Program Satelit Pertahanan dan Rencana Kebutuhan ke Depan
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Dalam perang Amerika Serikat-Israel versus Iran pada tahun ini, Iran antara lain menyerang Naval Support Activity Amerika Serikat di Bahrain yang menjadi tuan rumah untuk beragam fasilitas, termasuk fasilitas terminal satelit komunikasi militer AN/GSC-52B.
Serangan terhadap terminal satelit komunikasi militer tersebut menggambarkan upaya Iran guna melumpuhkan komunikasi militer Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia, di mana peran satelit dalam sistem C5ISR merupakan hal yang mutlak saat ini.
Dengan berbekal wahana buatan manusia yang mengorbit di atas bumi, suatu pihak dapat menciptakan jaring komando dan kendali, begitu pula bisa mengetahui apa yang terjadi di permukaan bumi secara waktu nyata (real time), sehingga keputusan taktis dan strategis dapat diambil secara cepat dengan informasi yang relatif mutakhir dan lengkap. Tidak aneh beberapa tahun silam Amerika Serikat telah membentuk matra baru, yakni US Space Force, sementara di tiap matra, kecuali USAF, terdapat juga organisasi Space Command.
Bagi negara-negara yang memiliki konstelasi satelit militer di angkasa luar, salah satu kekhawatiran utama saat ini dan ke depan adalah lawan mereka akan melumpuhkan kemampuan satelit-satelit itu dalam kondisi perang lewat berbagai cara.
Kelumpuhan konstelasi satelit, baik satelit komunikasi, satelit peringatan dini, satelit mata-mata dan satelit navigasi, akan membuat sistem C5ISR hilang sama sekali sehingga satuan-satuan di darat, laut dan udara yang terpisah oleh jarak tidak dapat dikelola dalam satu rantai komando dan kendali.
Pengakuan Menteri Angkatan Udara Amerika Serikat Troy Menk pada September 2026 bahwa Amerika Serikat sudah menyebarkan senjata ruang angkasa di orbit merupakan bukti bahwa Amerika Serikat sangat mewaspadai ancaman pelumpuhan konstelasi satelit militernya di angkasa luar oleh Rusia dan China.
Walaupun terdapat The Outer Space Treaty tahun 1967 yang melarang menempatkan senjata perusak massal di angkasa luar, akan tetapi negara-negara besar berupaya mengeksploitasi kemampuan yang tidak dicakup dalam perjanjian tersebut.
Indonesia memanfaatkan satelit bagi kepentingan pertahanan sejak satelit Palapa A1 buatan Hughes Aircraft Company diluncurkan ke ruang angkasa pada 8 Juli 1976. Hingga saat ini mayoritas penggunaan wahana buatan manusia tersebut untuk tujuan pertahanan lebih banyak bagi kepentingan komunikasi daripada keperluan pengamatan, navigasi dan peringatan dini.
Pada sisi lain, penguasaan teknologi roket Indonesia sebagai salah satu landasan guna mempunyai kemampuan berdaulat terkait pemanfaatan angkasa luar masih tidak jauh berbeda dengan kondisi pada tahun 1960-an. Singkat kata, negeri ini masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada negara-negara lain dalam urusan manufaktur satelit maupun roket peluncur satelit.
Pada Minimum Essential Force (MEF) 2020-2024, Kementerian Pertahanan memberikan kontrak akuisisi satelit mata-mata kepada Thales Alenia Space senilai €273,3 juta melalui kerja sama dengan PT LEN Industri, di mana firma Prancis dan Italia diwajibkan membangun empat satelit pengamatan bumi bagi Indonesia.
Keempat satelit itu akan membentuk konstelasi awal satelit mata-mata dengan susunan final ialah tujuh satelit jika Indonesia tidak lupa untuk memberikan kontrak serupa kepada Thales Alenia Space pada Optimum Essential Force (OEF) 2025-2029.
Dapat dipastikan perusahaan joint venture antara Thales dan Leonardo tersebut tidak dapat bekerja sama dengan makelar andaikata Kementerian Pertahanan hendak melengkapi konfigurasi satelit menjadi tujuh unit sebelum dasawarsa ini berakhir. Tujuh satelit observasi bumi yang membentuk konfigurasi adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Indonesia seumpama ingin mempunyai kemampuan mata-mata yang sempurna dari ruang tanpa gravitasi di atas bumi.
Mengacu pada kesepakatan yang berlaku, Thales Alenia Space sedang membangun empat satelit mata-mata bagi Indonesia, terdiri atas dua satelit optical dan sisa adalah satelit Synthetic Aperture Radar (SAR). Semua wahana buatan manusia itu akan menempati orbit bumi rendah (Low Earth Orbit/LEO), dengan dua satelit akan mengadopsi polar orbit dan dua lainnya menerapkan equatorial orbit.
Namun menurut pengetahuan penulis, sampai kini belum jelas koordinat berapa saja yang akan ditempati oleh keempat satelit asal Eropa tersebut mengingat bahwa Indonesia belum mendaftarkannya kepada International Telecommunication Union (ITU). Selain itu, belum juga diketahui jadwal keempat satelit mata-mata akan diluncurkan mengingat PT LEN Industri belum memiliki kontrak dengan perusahaan jasa peluncur manapun.
Terkait kebutuhan tujuh satelit mata-mata agar tercipta konstelasi yang sempurna, apakah Kementerian Pertahanan akan kembali memberikan kontrak kepada Thales Alenia Space untuk tiga satelit tersisa pada OEF 2025-2029? Lalu bagaimana rencana pengadaan satelit komunikasi pertahanan sebelum akhir dekade ini guna menebus kesalahan yang dibikin pada MEF 2015-2019?
Eksistensi satelit komunikasi pertahanan diperlukan agar Kementerian Pertahanan dan TNI tidak lagi tergantung pada satelit milik BUMN maupun swasta, meskipun transponder yang diberikan bersifat cuma-cuma alias gratis. Keberadaan satelit jenis demikian bukan saja untuk komunikasi suara, video dan data, tetapi juga bagi kepentingan pengendalian pesawat tanpa awak khususnya tipe Medium Altitude Long Range (MALE) yang selama ini tergantung pada satelit milik China.
Indonesia sekarang berupaya memenuhi kebutuhan satelit pertahanan khususnya bagi tipe satelit pengamatan bumi dan satelit komunikasi, sementara jenis satelit navigasi dan peringatan dini akan sulit dipenuhi kecuali negeri ini mampu memproduksi satelit secara domestik dan memiliki roket peluncur satelit sendiri.
Menyangkut kebutuhan satelit pertahanan, alangkah baiknya bila Kementerian Pertahanan menyusun rencana kebutuhan satelit pertahanan hingga 25 tahun ke depan yang dapat dijadikan panduan oleh berbagai pihak.
Rencana kebutuhan tersebut harus realistis dan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan berdasarkan aspirasi yang tidak membumi. Tercakup dalam rencana kebutuhan itu ialah bagaimana pemerintah menyiapkan anggaran guna mendukung program satelit pertahanan, baik untuk segmen luar angkasa maupun segmen bumi.
Dari sisi industri satelit, rencana kebutuhan tersebut harus realistis dalam menilai kemampuan industri dalam negeri mengingat satelit bukan saja industri yang maju, akan tetapi bersifat kompleks. Dengan kata lain, sebaiknya hindari ambisi agar industri domestik dapat memproduksi satelit komunikasi dan satelit mata-mata dalam lini waktu yang tidak realistis.
Hingga kini tidak ada maskapai Indonesia yang mempunyai kemampuan memproduksi satelit mengingat bahwa upaya membangun kemampuan tersebut terputus pada 1997 saat krisis ekonomi Asia melanda. Akan lebih bijaksana sekaligus realistis seandainya industri nasional diarahkan oleh pemerintah untuk menjadi bagian rantai pasok global firma satelit seperti Thales Alenia Space atau Airbus Defence and Space.
(miq/miq)