Negative Covenant: Batas Gerak Pengusaha Usai Mendapatkan Pembiayaan
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Pembiayaan Vs Ruang Gerak Pengusaha
Ketika perusahaan memperoleh fasilitas kredit, perhatian biasanya tertuju pada jumlah pinjaman, bunga, tenor, dan pembayaran. Namun, setelah dana cair, ruang gerak perusahaan tidak selalu sama seperti sebelumnya.
Bank memberikan pembiayaan berdasarkan kondisi tertentu, misalnya terkait aset, arus kas, struktur permodalan, kepemilikan, tata kelola, dan kemampuan membayar, yang diharapkan tetap terjaga selama tenor kredit. Karena itu, perjanjian kredit dapat memuat negative covenant, yaitu komitmen debitur untuk tidak melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukannya tanpa persetujuan kreditur.
Negative covenant menciptakan "pagar kontraktual" terhadap tindakan yang dapat meningkatkan risiko kreditur. Perusahaan secara regulasi memang berhak mengganti direksi atau komisaris, menjual aset, mengambil utang baru, memberikan jaminan, membagikan dividen, atau melakukan aksi korporasi.
Namun, jika perjanjian mensyaratkan persetujuan bank, tindakan tersebut dapat menjadi wanprestasi. Jadi, keputusan tersebut sah secara hukum tetapi menjadi cacat hukum berdasarkan perjanjian. Sehingga yang perlu dikritisi oleh pengusaha tidak hanya sebatas"Apa yang boleh dilakukan menurut hukum?", tetapi juga, "Apa yang diperbolehkan berdasarkan kontrak?"
Negative Covenant Dalam Perjanjian Kredit
Negative covenant bukan syarat sah perjanjian kredit. Klausula ini lahir dari kesepakatan para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Fungsinya menjaga kondisi yang menjadi dasar kreditur dalam mengambil risiko dan mendukung prinsip kehati-hatian perbankan.
Dalam praktik, klausula ini dapat membatasi pengalihan aset material, penambahan utang, pemberian jaminan kepada kreditur lain (negative pledge), perubahan direksi, komisaris atau pemegang saham pengendali, merger, konsolidasi, akuisisi, pembubaran, transaksi afiliasi tertentu, serta pembayaran dividen yang dapat mengurangi kemampuan membayar.
Tingkat pembatasannya bergantung pada nilai dan tenor pembiayaan, profil risiko, struktur perusahaan, jenis aset, dan kebutuhan bisnis. Oleh karena itu, negative covenant karena itu harus proporsional, dan bukan daftar larangan yang bersifat template. Meskipun istilah negative covenant paling sering diasosiasikan dengan perjanjian kredit antara bank dan debitur, pada kenyataannya konsep ini jauh lebih luas dan dapat ditemukan dalam berbagai jenis kontrak komersial.
Kepentingan Hukum dan Problematika Negative Covenant
Kepentingan terhadap negative covenant dapat melibatkan kreditur, debitur, guarantor, pemegang saham, perusahaan dalam satu grup, investor, dan pihak lain sesuai struktur transaksi. Penting untuk membedakan legal prohibition dan contractual prohibition.
Tindakan yang tidak dilarang undang-undang belum tentu diperbolehkan kontrak. Debitur dapat secara hukum mengambil pinjaman baru, menjual aset, memberikan jaminan, melakukan transaksi afiliasi, atau membagikan dividen, tetapi tetap melakukan breach apabila perjanjian kredit melarang atau membatasinya. Wanprestasi juga tidak selalu sebatas cicilan tidak dibayar. Debitur yang membayar tepat waktu tetap dapat dianggap wanprestasi karena melanggar negative covenant.
Karena itu, penting untuk memeriksa definisi wanprestasi dan kondisi-kondisi yang masuk dalam kategori wanprestasi, materiality, grace period atau cure period, kewajiban somasi, serta kemungkinan consent atau waiver. Konsekuensi dapat berupa teguran, remedial action, restrukturisasi, acceleration, penghentian fasilitas, atau langkah hukum sesuai perjanjian dan hukum yang berlaku.
Negative covenant mempertemukan dua kepentingan: bank perlu mengendalikan risiko, sedangkan pengusaha membutuhkan ruang untuk menjalankan bisnis. Klausula terlalu lemah dapat membahayakan kreditur, namun klausula terlalu ketat dapat menjadi "rem" terhadap pertumbuhan.
Keseimbangan dapat dibangun melalui materiality threshold dan carve-out. Larangan pengalihan aset dapat mengecualikan transaksi kecil atau ordinary course of business. Pembatasan additional debt dapat memberikan ruang bagi utang operasional dalam batas tertentu.
Pembatasan perubahan manajemen dapat difokuskan pada perubahan material, sementara transaksi afiliasi dapat dikecualikan jika dilakukan secara arm's length dan dalam kegiatan usaha normal. Dengan demikian, bank tetap terlindungi tanpa menjadikan setiap keputusan manajemen harus menunggu persetujuan kreditur.
Strategi Pelaksanaan Negative Covenant
Sebelum menandatangani perjanjian kredit, pengusaha perlu memeriksa:
(1) Tindakan apa yang dilarang atau membutuhkan consent;
(2) Apakah pembatasan terlalu luas dan menghambat ordinary course of business;
(3) Apakah terdapat carve-out atau threshold;
(4) Bagaimana prosedur consent dan siapa yang berwenang memberikannya; serta
(5) Apa konsekuensi pelanggaran, termasuk event of default, cure period, acceleration, atau waiver.
Jangan Hanya Membaca Berapa Besar Pinjamannya
Dalam perjanjian kredit, angka memang penting: jumlah fasilitas, bunga, tenor, dan pembayaran. Namun, bagian yang menjelaskan "apa yang tidak boleh dilakukan" dapat berdampak sama besar terhadap keberlangsungan bisnis. Negative covenant dapat menentukan apakah perusahaan masih bebas mengambil utang baru, melakukan ekspansi, mengalihkan aset, memberikan jaminan, melakukan transaksi afiliasi, membagikan dividen, atau mengambil keputusan korporasi tertentu.
Karena itu, perjanjian kredit bukan sekadar dokumen untuk memperoleh dana, melainkan rulebook yang mempengaruhi keputusan bisnis selama pembiayaan berlangsung. Sebelum menandatangani, pengusaha jangan hanya bertanya, "Berapa uang yang saya dapat?" tetapi juga, "Apa saja yang tidak boleh saya lakukan setelah menerima uang tersebut?"
Memahami jumlah pinjaman menunjukkan seberapa besar modal yang tersedia; memahami negative covenant menunjukkan seberapa jauh perusahaan masih dapat bergerak dengan modal tersebut.
(miq/miq)