Menimbang Ulang Kebijakan Pemeliharaan dan Perawatan Sistem Senjata RI
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Di balik perang yang berlangsung selama enam pekan di Asia Barat Daya yang menghadapkan Iran versus Amerika Serikat dan Israel, terdapat satu aspek vital yang sangat jarang diungkap oleh media arus utama dunia, yaitu peran satuan-satuan logistik guna mendukung perang tersebut.
Sebagai gambaran, US Navy menembakkan setidaknya 850 rudal Tomahawk hanya dalam empat pekan pertama perang. Sampai saat ini belum tersedia data berapa banyak marine fuel yang dikonsumsi oleh 17 kapal perang Amerika Serikat yang terlibat dalam Operation Epic Fury.
Pun berapa banyak pemakaian avtur oleh beberapa tipe pesawat udara yang dioperasikan dari geladak kapal induk USS Abraham Lincoln. Tidak berlebihan guna menyatakan bahwa peran logistik sangat sentral dalam mendukung keberlangsungan perang, sebab kemampuan perang salah satu pihak bisa habis andaikata tidak ada lagi dukungan logistik.
Dalam konteks Indonesia, peran penting logistik dalam perang maupun mendukung operasi militer rutin sudah sangat dipahami secara teori, akan tetapi masih terdapat jurang antara teori dan praktek. Sebagai contoh, pengadaan suku cadang, amunisi dan rudal bagi peralatan pertahanan yang dioperasikan saat ini tidak mendapatkan prioritas utama.
Akibatnya dalam masa damai, tingkat kesiapan operasional kapal perang dan pesawat udara jarang berada di atas 50 persen. Sedangkan dalam masa perang, terdapat kekhawatiran bahwa kemampuan dukungan logistik Indonesia hanya mampu bertahan kurang dari 12 jam saja.
Tantangan yang dihadapi oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia saat ini bukan saja meningkatkan kesiapan operasional peralatan pertahanan yang dimiliki, akan tetapi juga bersiap untuk menjaga kesiapan operasional peralatan perang yang baru saja dibeli.
Walaupun beberapa sistem senjata seperti Rafale, A400M dan fregat Pattugliatore Polivalente d'Altura (PPA) masih dalam warranty yang diberikan oleh pabrikan, namun hanya urusan waktu saja bagi masa warranty akan berakhir.
Seumpama durasi warranty telah berakhir, bagaimana kesiapan operasional ketiga mesin perang yang dibeli dengan menggunakan skema Pinjaman Luar Negeri tersebut? Apakah Indonesia sudah memiliki suku cadang untuk berbagai subsistem bagi ketiga wahana itu?
Kemampuan melakukan pemeliharaan dan perawatan antara lain ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan ketersediaan suku cadang. Sistem anggaran yang masih mengedepankan sistem tahun tunggal tidak jarang menghambat pengadaan suku cadang, apalagi jika penyerahan suku cadang harus dilaksanakan oleh kontraktor sebelum 31 Desember tahun fiskal berjalan.
Sejak pandemi Covid-19 dan diperparah dengan invasi Rusia terhadap Ukraina, terjadi gangguan terhadap mata rantai global produk pertahanan dan dirgantara. Sementara akuisisi suku cadang yang mengadopsi pendekatan tahun jamak masih belum menjadi arus utama di Indonesia, walaupun secara teori hal demikian dapat dilaksanakan.
Di samping isu ketersediaan suku cadang, pemeliharaan dan perawatan sistem senjata selama ini menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya ialah sistem pemeliharaan dan perawatan yang dianut masih bersifat reaktif dan bukan berkarakter prediktif.
Begitu pula sifat kontrak pemeliharaan dan perawatan yang berbasis pada pekerjaan yang bersifat jangka pendek dan bukan kontrak jangka panjang atau dikenal juga sebagai in-service support. Dengan karakter yang telah disebutkan, merupakan suatu hal yang wajar andaikata tingkat kesiapan operasional kapal perang dan pesawat udara jarang melampaui 50 persen.
Menyangkut pemeliharaan dan perawatan, apakah Indonesia dapat menerapkan kontrak in-service support agar kesiapan operasional kapal perang dan pesawat udara menjadi lebih baik daripada sebelumnya?
In-service support mempunyai kaitan dengan kegiatan pemeliharaan dan perawatan tingkat menengah dan tingkat berat (sustainment) yang melibatkan Original Equipment Manufacturer (OEM) atau pihak lain yang memiliki kemampuan teknis, di mana aktivitas demikian merupakan kelanjutan operational maintenance level yang dilaksanakan oleh teknisi militer.
Di antara keuntungan in-service support selain tingkat kesiapan operasional peralatan pertahanan yang cukup tinggi, adalah biaya pemeliharaan dapat lebih murah daripada mengandalkan pada kontrak jangka pendek.
Sesungguhnya in-service support dapat diterapkan di Indonesia apabila terdapat kemauan politik pada tingkat Kementerian Pertahanan dan BPK, suatu hal yang perlu terus didorong guna mengurangi terjadinya belanja yang tidak efisien pada sektor pertahanan.
Pada peralatan pertahanan seperti fregat PPA, tantangan yang dihadapi terkait dengan kesiapan operasional agak lebih kompleks karena bukan sekedar masalah ketersediaan suku cadang dan pemeliharaan dan perawatan sesudah masa warranty berakhir.
Mengingat bahwa fregat buatan Fincantieri tersebut ialah kapal kombatan, membangun kesiapan tempur kapal perang dengan panjang 143 meter dan lebar 16,5 meter itu adalah sebuah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Kementerian Pertahanan.
Hal yang tercakup dalam agenda pembangunan kesiapan tempur di antaranya ialah akuisisi munisi seperti kaliber 127 mm dan kaliber 76 mm dan pembelian rudal-rudal Aster 15, Aster 30 dan Teseo. Penting untuk digarisbawahi bahwa fregat PPA didesain guna mengadopsi rudal-rudal buatan MBDA mengingat pemerintah Italia melalui Leonardo adalah salah satu pihak yang mempunyai kontribusi dalam firma multinasional Eropa itu.
Perang di Ukraina akibat invasi Rusia terhadap negara itu membuat MBDA mendapatkan durian runtuh berupa kenaikan pesanan ratusan kali lipat untuk beragam rudal yang diproduksi oleh pabrikan tersebut. Pesanan demikian berasal dari beberapa negara Eropa yang memberikan bantuan militer kepada Ukraina, suatu kondisi yang memaksa MBDA meningkatkan kapasitas produksinya sejak 2023 guna memperpendek lead time.
Namun masalahnya adalah meskipun MBDA sudah meningkatkan kapasitas produksi, lead time pesanan rudal oleh konsumen tidak akan kembali ke era pra perang Ukraina melawan Rusia. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk segera memberikan kontrak akuisisi rudal-rudal MBDA yang akan mempersenjatai fregat PPA di tengah situasi geopolitik global dan kawasan yang penuh ketidakpastian.
Tantangan yang dihadapi oleh peralatan pertahanan baru seperti fregat PPA sebenarnya merupakan pengulangan dari tantangan yang dialami oleh beberapa fregat dan korvet TNI Angkatan Laut yang dibeli dalam 20 tahun terakhir. Hal serupa ditemui pula oleh TNI Angkatan Udara dengan sejumlah pesawat angkut, pesawat tempur dan helikopter baru.
Perubahan kebijakan dalam pemeliharaan dan perawatan semakin mendesak bukan saja karena faktor internal, yakni meningkatkan kesiapan operasional sistem senjata, tetapi juga disebabkan oleh perkembangan geopolitik global seperti perang berikutnya dampaknya pada rantai pasok industri pertahanan dan dirgantara dunia.
Terlebih lagi, dampak perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel mulai dirasakan pula oleh industri pertahanan dan dirgantara global, seperti kelancaran suplai komposit yang berasal dari nafta.
(miq/miq) Add
as a preferred
source on Google