Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Dari Peluncuran ke Keberlanjutan
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Pada tanggal 16 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.061 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara nasional di Nganjuk, Jawa Timur. Momen ini bukan sekadar seremonial, tapi menandai babak baru program ekonomi desa terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Dalam waktu kurang dari setahun sejak Inpres Nomor 9 Tahun 2025 diterbitkan, lebih dari 80.000 desa telah membentuk KDKMP. Kecepatan ini patut diapresiasi sebagai wujud keseriusan politik.
Kini tantangannya bergeser: dari membangun ke menjalankan, dari peluncuran ke keberlanjutan. Fase konsolidasi ini justru yang paling menentukan. Program sebesar KDKMP, dengan modal hingga Rp3 miliar per-koperasi dan cakupan 80.000 desa, akan diuji bukan dari jumlah gerai yang berdiri, melainkan dari kemampuannya bertahan dan tumbuh dalam jangka panjang. Setidaknya ada tiga tantangan operasional krusial yang perlu segera diatasi: kepastian hukum kelembagaan, penataan posisi bisnis dalam ekosistem desa, dan penguatan kapasitas manajerial.
Fondasi Regulasi yang Kuat
Dibanding banyak program ekonomi desa di masa lalu, KDKMP hadir dengan ekosistem regulasi yang relatif lengkap sejak awal. Inpres Nomor 9 Tahun 2025 menjadi landasan politik, PMK Nomor 49 Tahun 2025 membuka akses pembiayaan melalui bank Himbara dengan bunga subsidi 6 persen per-tahun dan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi. Digitalisasi operasional didukung dengan Permenkop Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur sistem informasi manajemen koperasi.
Kerangka regulasi tiga lapis ini, politik, fiskal, dan operasional, meskipun mencerminkan fondasi yang kuat, baru akan bermakna jika bangunan di atasnya dirancang dengan cermat. Fase konsolidasi KDKMP kini memasuki ujian sesungguhnya.
Tantangan Pertama: Kepastian Hukum Kelembagaan
KDKMP adalah entitas privat berbadan hukum koperasi, namun berdiri di atas tanah desa yang berstatus aset negara. Bangunan fisiknya dibangun dengan modal pinjaman dari PT Agrinas Pangan Nusantara yang bersumber dari bank Himbara, sementara manajernya direkrut oleh pemerintah pusat dan digaji melalui APBN.
Biaya operasional direncanakan bersumber dari Dana Desa, dan kendaraan operasional diadakan secara terpusat, keduanya juga berasal dari dana APBN. Konstruksi hibrida antara entitas privat dengan sumber daya publik ini sebetulnya bukan hal yang mustahil dikelola, tetapi memerlukan kepastian hukum yang tegas agar tidak menjadi celah persoalan di kemudian hari.
Tanpa kejelasan status kepemilikan aset dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan, kepala desa dan pengurus koperasi rentan berada di zona abu-abu hukum. Ada dua opsi solusi yang realistis untuk mengatasi tantangan ini.
Pertama, mengintegrasikan KDKMP sebagai unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagai entitas yang diatur oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 11 Tahun 2021, BUMDes memiliki fungsi kewilayahan yang jelas dan memberi dasar hukum untuk penggunaan tanah desa dan penyertaan modal dari Dana Desa.
Landasan operasional disusun lewat Peraturan Desa dan disepakati dalam melalui Musyawarah Desa akan memberikan legitimasi demokratis yang seringkali absen dari program top-down. Tantangan BUMDes yang selama ini muncul, mulai dari elite capture hingga lemahnya kapasitas bisnis, justru bisa dijadikan pelajaran agar KDKMP tidak mengulang kesalahan yang sama.
Jalur kedua, yang dapat berjalan beriringan dengan jalur pertama, adalah menetapkan mekanisme hibah dan peralihan aset yang tegas dalam regulasi. Tanah dan bangunan yang saat ini berada dalam penguasaan desa atau BUMN Agrinas perlu dialihkan kepada KDKMP melalui skema yang sah, transparan, dan berkepastian hukum. Tanpa kepastian ini, pengurus koperasi akan cenderung bermain aman dan menghindari terobosan bisnis yang justru dibutuhkan untuk tumbuh.
Tantangan Kedua: Menemukan Posisi yang Tepat dalam Ekosistem Desa
KDKMP memiliki skala dan dukungan negara yang tidak dimiliki pelaku usaha desa lainnya. Keunggulan ini bisa menjadi kekuatan, tetapi juga bisa menjadi ancaman jika tidak diposisikan dengan tepat. Laporan dari beberapa daerah menunjukkan sejumlah KDKMP membuka unit usaha yang langsung bersaing dengan warung dan toko milik warga yang telah eksis bertahun-tahun. Jika dibiarkan, program yang dirancang untuk memberdayakan justru bisa mematikan penghidupan sebagian warga yang paling rentan.
Padahal ada ceruk peran yang jauh lebih strategis dan tidak tumpang tindih: KDKMP sebagai agregator dan penghubung rantai pasok dan rantai nilai. Dalam peran ini, KDKMP menjadi pengumpul produk pertanian dan hasil UMKM warga untuk dipasarkan ke luar desa, pemasok barang dagangan bagi toko-toko milik warga, penyalur pupuk bersubsidi dan bantuan sosial, serta kanal kredit usaha mikro.
Ini bukan pilihan mudah untuk dijalankan, tetapi secara ekonomi lebih masuk akal dan berkelanjutan, karena menempatkan KDKMP sebagai tulang punggung ekosistem, bukan sebagai pemain yang memakan ekosistemnya sendiri.
Tantangan Ketiga: Membangun Kapasitas dari Dalam
Menjalankan koperasi desa bukan sekadar administrasi birokrasi. Ia membutuhkan kecakapan manajemen keuangan, pengelolaan SDM, strategi pemasaran, penjaminan mutu produk, dan yang paling penting justru pemahaman mendalam atas dinamika sosial desa. Rencana rekrutmen manajer secara terpusat oleh pemerintah pusat membawa risiko mismatch: manajer yang belum tentu memiliki pengalaman bisnis dan asing terhadap konteks lokal desa.
Solusinya tidak harus mahal. Pemerintah dapat menetapkan standar kompetensi pengurus dan manajer KDKMP yang terukur, lalu membangun ekosistem pembelajaran yang masif dan berkelanjutan. Kolaborasi dengan komunitas business coaching dan perguruan tinggi yang memiliki program pengabdian masyarakat dan klinik bisnis adalah pendekatan yang terbukti efektif di banyak konteks dan bisa direplikasi dengan cepat.
Pengalaman negara-negara seperti Tiongkok dan Vietnam dalam membangun koperasi berbasis komunitas juga menawarkan pelajaran berharga: keberlanjutan koperasi lebih ditentukan oleh kapasitas pengurus lokal daripada oleh besarnya modal awal.
Dari Program Menjanjikan ke Legasi
KDKMP memiliki semua prasyarat untuk sukses: dukungan politik, regulasi yang relatif lengkap, pembiayaan yang memadai, dan yang paling berharga adalah antusiasme masyarakat desa. Peresmian di Nganjuk bukan titik akhir, melainkan titik awal dari tantangan yang sesungguhnya. Seperti pepatah lama, the devil is in the details, dan detailnya kini ada di tangan pemerintah untuk diselesaikan.
Kepastian hukum kelembagaan yang segera ditetapkan, posisi dan peran bisnis yang melengkapi bukan mematikan ekosistem desa, dan investasi serius dalam kapasitas manajerial lokal, adalah tiga agenda yang konkret dan dapat dikerjakan dalam 6 hingga 12 bulan ke depan.
Jika tiga hal ini dituntaskan, 80.000 KDKMP tidak hanya akan menjadi program terbesar dalam sejarah koperasi Indonesia, tetapi juga menjadi warisan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh mereka yang paling membutuhkan, yaitu warga desa.
(miq/miq) Add
as a preferred
source on Google