Mengulas Fenomena Electoral Backlash dalam Pemilu Sela Amerika Serikat
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
"The ballot is stronger than the bullet," kutipan Presiden ke-16 Amerika Serikat Abraham Lincoln tersebut sepertinya relevan untuk menggambarkan bagaimana suara rakyat mampu menggeser tatanan pemerintahan yang telah dibangun Presiden AS Donald Trump dengan posisi strategisnya sebagai incumbent dan partai penguasa di
Negeri Paman Sam dalam dua tahun terakhir.
Melalui Pemilu Sela Amerika Serikat (midterm elections) yang digelar pada pada 3 November 2026 lalu, AS membuktikan bahwa tatanan pemerintahan yang telah dibangun oleh partai penguasa tidak selamanya dapat dipertahankan hanya karena dominasi politik yang dimilikinya.
Pertarungan dalam Pemilu Sela AS 2026 ini menjadi salah satu konstelasi politik yang menarik dalam sejarah Pemilu AS, di mana Partai Demokrat selaku oposisi berhasil merebut suara mayoritas di kedua kamar Kongres Amerika Serikat. Hingga saat ini, Demokrat setidaknya telah mengamankan 253 kursi pada kamar pertama (House of Representatives), dan 54 kursi pada kamar kedua (Senat), termasuk di dalamnya dua senator independen yang berafiliasi dengan Demokrat.
Adanya hal tersebut mencerminkan adanya penolakan elektoral terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Trump, sekaligus menjadi fenomena yang membawa optimisme bagi publik untuk mendorong terciptanya pembaharuan kebijakan yang lebih responsif dan akuntabel.
Electoral Backlash sebagai Koreksi Kekuasaan
Praktik Pemilu Sela AS pada dasarnya berakar dari gagasan perlunya keseimbangan dalam penyelenggaraan kekuasaan, serta pentingnya penguatan mekanisme pengawasan antarlembaga negara. Praktik ini muncul sebagai konsekuensi desain konstitusional yang ada sejak lahirnya Konstitusi AS pada 1787.
Dalam hal ini, Article I Konstitusi AS mengatur masa jabatan yang berbeda-beda untuk setiap cabang kekuasaan, yakni dua tahun bagi anggota House of Representatives, enam tahun bagi anggota Senat, dan empat tahun bagi presiden. Adanya perbedaan masa jabatan tersebut memungkinkan rakyat untuk menentukan komposisi perwakilan legislatif di tengah berlangsungnya masa jabatan presiden, tanpa harus menunggu pemilihan presiden berikutnya.
Perbedaan masa jabatan antar cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif ini tidak lain juga dimaksudkan untuk menciptakan siklus pergantian mandat politik yang berbeda, sehingga komposisi kekuasaan di setiap cabang tidak terpusat pada satu partai penguasa. Selain itu, gagasan Pemilu Sela ini juga berlandaskan pada kebutuhan rakyat untuk menggunakan hak nya dalam mengevaluasi para wakil rakyat secara berkala.
Jika memiliki dari sejarahnya, kekalahan partai penguasa dalam Pemilu Sela AS memang bukan pertama kalinya terjadi di tahun 2026. Sebelumnya, pada tahun 2006, Partai Demokrat berhasil merebut kendali atas kedua kamar Kongres Amerika Serikat yang saat itu berada di bawah kepemimpinan George W. Bush dari Partai Republik.
Namun saat itu, perubahan konfigurasi kekuasaan legislatif tidak disertai dengan pergesaran dukungan politik yang signifikan di beberapa negara bagian, seperti hal nya Texas dan Kansas yang saat ini justru mengalami pergeseran dukungan dari Republik ke Demokrat. Hal ini tentunya menjadi fenomena langka dalam Pemilu Sela AS tahun 2026 ini.
Mengacu pada pergeseran dukungan politik tersebut, terlihat bahwa Trump nampaknya harus menghadapi fenomena electoral backlash, di mana mayoritas massa pemilih mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa dengan cara mengalihkan dukungan elektoralnya kepada partai oposisi sebagai bentuk koreksi politik terhadap petahana.
Adanya fenomena electoral backlash dalam penyelenggaraan Pemilu Sela 2026 ini menunjukkan bahwa legitimasi elektoral yang diperoleh suatu pemerintahan tetap senantiasa berpeluang mengalami evaluasi dan koreksi massa melalui mekanisme pemilihan umum berkala.
Bahkan, dominasi politik partai penguasa di lembaga eksekutif dan legislatif pun tidak mampu menjamin keberlanjutan dukungan elektoral saat rakyat memutuskan untuk mengalihkan preferensi politik yang umumnya disebabkan oleh adanya ketidakpuasaanterhadap kebijakan.
Fenomena tersebut turut menunjukkan bahwa Pemilu tidak hanya sekadar menjadi instrumen pergantian kekuasaan, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol dan evaluasi bagi rakyat terhadap pemerintah. Sebab, sejatinya, rakyat tetaplah pemegang kekuasaan tertinggi yang erperan dalam memberikan, mempertahankan, maupun menarik kembali mandat yang diberikan kepada pemerintah melalui mekanisme pemilihan umum.
Divided Government dalam Sistem Presidensial
Salah satu karakteristik kuat dari penerapan sistem presidensial di AS, yakni adanya pembagian kekuasaan yang tegas antar cabang kekuasaan guna mencegah pemusatan kekuasaan. Sebagai the mother of presidential system, penyelenggaraan pemerintahan AS juga sangat berfokus pada pembatasan kekuasaan dan penerapan check and balances antarlembaga negara. Oleh karena itu, praktik Pemilu Sela menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antarcabang kekuasaan.
Selain itu, adanya praktik Pemilu Sela juga dimaksudkan agar sistem presidensial tidak mudah terperangkap dalam otoritarianisme. Sebab, ketika komposisi parlemen didominasi oleh partai pendukung pemerintah, maka kedudukan presiden akan menjadi sangat kuat, dan sistem presidensial berpotensi terperangkap ke arah otoritarianisme (Lijphart, 1994). Dalam hal ini, Pemilu Sela AS 2026 telah berhasil mencapai tujuan tersebut dan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak terpusat (divided government).
Adanya kondisi divided government sebagai hasil dari Pemilu Sela saat ini juga akan membawa konsekuensi terhadap agenda legislasi Trump dalam dua tahun terakhir. Sebab kini persetujuan terhadap rancangan undang-undang memerlukan persetujuan dari pihak oposisi yang mendominasi di kedua kamar.
Sekalipun Trump memiliki hak veto terhadap rancangan undang-undang, tetapi hal ini tidak menjamin keberlangsungan agenda legislasi yang mendukung kebijakan Trump, mengingat Kongres tetap memiliki kewenangan untuk mengawasi bahkan mengesampingkan veto presiden (override) melalui mekanisme konstitusional yang berlaku. Dengan demikian, perubahan komposisi politik di Kongres tetap dapat membatasi ruang gerak eksekutif dalam menjalankan agenda pemerintahannya
Berkaca pada hal tersebut, terlihat bahwa Pemilu Sela membawa peran penting dalam menjaga keberalangsungan check and balances antar lembaga negara serta mencegah terjadinya potensi tirani mayoritas. Oleh karena itu, pengalaman penyelenggaraan Pemilu AS menjadi pelajaran penting atas manifestasi kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi.
Pengalaman Pemilu Sela AS tersebut kiranya patut menjadi refleksi bagi Indonesia dalam mengembangkan desain penyelenggaraan Pemilu yang lebih demokratis, responsif, dan juga berorientasi pada kebutuhan rakyat. Sebab pada akhirnya, demokrasi yang sehat bukan hanya tentang bagaimana kekuasaan diperoleh, tetapi juga bagaimana kekuasaan tersebut dibatasi, diawasi, dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
(miq/miq)