Membaca Arah Baru Komunikasi Pemerintah di Era Presiden Prabowo
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Pergantian pucuk pimpinan sebuah lembaga komunikasi pemerintah jarang menjadi sekadar urusan administratif. Dalam politik, siapa yang ditunjuk berbicara atas nama negara juga menandai bagaimana negara ingin didengar dan, yang tak kalah penting, bagaimana negara ingin mendengar. Karena itu, diangkatnya Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menggantikan M. Qodari layak dibaca sebagai sinyal kebijakan, bukan hanya rotasi jabatan.
Sinyal itu dipertegas sendiri oleh Syahganda dalam momen serah terima jabatan. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar komunikasi pemerintah ke depan lebih banyak mendengar masyarakat. Masukan, keluhan, dan kritik publik perlu ditangkap lalu diteruskan kepada kementerian, lembaga terkait, hingga Presiden. Arahan ini menandai pergeseran titik berat: dari pemerintah yang menjelaskan menuju pemerintah yang mendengarkan.
Dua Tahun Menjelaskan
Untuk memahami makna pergeseran itu, kita perlu menengok ke belakang. Selama kurang lebih dua tahun pertama pemerintahan, lembaga komunikasi pemerintah di bawah Hasan Nasbi, Angga Raka Prabowo, dan M. Qodari memikul tugas yang jelas: menjelaskan agenda-agenda strategis pemerintah kepada publik.
Fokus itu bukan kekeliruan, melainkan kebutuhan. Setiap pemerintahan baru menghadapi problem visibilitas. Program-program besar diluncurkan dalam waktu bersamaan, sementara publik belum memiliki peta untuk memahami arah dan logika kebijakan.
Dalam fase ini, pemerintah perlu memastikan isu-isu prioritasnya hadir dalam percakapan publik, dibicarakan, dan dipahami. Komunikasi berfungsi sebagai juru terang: menerjemahkan kebijakan menjadi narasi yang dapat dicerna.
Dalam kerangka James Grunig, fase tersebut lebih dekat pada model public information, yakni penyebaran informasi yang akurat dan konsisten dari pemerintah kepada publik. Model ini efektif membangun pengenalan, tetapi memiliki batas. Arusnya cenderung bergerak satu arah, dari pusat kekuasaan ke masyarakat.
Dari Visibilitas ke Responsivitas
Memasuki tahun ketiga, kebutuhan pemerintah berubah. Harus berani diakui bahwa publik hari ini sudah cukup familiar dan akrab dengan arah kebijakan pemerintah. Saat ini, yang lebih dibutuhkan adalah pengetahuan tentang bagaimana kebijakan itu bekerja di lapangan: apakah manfaatnya sampai, apakah ada dampak yang tak diperhitungkan, dan apakah ada kelompok yang tertinggal.
Pertanyaan-pertanyaan semacam itu tidak bisa dijawab dengan berbicara lebih keras. Ia hanya bisa dijawab dengan mendengar lebih cermat. Di sinilah David Easton mengingatkan bahwa sistem politik bertahan karena adanya feedback loop: keluaran kebijakan menimbulkan respons masyarakat, dan respons itu kembali menjadi masukan bagi pengambil keputusan. Sistem yang memutus lingkaran umpan balik akan kehilangan kemampuan mengoreksi diri.
Grunig menyebut model yang lebih matang sebagai two-way symmetrical communication, komunikasi dua arah yang memungkinkan kedua pihak saling memengaruhi dan menyesuaikan diri. Arahan untuk "lebih banyak mendengar" dapat dibaca sebagai upaya menggeser komunikasi pemerintah ke arah tersebut.
Mengapa Syahganda
Pertanyaan berikutnya: mengapa figur ini? Dalam komunikasi politik, kredibilitas komunikator, yang oleh Carl Hovland disebut source credibility, menentukan apakah sebuah pesan diterima. Prinsip yang sama berlaku terbalik untuk pendengar. Masyarakat hanya akan bersedia berbicara jujur kepada institusi yang mereka anggap sungguh-sungguh mau mendengar.
Syahganda membawa modal itu. Rekam jejaknya yang panjang di dunia aktivisme dan gerakan masyarakat sipil membuatnya relatif dapat diterima di banyak segmen: kalangan aktivis, akademisi, kelompok kritis, hingga simpul-simpul organisasi kemasyarakatan. Ia bukan figur yang asing bagi bahasa kritik, karena ia pernah berada di sisi yang menyuarakannya.
Penunjukan semacam ini memiliki nilai simbolik sekaligus praktis. Secara simbolik, pemerintah menunjukkan bahwa pintu komunikasinya dibuka bagi suara yang beragam, termasuk suara yang tidak selalu sepakat. Secara praktis, figur yang dipercaya lintas kelompok memiliki akses yang lebih luas untuk menangkap aspirasi yang selama ini mungkin tidak tersampaikan melalui saluran formal.
Mendengar Bukan Sekadar Memantau
Namun, mendengar adalah kerja yang jauh lebih sulit daripada berbicara. Jim Macnamara, dalam kajiannya tentang organizational listening, menemukan bahwa banyak institusi publik mengklaim mendengar padahal sebenarnya hanya memantau.
Mereka mengumpulkan data percakapan, tetapi tidak membangun apa yang ia sebut architecture of listening: struktur, sumber daya, dan prosedur yang memastikan suara publik benar-benar dipahami dan direspons.
Perbedaan itu krusial. Memantau menghasilkan data tentang apa yang dibicarakan. Mendengar menghasilkan pemahaman tentang mengapa sesuatu dibicarakan. Yang pertama berguna untuk manajemen citra, sedangkan yang kedua berguna untuk perbaikan kebijakan.
Mendengar juga tidak berarti menyetujui. Negara tidak kehilangan kewenangan karena membuka telinga. Tidak semua kritik tepat, dan suara yang paling nyaring tidak selalu mewakili mayoritas. Tugas Bakom justru memilah, memverifikasi, dan meneruskan masukan yang relevan kepada institusi yang berwenang menindaklanjutinya.
Ujian Sesungguhnya
Di titik inilah kepemimpinan Syahganda akan mendapat tantangannya. Penerimaan lintas kelompok adalah modal awal, bukan jaminan hasil. Ukuran keberhasilan Bakom ke depan tidak terletak pada banyaknya aduan yang terkumpul, tetapi pada berapa banyak di antaranya yang berujung pada respons nyata: klarifikasi, koreksi kebijakan, atau setidaknya penjelasan yang jujur mengapa sebuah masukan tidak dapat diakomodasi.
Jika dua tahun pertama adalah fase ketika pemerintah memastikan suaranya sampai kepada rakyat, maka fase berikutnya menjadi masa ketika suara rakyat dipastikan sampai kepada negara. Pergantian di pucuk Bakom membuka pintu ke arah itu.
Tugas utama Syahganda adalah mendengar, dan tugas itu tidak ringan. Sebab, kinerjanya akan diukur bukan saja dari seberapa banyak negara mendengar, melainkan dari kerja-kerja sunyi dalam menindaklanjuti setiap suara yang masuk.
(miq/miq)