Mengubah Semangat Perjuangan Menjadi Ketahanan Nasional
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Setiap tanggal 10 November, Indonesia memperingati Hari Pahlawan untuk mengenang keberanian dan pengorbanan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945 bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan bukti bahwa kemerdekaan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa harus diperjuangkan bersama. Peristiwa tersebut mengajarkan bahwa kepahlawanan bukan hanya keberanian menghadapi musuh, tetapi juga kesediaan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.
Pada tahun 2026, Hari Pahlawan mengusung tema: "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan". Tema ini mengingatkan kepahlawanan tidak boleh berhenti sebagai seremoni dan penghormatan terhadap masa lalu. Nilai-nilainya harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam menjawab persoalan bangsa. Pertanyaannya, bagaimana generasi sekarang melanjutkan perjuangan para pahlawan di tengah perubahan lingkungan strategis yang semakin kompleks?
Jika dahulu bangsa Indonesia menghadapi kolonialisme dan ancaman bersenjata, kini tantangannya lebih beragam. Persaingan geopolitik, ketidakpastian ekonomi global, perkembangan teknologi, krisis iklim, ketahanan pangan dan energi, korupsi, serta ketimpangan sosial saling berkaitan.
Ancaman terhadap negara tidak selalu berbentuk konflik bersenjata. Ketergantungan ekonomi, kerusakan lingkungan, lemahnya institusi, dan menurunnya kepercayaan publik juga dapat melemahkan ketahanan nasional.
Mengapa saya menekankan hal ini? Saya teringat pada pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengingatkan bahwa perjalanan Indonesia untuk menjadi negara maju bukanlah jalan yang mudah. Banyak negara memiliki cita-cita serupa, tetapi tidak semuanya berhasil mewujudkannya. Peringatan ini semestinya tidak sekadar menjadi pengingat tentang besarnya tantangan, tetapi juga menjadi bahan refleksi mengenai kesiapan kita dalam menghadapinya.
Tantangan tersebut tentulah kompleks. Namun, kita tidak boleh berhenti pada kekhawatiran atau sekadar menyadari berbagai keterbatasan. Justru, tantangan harus menjadi momentum untuk membenahi diri, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, mengembangkan keilmuan, serta mendorong inovasi di berbagai sektor.
Kemajuan suatu bangsa tidak cukup ditopang oleh kekayaan sumber daya alam maupun besarnya ambisi pembangunan, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan manusia dan institusinya untuk belajar, beradaptasi, serta melahirkan terobosan. Indonesia tidak hanya perlu bercita-cita menjadi negara maju, tetapi juga harus membangun kapasitas untuk benar-benar mewujudkannya.
Pandangan ini sejalan dengan konsep human security dalam laporan United Nations Development Programme (UNDP) tahun 1994. Keamanan tidak hanya menyangkut perlindungan wilayah negara, tetapi juga perlindungan manusia dari kemiskinan, kelaparan, penyakit, ketidakpastian pekerjaan, dan kerusakan lingkungan. Artinya, keamanan nasional dan kesejahteraan rakyat merupakan dua hal yang saling menguatkan.
Tantangan tersebut terlihat dalam sejumlah peristiwa sepanjang Oktober hingga awal November 2026. Demonstrasi mahasiswa pada 20 Oktober dan 28 Oktober di sejumlah kota, misalnya, menyuarakan persoalan biaya hidup, penanganan kebakaran hutan dan lahan, prioritas belanja negara, pemberantasan korupsi, serta perlindungan kebebasan sipil.
Aspirasi tersebut perlu dibaca secara objektif sebagai pengingat bahwa pembangunan membutuhkan komunikasi, partisipasi, dan akuntabilitas. Penyampaian pendapat secara damai merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati dan ditindaklanjuti.
Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera serta Kalimantan juga menunjukkan bahwa persoalan lingkungan bukan sekadar masalah ekologis. Dampaknya menyentuh kesehatan, kegiatan ekonomi, keanekaragaman hayati, dan kehidupan masyarakat. BNPB pada 24 Oktober 2026 mencatat sekitar 25.409 hektare lahan terbakar, dengan sekitar 17.942 hektare masih belum padam berdasarkan pemantauan sementara.
Sementara itu, Bank Indonesia mencatat inflasi Oktober 2026 sebesar 3,23 persen secara tahunan dan inflasi pangan bergejolak sebesar 5,81 persen. Kondisi ini perlu diantisipasi karena berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Di bidang energi, Presiden Prabowo pada 3 November 2026 pada rapat terbatas di istana merdeka membahas penguatan ketahanan energi nasional, termasuk pengembangan bioetanol E20.
Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa perjuangan pada masa kini tidak lagi semata-mata berkaitan dengan mempertahankan wilayah dan kedaulatan teritorial, tetapi juga memastikan negara hadir untuk melindungi kehidupan, meningkatkan kesejahteraan, menjaga kelestarian lingkungan, serta menjamin masa depan generasi mendatang. Dalam konteks inilah, berbagai agenda pembangunan dan esensi Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo perlu dimaknai sebagai upaya mengembalikan orientasi pembangunan kepada kepentingan rakyat.
Pada akhirnya, kedaulatan tidak cukup dimaknai sebagai kekuasaan negara atas wilayahnya, tetapi juga harus tercermin dalam kehidupan bernegara yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesungguhnya. Negara tidak boleh sekadar membangun untuk rakyat, tetapi harus memastikan rakyat menjadi subjek, pemilik, sekaligus penerima manfaat utama dari setiap kebijakan pembangunan.
Asta Cita dan Makna Perjuangan Masa Kini
Dalam konteks tersebut, Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki relevansi strategis. Delapan misi Asta Cita mencakup penguatan ideologi Pancasila dan demokrasi, pertahanan serta kemandirian pangan dan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, industrialisasi, pembangunan desa, reformasi tata kelola pemerintahan, serta pembangunan yang memperhatikan lingkungan dan budaya. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Namun, keberhasilan Asta Cita tidak cukup diukur dari jumlah program atau besarnya anggaran. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan tersebut menghadirkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, memperkuat kapasitas bangsa, dan membangun ketahanan nasional secara berkelanjutan.
Pemikiran Mohammad Hatta relevan untuk memahami hal tersebut. Kemerdekaan, dalam pandangan Hatta, harus memiliki makna sosial dan ekonomi bagi rakyat. Kedaulatan politik tidak akan lengkap tanpa kesejahteraan dan kesempatan yang adil. Karena itu, pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama kelompok yang rentan terhadap tekanan ekonomi dan perubahan lingkungan.
Nilai kepahlawanan Melalui Lima Sikap utama. Pertama, keberanian dan integritas. Pahlawan masa lalu berani menghadapi ancaman demi kepentingan bangsa. Saat ini, keberanian tersebut perlu diwujudkan melalui pemberantasan korupsi, penolakan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, penegakan hukum yang adil, dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Integritas menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Kedua, pengorbanan dan keberpihakan kepada rakyat. Kemandirian pangan dan energi tidak hanya berarti meningkatkan produksi, tetapi juga melindungi petani, nelayan, pekerja, pelaku usaha kecil, dan kelompok rentan. Program pembangunan, termasuk Makan Bergizi Gratis, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi desa, perlu dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan terukur.
Gagasan Amartya Sen dalam "Development as Freedom" memperkuat pandangan ini. Sen menjelaskan bahwa pembangunan merupakan proses memperluas kebebasan dan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup apabila masyarakat masih menghadapi kemiskinan, keterbatasan pendidikan, dan buruknya layanan kesehatan. Dengan demikian, kesejahteraan rakyat harus menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan.
Ketiga, persatuan dan gotong royong. Kemerdekaan Indonesia diperjuangkan oleh berbagai kelompok masyarakat. Semangat yang sama perlu diwujudkan melalui kerja sama pemerintah, TNI, Polri, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Penanganan bencana, perlindungan lingkungan, ketahanan pangan, dan literasi digital membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Elinor Ostrom, penerima Nobel Ekonomi 2009, menunjukkan bahwa masyarakat dapat membangun kelembagaan bersama untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan melalui aturan yang disepakati, kepercayaan, dan pengawasan bersama.
Pemikirannya relevan bagi Indonesia: pengelolaan hutan, air, dan sumber daya strategis membutuhkan kapasitas pemerintah sekaligus partisipasi masyarakat. Gotong royong bukan hanya warisan budaya, melainkan modal penting dalam memperkuat ketahanan nasional.
Keempat, kecerdasan dan inovasi. Perkembangan kecerdasan buatan, keamanan siber, dan perang informasi menuntut bangsa Indonesia meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nasionalisme tidak cukup diwujudkan melalui simbol dan slogan, tetapi juga melalui kemampuan menciptakan teknologi, meningkatkan produktivitas, serta melawan disinformasi.
Joseph S. Nye melalui konsep soft power menjelaskan bahwa kekuatan negara tidak hanya berasal dari kemampuan militer dan ekonomi, tetapi juga dari daya tarik nilai, budaya, dan legitimasi. Karena itu, Indonesia perlu membangun kekuatan yang tidak hanya membuatnya disegani, tetapi juga dipercaya melalui demokrasi, penegakan hukum, pendidikan, inovasi, dan komitmen terhadap perdamaian.
Kelima, kepedulian terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Pembangunan tidak boleh mengorbankan kemampuan generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhannya. Pemikiran Emil Salim menegaskan pentingnya mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan. Pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, serta kemandirian pangan dan energi harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem. Menjaga hutan, sumber daya air, dan lingkungan merupakan bentuk pengabdian kepada tanah air.
Menguatkan Ketahanan Nasional
Dari perspektif kajian stratejik dan global, kepahlawanan masa kini juga berarti membangun daya lenting (resilience) bangsa dalam menghadapi krisis. Ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kualitas institusi, kemandirian ekonomi, persatuan sosial, ketahanan lingkungan, penguasaan teknologi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Karena itu, diperlukan tiga langkah strategis. Pertama, mengintegrasikan pendidikan karakter kebangsaan dengan literasi geopolitik, teknologi, lingkungan, dan kewargaan agar generasi muda memiliki kesadaran kritis serta tanggung jawab kebangsaan.
Kedua, memperkuat tata kelola pembangunan yang transparan, partisipatif, dan berbasis bukti sehingga pelaksanaan Asta Cita dapat dievaluasi berdasarkan hasil yang nyata. Ketiga, membangun kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat untuk menghasilkan inovasi serta solusi bagi persoalan bangsa.
Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab penting dalam agenda tersebut. Kampus harus menjadi pusat pengembangan pengetahuan, pemikiran kritis, dan rekomendasi kebijakan yang menjawab tantangan nasional maupun global.
Kajian stratejik dan global perlu menghubungkan dinamika geopolitik dengan kepentingan pembangunan, seperti ketahanan pangan, energi, lingkungan, pertahanan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, ilmu pengetahuan menjadi instrumen pengabdian kepada bangsa.
Pada akhirnya, Hari Pahlawan 10 November 2026 harus menjadi momentum untuk memperluas makna perjuangan. Pahlawan masa lalu telah mewariskan kemerdekaan melalui keberanian dan pengorbanan. Generasi sekarang bertanggung jawab menjaganya melalui integritas, kompetensi, persatuan, keadilan, dan keberlanjutan. Pemerintah perlu memastikan pembangunan benar-benar dirasakan rakyat, sementara masyarakat harus berperan aktif mengawasi, mengkritik, dan membangun bangsa secara konstruktif.
Melanjutkan perjuangan bukan berarti mengulang bentuk perjuangan masa lalu, melainkan meneruskan nilai-nilainya sesuai tantangan zaman. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar Indonesia merdeka, kini tugas generasi penerus adalah memastikan Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, adil, sejahtera, tangguh, dan bermartabat.
Kepahlawanan sejati tidak hanya dikenang melalui nama yang terukir dalam sejarah, tetapi diukur dari manfaat pengabdian bagi bangsa. Pahlawan masa kini adalah mereka yang berani menjaga kebenaran, memperjuangkan keadilan, melindungi kehidupan, dan membangun masa depan Indonesia.
(miq/miq)