Indonesia Harus Melangkah Melampaui Hilirisasi
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Hilirisasi telah menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi transformasi ekonomi Indonesia. Selama bertahun-tahun, Indonesia berupaya mengubah pola pengelolaan sumber daya alam, dari sekadar mengekspor bahan mentah menuju pengolahan di dalam negeri.
Pendekatan ini membawa perubahan penting dalam cara negara memandang kekayaan mineral dan sumber daya strategisnya. Namun, di tengah persaingan ekonomi global yang semakin ditentukan oleh teknologi, inovasi, dan kemampuan manufaktur, Indonesia perlu mulai mengajukan pertanyaan yang lebih besar: setelah hilirisasi, ke mana arah industrialisasi nasional?
Pertanyaan tersebut penting karena keberhasilan mengolah sumber daya alam belum tentu berarti sebuah negara telah menguasai industri. Sebuah negara dapat membangun fasilitas pemurnian mineral, meningkatkan produksi bahan antara, dan menarik investasi manufaktur, tetapi tetap bergantung pada teknologi, mesin, desain, rekayasa, dan kekayaan intelektual dari luar negeri.
Dalam kondisi seperti itu, nilai tambah memang tercipta di dalam negeri, tetapi kemampuan ekonomi untuk menguasai tahapan produksi yang lebih kompleks belum tentu berkembang secara seimbang. Karena itu, hilirisasi seharusnya tidak dipahami sebagai tujuan akhir industrialisasi. Ia merupakan pintu masuk untuk membangun kemampuan produksi yang lebih luas.
Tantangan Indonesia sekarang adalah bergerak dari pengolahan bahan baku menuju penguasaan teknologi, dari produksi komoditas menuju manufaktur bernilai tambah tinggi, dan dari ketergantungan pada investasi berbasis sumber daya menuju ekonomi yang memiliki kapabilitas produktif sendiri.
Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara peningkatan nilai tambah dan peningkatan kompleksitas ekonomi. Nilai tambah dapat meningkat ketika bahan mentah diolah menjadi produk antara.
Namun, kompleksitas ekonomi membutuhkan kemampuan yang lebih luas: penguasaan pengetahuan, teknologi, keterampilan, rekayasa, dan jaringan pemasok yang memungkinkan suatu negara menghasilkan produk yang semakin beragam dan semakin canggih. Keduanya saling berkaitan, tetapi tidak selalu berjalan secara otomatis.
Pendekatan economic complexity yang dikembangkan oleh Profesor César Hidalgo memberikan perspektif penting untuk memahami persoalan ini. Kemampuan ekonomi suatu negara tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam yang dimiliki, tetapi juga oleh akumulasi pengetahuan produktif yang tertanam dalam perusahaan, tenaga kerja, institusi, dan jaringan industrinya.
Negara yang mampu mengombinasikan berbagai kapabilitas tersebut memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan produk yang lebih kompleks dan memasuki sektor industri dengan tingkat produktivitas lebih tinggi.
Bagi Indonesia, perspektif ini mengubah cara kita memandang hilirisasi. Keberhasilan tidak cukup diukur dari berapa banyak fasilitas pengolahan yang dibangun atau berapa besar kapasitas produksi yang tersedia.
Kita juga perlu mengukur apakah perusahaan nasional mampu menguasai proses rekayasa, apakah industri domestik dapat memproduksi mesin dan komponen, apakah lembaga riset terhubung dengan kebutuhan manufaktur, dan apakah tenaga kerja nasional memiliki keterampilan untuk mengembangkan teknologi berikutnya.
Ambil contoh industri baterai. Pengembangan ekosistem baterai membuka kesempatan bagi Indonesia untuk menghubungkan kekayaan mineral dengan industri material, manufaktur sel, sistem penyimpanan energi, hingga teknologi daur ulang.
Namun, posisi dalam rantai nilai tidak hanya ditentukan oleh keberadaan bahan baku dan fasilitas produksi. Penguasaan teknologi material, desain baterai, sistem manajemen, rekayasa produksi, dan inovasi produk juga menentukan seberapa besar nilai ekonomi yang dapat dipertahankan di dalam negeri. Tanpa peningkatan kemampuan tersebut, Indonesia berisiko menjadi lokasi produksi yang penting, tetapi belum sepenuhnya menguasai teknologi yang menentukan arah industri.
Hal serupa berlaku pada sektor energi. Pengembangan energi surya, angin, panas bumi, dan penyimpanan energi seharusnya tidak hanya menghasilkan kapasitas pembangkit. Ia juga dapat menjadi basis bagi pengembangan manufaktur komponen, perangkat elektronik, sistem kendali, peralatan kelistrikan, perangkat lunak, dan kemampuan rekayasa nasional. Dengan kata lain, kebutuhan pembangunan energi dapat menjadi pasar awal untuk memperkuat industri teknologi domestik.
Karena itu, Indonesia membutuhkan strategi industrialisasi yang melampaui pendekatan berbasis komoditas. Pemerintah perlu mengidentifikasi kemampuan industri yang ingin dibangun dalam jangka panjang. Bukan berarti seluruh teknologi harus diproduksi di dalam negeri sekaligus.
Justru, strategi yang realistis harus menentukan tahapan penguasaan kemampuan, mulai dari komponen yang dapat diproduksi secara kompetitif, peningkatan kualitas pemasok domestik, pengembangan rekayasa, hingga penelitian dan inovasi teknologi.
Kebijakan industri juga harus bergerak dari sekadar memberikan insentif investasi menuju penciptaan kapabilitas. Insentif fiskal, fasilitas kawasan industri, kebijakan pengadaan, dan dukungan pembiayaan perlu dikaitkan dengan peningkatan kemampuan produksi nasional.
Investasi asing tetap memiliki peran penting, terutama dalam membawa modal, teknologi, akses pasar, dan pengalaman industri. Namun, kemitraan tersebut perlu membuka ruang bagi perusahaan domestik untuk masuk ke rantai pasok, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, mengembangkan pemasok, serta membangun kemampuan penelitian dan pengembangan.
Di sisi lain, kebijakan peningkatan tingkat kandungan dalam negeri perlu dirancang secara lebih strategis. TKDN dapat membantu menciptakan permintaan awal bagi produk domestik dan memberikan kesempatan bagi industri nasional untuk berkembang.
Namun, ukuran keberhasilannya tidak boleh berhenti pada persentase kandungan lokal. Yang lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut meningkatkan produktivitas, kualitas, penguasaan teknologi, dan daya saing perusahaan nasional. Perlindungan pasar tanpa peningkatan kemampuan justru dapat menciptakan industri yang bergantung pada kebijakan, bukan industri yang mampu bersaing.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah hubungan antara industri, pendidikan, dan penelitian. Industrialisasi tidak hanya membutuhkan modal dan mesin, tetapi juga manusia yang memiliki pengetahuan untuk merancang, mengoperasikan, memperbaiki, dan mengembangkan teknologi.
Perguruan tinggi, lembaga penelitian, politeknik, dan perusahaan harus terhubung dalam satu ekosistem inovasi. Tanpa hubungan tersebut, Indonesia akan kesulitan mengubah investasi manufaktur menjadi akumulasi pengetahuan produktif yang dapat digunakan untuk mengembangkan industri berikutnya.
Di sinilah kapasitas kelembagaan negara menjadi penentu. Strategi industrialisasi tidak dapat berjalan hanya melalui kebijakan satu kementerian. Kebijakan sumber daya alam harus terhubung dengan kebijakan industri, energi, perdagangan, investasi, pendidikan, dan riset.
Pemerintah perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi sektor prioritas, mengoordinasikan berbagai instrumen kebijakan, mengevaluasi hasil investasi, dan menyesuaikan strategi ketika teknologi maupun pasar global berubah. Negara tidak cukup hanya menjadi pemberi insentif atau regulator. Negara juga harus mampu menjadi pengarah transformasi ekonomi.
Pada akhirnya, Indonesia perlu mengubah ukuran keberhasilan pembangunan industrinya. Kita tidak cukup hanya menghitung berapa banyak mineral yang berhasil diolah, berapa besar investasi yang masuk, atau berapa banyak fasilitas produksi yang dibangun.
Kita perlu mengukur berapa banyak teknologi yang berhasil dikuasai, seberapa besar perusahaan nasional naik kelas, seberapa dalam keterlibatan pemasok domestik, serta seberapa jauh kemampuan industri kita memasuki rantai nilai global yang lebih kompleks.
Hilirisasi telah membuka jalan bagi perubahan struktur ekonomi Indonesia. Namun, perjalanan industrialisasi tidak boleh berhenti pada pengolahan sumber daya. Tantangan berikutnya adalah membangun kemampuan untuk merancang, menciptakan, dan mengembangkan produk serta teknologi yang memiliki nilai strategis lebih tinggi.
Indonesia harus bergerak dari negara yang kaya sumber daya menjadi negara yang kaya kapabilitas. Sebab, kekuatan ekonomi masa depan tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimiliki sebuah negara, tetapi juga oleh apa yang mampu diciptakannya. Hilirisasi adalah awal dari perjalanan tersebut. Penguasaan teknologi, inovasi, dan kompleksitas industri adalah tujuan yang harus kita bangun berikutnya.
(miq/miq)