sri Lanka. Dalam Konferensi Colombo pada April 1954, lima negara tersebut membahas berbagai persoalan internasional dan kemungkinan memperluas kerja sama Asia.
Ali memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan itu dan turut mengusulkan penyelenggaraan konferensi yang melibatkan negara-negara Asia dan Afrika.
Proses menuju Bandung menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia tidak dibangun melalui keputusan unilateral. Ia memerlukan koordinasi antnegara, pembentukan agenda bersama, negosiasi mengenai peserta, serta pengelolaan perbedaan kepentingan.
Dalam proses tersebut, Ali memiliki posisi strategis sebagai Perdana Menteri sekaligus pemimpin delegasi Indonesia. Ia menghubungkan aspirasi politik nasional dengan mekanisme diplomatik multilateral.
Sukarno memberikan artikulasi ideologis yang kuat terhadap konferensi tersebut. Dalam pidato pembukaan Bandung, ia menempatkan pengalaman kolonialisme sebagai persoalan historis yang menghubungkan bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Sukarno menegaskan bahwa kemerdekaan politik harus dipahami sebagai bagian dari perjuangan lebih luas untuk membangun kehidupan internasional yang bebas dari dominasi.
Ali, sebagai ketua konferensi, menjalankan fungsi berbeda tetapi saling melengkapi: mengelola forum, memimpin pertemuan, menjaga komunikasi antdelegasi, dan membantu membangun konsensus di tengah perbedaan pandangan politik.
Konferensi Bandung menghasilkan Dasasila Bandung yang menegaskan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan, integritas teritorial, kesetaraan bangsa, penyelesaian sengketa secara damai, dan penolakan terhadap intervensi.
Prinsip-prinsip tersebut menjadi salah satu fondasi penting bagi perkembangan solidaritas Asia-Afrika dan politik Global South. Bandung memberikan ruang bagi negara-negara yang sebelumnya berada dalam subordinasi kolonial untuk menyampaikan aspirasi internasional secara lebih mandiri.
Dalam perspektif Hubungan Internasional, diplomasi Ali dapat dibaca melalui konsep otonomi strategis. Istilah ini merupakan kerangka analitis kontemporer, bukan terminologi yang secara eksplisit dirumuskan Ali.
Melalui diplomasi Bandung, Indonesia memperluas ruang gerak internasionalnya dengan membangun hubungan lintas blok dan menghindari subordinasi terhadap persaingan kekuatan besar. Politik luar negeri bebas-aktif memperoleh dimensi konkret melalui kerja sama multilateral dan solidaritas antikolonial.
Di sinilah karakter Diplomat Marhaenis Ali, marhaenisme tidak berhenti pada gagasan pembebasan rakyat Indonesia dari kolonialisme, tetapi dapat dibaca dalam konteks solidaritas dengan bangsa-bangsa lain yang menghadapi pengalaman serupa.
Nasionalisme Indonesia memiliki dimensi internasional karena kemerdekaan nasional dipandang berhubungan dengan pembebasan bangsa-bangsa yang tertindas. Ali berperan dalam menerjemahkan orientasi tersebut menjadi diplomasi yang mengakui kesetaraan negara dan memperjuangkan ruang politik bagi bangsa-bangsa pascakolonial.
Namun, Bandung tidak boleh direduksi menjadi hasil kerja satu tokoh. Keberhasilannya merupakan produk kolektif dari negara-negara sponsor, diplomat, pemimpin politik, dan delegasi yang memiliki kepentingan berbeda.
Peran Ali penting justru karena ia mampu menjalankan kepemimpinan formal dalam proses kolektif tersebut. Keberhasilan diplomasi tidak semata-mata bergantung pada retorika pemimpin, tetapi juga pada kemampuan mengelola perbedaan dan membangun kesepakatan.
Bandung kemudian menjadi inspirasi bagi perkembangan solidaritas Dunia Ketiga dan Gerakan Non-Blok, meskipun keduanya tidak identik. Konferensi Asia-Afrika memberikan landasan politik dan normatif bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan kedaulatan, perdamaian, dan kerja sama internasional.
Dalam sejarah tersebut, Ali Sastroamidjojo menempati posisi penting sebagai salah satu negarawan yang menghubungkan visi antikolonial Indonesia dengan pembentukan agenda internasional.
Diplomat Marhaenis: Nasionalisme, Sukarno, dan Politik Pembebasan
Hubungan Ali Sastroamidjojo dengan Sukarno perlu dipahami melalui kombinasi kedekatan ideologis, komplementaritas politik, dan perbedaan fungsi kelembagaan. Sukarno merupakan penggagas Marhaenisme dan artikulator utama nasionalisme revolusioner Indonesia. Ali adalah kader senior PNI yang memiliki pengalaman pemerintahan dan diplomasi, sehingga dapat menerjemahkan sebagian orientasi ideologis tersebut ke dalam praktik politik negara.
Pada awal 1960-an, hubungan Ali dengan Marhaenisme menjadi lebih eksplisit. Setelah terpilih sebagai Ketua Umum PNI pada 1960, Ali terlibat dalam proses penguatan ideologi partai yang semakin mengacu kepada pemikiran Sukarno.
Kongres IX PNI memberikan gelar Bapak Marhaenisme kepada Sukarno, sekaligus memperkuat posisi Marhaenisme dalam kerangka Demokrasi Terpimpin.
Perkembangan penting terjadi pada 1963. Dalam peringatan HUT ke-36 PNI pada 7 Juli, Ali menyampaikan formulasi Marhaenisme sebagai sosialisme ilmiah dalam konteks Indonesia.
Kongres X PNI di Purwokerto pada Agustus-September 1963 kemudian menerima rumusan tersebut. Pada 1964, melalui sidang badan pekerja kongres di Lembang, Marhaenisme kembali ditegaskan sebagai Marxisme yang diterapkan sesuai kondisi Indonesia.
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa Ali tidak sekadar menjadi pengikut Sukarno secara simbolik. Ia ikut memberikan legitimasi organisatoris terhadap interpretasi Marhaenisme yang semakin mengintegrasikan nasionalisme, sosialisme, dan perjuangan kelas.
Dalam kepemimpinannya, PNI mengalami proses radikalisasi ideologis dan penguatan orientasi massa, terutama melalui penekanan terhadap kepentingan buruh dan tani sebagai basis politik kaum Marhaen.
Proses itu berlangsung dalam konteks pertarungan internal PNI. Ali dan Surachman berada dalam kecenderungan yang lebih radikal dan dekat dengan Sukarno, sedangkan sejumlah tokoh lain mempertahankan orientasi yang lebih konservatif.
Perbedaan tersebut menyangkut interpretasi Marhaenisme, posisi PNI dalam Demokrasi Terpimpin, hubungan dengan PKI, serta persaingan kepemimpinan di dalam partai. Karena itu, penerimaan Ali terhadap Marhaenisme Sukarno juga memiliki dimensi strategis dan organisatoris, bukan semata-mata persoalan keyakinan ideologis.
Marhaenisme PNI tetap tidak identik dengan komunisme PKI. Meskipun menerima formulasi Marhaenisme sebagai Marxisme yang diterapkan di Indonesia, PNI mempertahankan basis nasionalisme, identitas organisasi, dan konsepsi politiknya sendiri.
Marhaenisme justru menjadi arena kontestasi mengenai siapa yang berhak mewakili rakyat, bagaimana sosialisme Indonesia dirumuskan, dan bagaimana hubungan antara nasionalisme dengan perjuangan kelas dibangun.
Dalam hubungan dengan Pancasila, Marhaenisme juga memiliki kedudukan yang khas. Marhaenisme merupakan ideologi perjuangan sosial dan nasional yang berorientasi pada pembebasan rakyat, sedangkan Pancasila merupakan dasar filosofis negara yang mengintegrasikan kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan Ketuhanan.
Keduanya berhubungan dalam pemikiran Sukarno, tetapi tidak dapat disamakan begitu saja. Ali berperan dalam memperkuat hubungan ideologis antara Marhaenisme PNI dan orientasi politik Sukarno pada masa Demokrasi Terpimpin.
Membaca Ali sebagai Diplomat Marhaenis karena itu menawarkan perspektif yang lebih luas daripada biografi seorang pejabat negara. Ia memperlihatkan bagaimana ideologi dapat bergerak melampaui ruang domestik dan memperoleh bentuk melalui diplomasi.
Marhaenisme yang berangkat dari persoalan rakyat kecil Indonesia menemukan resonansi internasional dalam perjuangan melawan kolonialisme, dominasi, dan ketidaksetaraan antarbangsa. Ali menjadi salah satu aktor yang menghubungkan nasionalisme Indonesia dengan solidaritas Asia-Afrika melalui kerja diplomatik.
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Ali Sastroamidjojo oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026 dengan demikian memiliki makna historis yang lebih luas. Pengakuan negara tersebut tidak berhenti pada penghormatan terhadap seorang mantan Perdana Menteri atau ketua Konferensi Asia-Afrika, tetapi juga mengingatkan bahwa diplomasi merupakan bagian integral dari perjuangan kemerdekaan dan pembentukan kedaulatan Indonesia.
Ali menunjukkan bahwa perjuangan bangsa tidak selalu berlangsung melalui medan perang atau pidato revolusioner. Ia juga berlangsung di ruang konferensi, meja perundingan, dan forum internasional tempat negara-negara memperjuangkan pengakuan serta kesetaraan.
Ali Sastroamidjojo layak dikenang sebagai negarawan yang menghubungkan nasionalisme, Marhaenisme, dan diplomasi antikolonial. Ia bukan pencipta ideologi Marhaenisme, tetapi merupakan salah satu aktor yang mengartikulasikan dan menginstitusionalisasikannya dalam tradisi politik PNI.
Ia bukan satu-satunya arsitek Bandung, tetapi menjadi figur sentral dalam kepemimpinan diplomatik konferensi yang mengubah posisi Indonesia di dunia. Sebagai Diplomat Marhaenis, Ali mengingatkan bahwa kemerdekaan nasional memperoleh makna lebih besar ketika dihubungkan dengan perjuangan membangun tatanan internasional yang berdaulat, setara, dan berkeadilan.
Warisan Ali Sastroamidjojo menggambarkan bukan semata-mata tentang keberhasilan menyelenggarakan konferensi internasional. Warisan itu terletak pada keyakinan bahwa bangsa yang pernah dijajah dapat mengambil peran aktif dalam membentuk dunia, bukan sekadar menyesuaikan diri dengan tatanan yang diwariskan kekuatan besar. Bandung menjadi simbol dari keyakinan tersebut, dan Ali merupakan salah satu negarawan yang membantu mewujudkannya dalam sejarah Indonesia.
(miq/miq)