Pelemahan Rupiah dan Ekonomi di Perdesaan

Di layar perdagangan valuta asing, nilai tukar rupiah sering kali tampak seperti sekadar angka yang bergerak naik turun. Namun di perdesaan, pelemahan rupiah bukan hanya urusan kurs dan pasar keuangan.

Pelemahan rupiah berdampak pada harga pupuk yang naik, biaya solar yang membengkak, harga pakan ternak yang makin mahal, hingga daya beli masyarakat desa yang perlahan terkikis. Ketika rupiah melemah terhadap dolar AS, ekonomi perdesaan sebenarnya sedang menghadapi tekanan yang tidak kecil.

Dalam beberapa waktu terakhir, tekanan terhadap rupiah kembali menguat. Meski pasar domestik libur selama dua hari, pasar luar negeri memperdagangkan rupiah terhadap dolar AS hingga level Rp 17.600 pada Jumat, 15 Mei 2026.

Kondisi ini terjadi seiring dengan menguatnya dolar AS dan tingginya premi risiko Indonesia. Bank Indonesia pun melakukan intervensi besar-besaran di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas mata uang domestik.

Persoalannya, pelemahan rupiah datang pada saat ekonomi masyarakat perdesaan belum sepenuhnya pulih dan masih menghadapi berbagai tekanan struktural. Ketergantungan terhadap barang impor, rendahnya nilai tambah hasil pertanian, terbatasnya akses pembiayaan produktif, hingga lemahnya infrastruktur logistik membuat desa menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi gejolak nilai tukar.

Desa adalah fondasi ekonomi Indonesia. Sebagian besar produksi pangan nasional berasal dari wilayah perdesaan. Ketika desa terguncang, stabilitas ekonomi nasional sesungguhnya ikut terancam. Ironisnya, narasi mengenai pelemahan rupiah sering kali terlalu berpusat pada pasar keuangan, investor asing, dan cadangan devisa.

Diskusi mengenai dampaknya terhadap ekonomi rakyat di desa justru relatif minim. Padahal, masyarakat perdesaan adalah kelompok yang paling sedikit memiliki bantalan ekonomi untuk menghadapi kenaikan harga.

Pelemahan rupiah memiliki efek berantai. Ketika dolar menguat, biaya impor naik. Indonesia masih bergantung pada berbagai bahan baku impor, termasuk pupuk, pestisida, gandum, kedelai, hingga pakan ternak. Akibatnya, biaya produksi di sektor pertanian dan peternakan ikut meningkat.

Petani adalah kelompok pertama yang merasakan dampaknya. Harga pupuk nonsubsidi melonjak karena sebagian bahan bakunya berasal dari impor. Harga pestisida pun ikut naik. Begitu pula suku cadang alat pertanian yang banyak menggunakan komponen luar negeri.

Dalam situasi seperti ini, margin keuntungan petani semakin tertekan. Masalahnya, kenaikan biaya produksi tidak selalu diikuti kenaikan harga jual hasil panen. Petani sering kali berada dalam posisi yang lemah dalam rantai distribusi. Ketika biaya produksi naik, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Akibatnya, keuntungan menyusut, bahkan tidak jarang berubah menjadi kerugian.

Fenomena ini menciptakan paradoks. Desa menjadi produsen pangan, tetapi kesejahteraan petaninya justru tertinggal. Ketika rupiah melemah, beban produksi naik, tetapi nilai tukar petani tidak otomatis membaik.

Di sisi lain, pelemahan rupiah juga memicu tekanan inflasi, terutama pada barang-barang konsumsi yang memiliki kandungan impor tinggi. Masyarakat desa yang pendapatannya relatif terbatas menjadi kelompok yang paling sensitif terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.

Kondisi ini menjadi semakin berat karena struktur pendapatan masyarakat desa cenderung tidak stabil. Banyak rumah tangga di perdesaan bergantung pada pendapatan musiman dari panen atau pekerjaan informal. Ketika harga kebutuhan naik sementara pendapatan stagnan, maka daya beli langsung tergerus.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di perdesaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2025 sebesar 6,60 persen, turun dibandingkan dengan Maret 2025 yang sebesar 6,73 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan pada September 2025 sebesar 10,72 persen, menurun dibandingkan dengan Maret 2025 yang sebesar 11,03 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat desa masih sangat rentan terhadap gejolak ekonomi. Hal ini berarti ketika rupiah melemah dan harga-harga naik, tekanan sosial ekonomi di desa dapat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan perkotaan. Desa memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi karena mayoritas penduduknya berada pada kelompok pendapatan menengah bawah.

Dalam konteks ini, pelemahan rupiah bukan hanya isu moneter, melainkan juga persoalan kesejahteraan sosial. Fenomena yang menarik, dampak pelemahan rupiah di desa tidak selalu bersifat negatif. Bagi sebagian sektor berbasis ekspor, pelemahan rupiah justru dapat meningkatkan pendapatan. Petani kopi, kakao, sawit, dan sejumlah komoditas ekspor lainnya bisa memperoleh keuntungan karena harga jual dalam rupiah meningkat.

Namun, manfaat tersebut tidak otomatis dirasakan oleh seluruh masyarakat di perdesaan. Pertama, tidak semua petani terhubung dengan pasar ekspor. Kedua, keuntungan ekspor sering kali lebih banyak dinikmati oleh perusahaan besar atau pedagang perantara dibandingkan dengan petani kecil. Ketiga, kenaikan biaya produksi akibat impor tetap menjadi beban yang harus ditanggung petani.

Karena itu, pelemahan rupiah menciptakan ketimpangan baru di perdesaan. Kelompok yang terhubung dengan pasar global mungkin memperoleh keuntungan, sementara mayoritas petani kecil justru menghadapi tekanan biaya hidup yang meningkat.

Di tengah situasi tersebut, desa sebenarnya sedang menghadapi persoalan yang lebih mendasar, yaitu rendahnya ketahanan ekonomi lokal. Banyak desa belum memiliki ekosistem ekonomi yang kuat dan mandiri. Aktivitas ekonomi masih bertumpu pada komoditas primer dengan nilai tambah rendah.

Sebagian besar hasil pertanian dijual dalam bentuk mentah. Desa menjadi pemasok bahan baku murah, sementara keuntungan terbesar dinikmati sektor hilir di kota atau bahkan di luar negeri. Ketika harga global bergejolak dan rupiah melemah, posisi desa menjadi semakin rentan.

Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya pelemahan rupiah itu sendiri, melainkan lemahnya struktur ekonomi perdesaan. Selama desa hanya menjadi produsen bahan mentah, masyarakat desa akan selalu berada pada posisi paling lemah dalam rantai ekonomi nasional. Ketika harga pupuk naik, mereka terpukul. Ketika harga gabah turun, mereka juga terpukul. Ketika rupiah melemah, dampaknya kembali menghantam mereka.

Karena itu, penguatan ekonomi desa tidak cukup dilakukan melalui bantuan sosial semata. Yang dibutuhkan adalah transformasi struktur ekonomi perdesaan. Pertama, hilirisasi ekonomi desa harus diperkuat. Produk pertanian tidak boleh berhenti sebagai komoditas mentah. Desa perlu didorong menjadi pusat produksi bernilai tambah. Kopi desa, misalnya, tidak cukup dijual dalam bentuk biji mentah, tetapi perlu diolah menjadi produk siap konsumsi dengan merek lokal.

Hal yang sama berlaku untuk hasil pertanian lain. Singkong dapat diolah menjadi produk pangan modern. Susu dapat diolah menjadi produk turunan. Hasil perikanan bisa masuk industri pengolahan lokal. Ketika desa memiliki industri pengolahan sendiri, ketergantungan terhadap fluktuasi harga komoditas global dapat dikurangi.

Kedua, ketergantungan terhadap bahan baku impor perlu ditekan. Pelemahan rupiah menjadi sangat menyakitkan karena struktur produksi nasional masih bergantung pada impor. Di sektor pertanian, misalnya, bahan baku pupuk dan pestisida masih banyak berasal dari luar negeri.

Padahal Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan pupuk organik dan sistem pertanian berkelanjutan berbasis sumber daya lokal. Penguatan pertanian organik bukan sekadar isu lingkungan, tetapi juga strategi ekonomi untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak nilai tukar.

Ketiga, akses pembiayaan produktif di desa harus diperluas. Banyak petani masih bergantung pada tengkulak atau pinjaman informal berbunga tinggi. Ketika biaya produksi naik akibat pelemahan rupiah, mereka semakin terjebak dalam lingkaran utang.

Lembaga keuangan syariah sebenarnya dapat memainkan peran penting dalam konteks ini. Skema pembiayaan berbasis bagi hasil dan pembiayaan produktif dapat menjadi alternatif yang lebih adil bagi masyarakat desa. Sayangnya, penetrasi layanan keuangan formal di banyak wilayah perdesaan masih terbatas.

Keempat, digitalisasi ekonomi desa perlu dipercepat. Di tengah ekonomi global yang semakin terkoneksi, desa tidak boleh tertinggal secara digital. Teknologi dapat membantu petani memperoleh akses pasar yang lebih luas, informasi harga yang lebih transparan, hingga efisiensi distribusi.

Selama ini, panjangnya rantai distribusi membuat keuntungan petani sangat kecil. Dengan platform digital, petani dapat menjual langsung kepada konsumen atau pasar yang lebih luas. Namun, digitalisasi desa tentu tidak cukup hanya dengan menyediakan internet. Hal yang lebih penting adalah peningkatan literasi digital dan kemampuan kewirausahaan masyarakat desa.

Persoalan lain yang perlu dicermati adalah migrasi tenaga kerja dari desa ke kota. Ketika ekonomi desa melemah akibat tekanan biaya hidup dan rendahnya pendapatan, banyak generasi muda memilih meninggalkan sektor pertanian. Akibatnya, desa menghadapi krisis regenerasi petani. Sektor pertanian semakin didominasi oleh kelompok usia tua. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengancam ketahanan pangan nasional.

Padahal, di tengah ketidakpastian global, sektor pangan justru menjadi sektor strategis. Konflik geopolitik, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok global membuat negara-negara mulai kembali fokus pada kedaulatan pangan. Indonesia tidak boleh mengabaikan desa dalam konteks ini.

Ketahanan pangan nasional tidak mungkin terwujud tanpa kesejahteraan masyarakat perdesaan. Karena itu, menjaga stabilitas rupiah sejatinya bukan hanya tugas Bank Indonesia, tetapi juga bagian dari strategi menjaga stabilitas sosial ekonomi desa.

Bank Indonesia memang memiliki instrumen moneter untuk menstabilkan rupiah, mulai dari intervensi pasar valuta asing, pengelolaan suku bunga, hingga instrumen moneter lainnya. BI bahkan menegaskan akan melakukan intervensi besar untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan global.

Namun, stabilitas kurs tidak akan cukup jika fondasi ekonomi rakyat masih rapuh. Pelemahan rupiah akan terus menjadi ancaman bagi desa selama struktur ekonomi nasional masih terlalu bergantung pada impor dan terlalu lemah dalam menciptakan nilai tambah domestik.

Dalam konteks inilah, pembangunan desa harus dipandang sebagai bagian dari strategi ketahanan ekonomi nasional. Sayangnya, selama ini pembangunan desa sering kali terlalu berorientasi pada infrastruktur fisik. Jalan desa dibangun, balai desa diperbaiki, tetapi transformasi ekonomi produktif belum berjalan optimal.

Padahal yang dibutuhkan desa bukan sekadar bangunan fisik, melainkan ekosistem ekonomi yang hidup. Desa membutuhkan industri kecil, koperasi modern, akses pasar, teknologi, dan jaringan distribusi yang kuat. Koperasi Desa Merah Putih, misalnya, dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat posisi tawar masyarakat.

Dengan koperasi yang sehat, petani tidak harus bergantung pada tengkulak. Koperasi juga dapat menjadi pusat distribusi pupuk, pembiayaan, hingga pemasaran produk. Konsep ekonomi gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan sosial desa sebenarnya dapat menjadi fondasi ekonomi yang kuat jika dikelola secara modern dan profesional.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan kebijakan perlindungan sosial tetap berjalan efektif. Ketika rupiah melemah dan inflasi meningkat, kelompok rentan di desa memerlukan bantalan sosial agar daya beli tidak jatuh terlalu dalam.

Program bantuan sosial, subsidi pupuk, hingga perlindungan harga hasil pertanian harus tepat sasaran. Namun, lebih penting lagi, kebijakan tersebut tidak boleh menciptakan ketergantungan jangka panjang. Hal yang dibutuhkan adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa agar mampu bertahan menghadapi gejolak global.

Menariknya, meskipun ekonomi Indonesia relatif tetap tumbuh di atas 5 persen pada 2025, tekanan terhadap rupiah tetap terjadi akibat faktor global dan arus modal keluar. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum tentu otomatis menciptakan ketahanan ekonomi rakyat.

Karena itu, kualitas pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting. Pertumbuhan yang terlalu terkonsentrasi di kota besar dan sektor formal tidak akan cukup memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang lebih inklusif, yang benar-benar mengakar hingga ke desa-desa.

Desa tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ketika desa kuat, maka ekonomi nasional juga akan lebih tahan menghadapi gejolak global, termasuk tekanan nilai tukar. Pelemahan rupiah pada akhirnya memberi pelajaran penting bahwa ekonomi nasional tidak bisa hanya bertumpu pada stabilitas makro.

Jika masyarakat desa terus hidup dalam kerentanan, maka sedikit gejolak nilai tukar saja dapat menciptakan tekanan sosial yang besar. Sebaliknya, jika desa memiliki ekonomi yang produktif, mandiri, dan bernilai tambah tinggi, maka pelemahan rupiah tidak akan terlalu mengguncang kehidupan masyarakat.

Karena itu, agenda penguatan ekonomi desa harus menjadi prioritas strategis nasional. Bukan sekadar untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga untuk membangun fondasi ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dunia yang semakin tidak pasti.

Add as a preferred
source on Google